Asbisindo Usulkan Industri Produk Halal Gunakan Pembiayaan Bank Syariah

gomuslim.co.id- Kehadiran sertifikat halal sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jaminan halal ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong keuangan syariah nasional supaya lebih berkembang. Untuk merealisasikan hal tersebut, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengusulkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensyaratkan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal atau yang sudah memproduksi berbagai produk halal untuk  menggunakan jasa keuangan atau pembiayaan dari bank syariah.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K. Permana mengungkapkan, sejumlah prosentase tertentu atas dana maupun pembiayaan di bank syariah harus dilakukan dalam mendukung jaminan halal. “Kami ingin sebelum industri dicap halal sudah mendapat sertifikat halal dulu dari perbankan syariah,” ujarnya di Kuningan, Jakarta, Senin, (21/11).

Lebih lanjut, Permana menuturkan Asbisindo bakal meneruskan usulan ini kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). “Secara informal sudah kami bicarakan kepada DSN MUI. Kami meminta kepada MUI untuk memasukkan kriteria tertentu agar sebelum perusahaan dicap halal, Memang produsen makanan yang akan dicap halal harusnya juga wajar kalau keuangannya juga harus bersertifikat halal,” tambahnya dalam konferensi pers.

Permana mengatakan Asbisindo tidak mengusulkan secara 100 persen perusahaan produk halal harus memiliki pembiayaan dari bank syariah. “Kalau misalnya 25 persen saja dari total pembiayaan mereka maka akan sangat besar berdampak pada perbankan syariah nasional,” jelasnya.

Selain itu, kata Permana, langkah ini sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan pangsa perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir September 2016, pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah masih rendah yaitu sekitar 5,3 persen. Permana menjelaskan pesyaratan itu dapat dirujuk pada aspek kaidah dan hukum positif yang ada.

“Asbisindo ingin meningkatkan prinsip syariah suatu produk yang tadinya hanya berdasarkan bahan penyusun kini juga proses keuangannya. Persyaratan penggunaan jasa bank syariah dalam pembiayaan maupun transaksi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal didasarkan pada aspek kaidah dan hukum positif. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua II Pengembangan Bisnis Asbisindo Imam T Saptono menegaskan, langkah ini perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Ia menilai, hal ini sejalan dengan perkembangan industri halal Indonesia yang juga tumbuh pesat.

“Undang-Undang itu sebagai jaminan produk halal. Masyarakat yang konsumsi produk halal dilindungi agar benar-benar halal. Inilah yang menjadi alasan kenapa Asbisindo mengusulkan agar tidak hanya bahan baku yang dilihat tapi juga keuangannya,” ungkapnya.

Menurut dia, usulan tersebut akan berdampak besar terhadap perkembangan perbankan syariah. Pasalnya, menurut data yang dimilikinya, penduduk Indonesia berbelanja produk halal dalam satu tahun mencapai 135 miliar dollar AS. “Anggap saja 20 sampai 30 persen masuk ke perbankan syariah maka pertumbuhannya akan sangat besar. Apabila perusahaan raksasa itu sekian persennya saja transaksi di perbankan syariah, itu luar biasa lagi,” jelasnya.

Jika ketentuan halal benar-benar memasukkan unsur perbankan syariah, kata Imam, dengan sendirinya akan memaksa perusahaan-perusahaan asing menggunakan jasa perbankan syariah Indonesia. “Ini membuka peluang perbankan syariah berinteraksi dengan pemain di sektor ril internasional,” ucapnya.

Menurut data statistik OJK, total aset perbankan syariah per 30 September 2016 tercatat Rp 331,76 triliun atau tumbuh 17,58 persen year on year (yoy). Pertumbuhan ini ditopang dengan pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 263,52 triliun atau tumbuh 20,16 persen dan pembiayaan mencapai Rp 235,01 triliun atau tumbuh 12,91 persen yoy, dengan perkiraan pertumbuhan aset pada 2017 sebesar Rp 35 triliun-Rp 40 triliun atau 12-15 persen dibandinngkan 2016. (njs/dbs)

 


Back to Top