NTB Diusulkan Jadi Wilayah Percontohan Sertifikasi Halal

gomuslim.co.id– Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah Provinsi di timur Indonesia. Letaknya berada di tengah-tengah antara Propinsi Bali dan Tetangganya yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT.

Jika mendengar NTB yang ada dibenak turis pertama kali adalah Pulau Lombok yang eksotis itu. Memang tidak bisa dipungkiri jika Pulau Lombok adalah salah satu pulau paling terkenal akan keindahan alam serta budayanya dan Berkontribusi besar bagi kemajuan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Tetapi selain pulau Lombok yang terkenal itu, masih banyak lagi pulau lain yang bagus dan terkenal di Propinsi Nusa Tenggara Barat, contohnya saja Pulau Moyo, Pulau Sumbawa dan Gili-Gili Lainnya.

Berkaca dari hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dijadikan daerah percontohan penerapan sistem sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“NTB bisa menjadi sebuah role model penerapan sistem sertifikasi halal. Ini bisa diseriuskan dan diimplementasikan tentunya dengan adanya dukungan tadi aturan daerah yang sudah ada. Nah saya menjadi sangat setuju kalau ini bisa menjadi salah satu tempat kita menjadi test untuk skala nasional,” ujar Achmad saat Tim Kunjungan Komisi VIII DPR melakukan pertemuan Wagub NTB Muhammad Amin beserta jajaran, MUI NTB, di Mataram, NTB, Selasa lalu. 

Menurut Achmad, dari sisi regulasi sistem sertifikasi halal sudah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Namun masalahnya, belum ada peraturan di tingkat operasionalnya. Biasanya, kecenderungan sebuah UU itu tingkat agresifitasnya ada di wilayah peraturan-peraturan dibawahnya, seperti Perpres, Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Menteri (Permen).

“Misalnya UMKM atau swasta, semua pelaku usaha itu secara prinsip sudah ada undang-undangnya yaitu UU No.1 tahun 1987, tapi secara operasional itu belum bisa. Akibatnya organisasi-organisasi pengusaha swasta yang tidak mempunyai landasan, otomatis menjadi kurang kuat, inilah yang saya cermati soal UU Jaminan Produk Halal itu,” katanya.

Meski begitu, Ia menilai perlu adanya pertemuan bilateral sehingga menemukan titik temu dengan daerah lain yang berdekatan. “Mohon maaf NTB kan diapit oleh NTT yang mayoritas non muslim, kemudian di sisi sebelahnya ada Bali juga mayoritas non muslim, artinya sumbu terkait dengan sertifikasi halal kalau aspeknya pariwisata itu tidak bisa lepas dari NTT dan Bali, oleh karena itu harusnya ada sebuah meeting bilateral sehingga menemukan titik link-nya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap, agar pemerintah pusat segera menyusun peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri agar UU tersebut dapat dijalankan efektif.

Untuk diketahui, saat ini Lombok sendiri tengah berjuang untuk meraih gelar juara di ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016 yang digelar di Dubai bersama beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini menjadikan NTB sebagai daerah percontohan dan akan menambah minat para pelancong untuk berkunjung ke daerah ini. (ari/dbs)


Back to Top