Bahas Batas Usia Nikah, Ini Kata Menteri Agama dan Menteri Pemberdayaan Perempuan

gomuslim.co.id- Isu pernikahan merupakan bagian bahasan penting bagi pemerintah. Hal inilah yang mendorong Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada  Kamis (18/05/2017). Keduanya membahas masalah batas usia pernikahan.

Bab 2 pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kepada Menag Lukman, Menteri Yohana mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar usia minimal pernikahan bisa dinaikkan menjadi 18 tahun.

Menteri Yohana yang didampingi Deputi Bidang Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny Rosalin berharap Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengurus mengenai pernikahan dapat ikut serta dalam upaya menaikkan batas minimal usia pernikahan.

Menurutnya, isu perkawinan anak merupakan isu besar. Data yang ada menunjukan 43% dari total perkawinan berada pada usia di bawah 18 tahun. Menteri Yohana mengaku, upaya menaikkan batas usia menikah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review, tetapi ditolak.

Menanggapi hal ini, Menag Lukman menjelaskan kalau Kementerian Agama juga banyak menerima masukan agar batas usia menikah ditingkatkan, khususnya bagi perempuan. Menag bahkan mengaku pernah menanyakan alasan penolakan judicial review kepada hakim MK.

Para hakim MK, lanjut Menag, berpandangan bahwa penetapan batasan usia minimal untuk menikah merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Sehingga akan lebih baik jika upaya ini ditempuh melalui legislatif review bukan judicial review.

Menag lalu memberikan dua pilihan, yakni upaya melalui DPR atau pemerintah. Upaya menaikkan batas usia minimal menikah dapat ditempuh melaluiRevisi UU No. 1 Tahun 1974 atau Perpu.

Terhadap pilihan ini, Menag menyarankan agar menempuh upaya revisi UU ketimbang Perpu. Menurutnya, beberapa organisasi kemasyarakatan saat ini juga telah giat mengupayakan revisi UU tersebut.

Namun demikian, Menag juga mengingatkan pandangan beberapa pihak yang mengatakan semakin tinggi batas usia minimal menikah, dapat mengakibatkan semakin membuka peluang pergaulan bebas di kalangan remaja.

"Batas dewasa bagi seseorang itu dinamis, saat ini usia 18 tahun dipandang sebagai usia yang cukup untuk menikah, tetapi sepuluh atau dua puluh tahun lagi, kita tidak tahu apakah masih cukup relevan," ujar Menag.

Sebelumnya, Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014, pernah mengajukan gugatan menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Gugatan ini ditolak Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Kamis 18 Juni 2015. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Mahkamah Konstitusi beralasan tidak ada jaminan jika batas usia minimal menikah dinaikkan, angka perceraian akan berkurang. Lebih lanjut, tidak ada aturan dalam Islam yang menjelaskan batas usia. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top