Mudahkan Pelaku Usaha Mikro, Begini Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal dari Kemenag

gomuslim.co.id- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) beberapa waktu lalu. Kehadiran lembaga tersebut menjadi bentuk penegasan dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam menggunakan produk-produk halal. Di sisi lain, pemerintah juga sedang mengupayakan biaya sertifikasi yang rendah bagi para pelaku usaha mikro dengan tiga skema anggaran.

Sekjen Kemenag RI Nur Syam mengatakan tiga skema penganggaran ini dilakukan supaya pelaku usaha mikro tidak khawatir akan biaya yang akan dikeluarkan. Adapun, tiga skema itu adalah pembiayaan yang bersumber dari APBN, bersumber dari subsidi silang perusahaan besar yang memiliki kepedulian terhadap ini, dan biaya dari masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa ada tiga sumber pendanaan untuk JPH ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan tercekik dengan regulasi ini. Kita upayakan biaya sertifikasi halal nantinya rendah sehingga bisa dijangkau oleh semua pelaku usaha mikro kecil menengah,” kata dalam publikasi resmi Kemenag.

Lebih lanjut, Nur Syam menjelaskan besaran biaya yang dibutuhkan sangat tergantung pada spesifikasi produk dan tingkat kerumitan proses sertifikasi. Produk yang rumit dan membutuhkan ahli, tentu beda dengan produk yang lebih mudah sertifikasinya. “Kalau makanan lebih mudah dibanding kosmetika dan obat-obatan. Karenanya tentang biaya sangat tergantung pada jenis barang dan produk yang akan disertifikasi,” jelasnya.

Menurut Nur Syam, besaran biaya memang tidak diatur dalam UU Jaminan Produk Halal. Namun demikian, masalah tersebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau di PMA. “Kita ingin jangan sampai UU JPH ini justru memberatkan produsen. Jangan sampai kalangan usaha menengah kecil dan mikro menjadi semakin berat, itu tentu tidak kita inginkan,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, apa pun akan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya membantu  masyarakat, khususnya kalangan masyarakat bawah. “Jika APBN terbatas dan tidak memungkinkan, kita ada skema dari subsidi silang dan skema dari masyarakat. Ini disiapkan dalam ranga membantu unit usaha kecil yang memerlukan sertifikasi tapi terkendala anggaran,” pungkasnya.

Sertifikasi Produk Halal Tidak Diambil Alih Kemenag 

Terkait dengan kabar sertifikasi produk halal yang diambil alih Kemenag dari MUI, Nur Syam menegaskan Kemenag tidak mengambil alih tugas soal sertifikasi halal dari MUI. Sebaliknya, peran MUI masih sangat besar dalam sertifikasi halal. “Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja,” paparnya.

Kasubdit Produk Halal Kemenag Siti Aminah juga membantah kabar itu. Dia menegaskan, MUI masih berperan besar dalam menentukan sertifikasi halal sebuah produk. “MUI tetap berperan. Sertifikasi halal itu tidak bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanpa adanya fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI,” katanya.

Siti menjelaskan secara singkat tentang proses penetapan sertifikasi halal produk. Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat label halal harus mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Badan ini kemudian meminta kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit atau pemeriksaan produk yang dimaksud.

Setelah itu, kata Siti, hasil audit LPH ini kemudian diserahkan kepada BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan hasil audit LPH itu ke MUI untuk dikeluarkan fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. “MUI lah yang kemudian menetapkan kehalalan produk itu lewat fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. Surat ini kemudian diserahkan kembali ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal produk tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, MUI tetap memiliki peran penting untuk aktifitas sertifikasi halal ini, hanya regulasinya yang diperbaharui. “Jadi, MUI tetap melakukan kegiatan itu. Justru, kalau tidak ada fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI itu, Kementerian Agama tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal,” tegasnya. (njs/dbs)


Back to Top