Dukung Pengembangan Industri Produk Halal, Kemenag Resmikan BPJPH

gomuslim.co.id- Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peresmian lembaga sertifikat halal pemerintah ini dipimpin langsung Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Turut Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Umum MUI KH Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VIII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala LPPOM MUI, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Menag menyampaikan harapan besar agar kehadiran BPJPH mampu membawa perubahan besar. Khususnya dalam pengembangan industri halal dan produk halal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

"Kita hadir bersama pada hari ini untuk peresmian BPJPH sesuai amanat UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan ini memainkan peran sangat penting tugasnya sertifikasi halal dan melakukan pengawasan," kata Lukman.

Selain itu, Menag juga berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsinya baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, Iayanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global.

Menag meminta pelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi, dan menghindari segala macam pungli dan gratifikasi. Penguatan kerjasama itu antara Iain dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Menag, produk halal menjadi domain bagi Kementerian Agama karena pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab soal produk halal. Meski demikian, MUI tetap memberikan fatwa halal yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk diketahui, menurut Global Islamic Economy Indicator 2017, Indonesia masuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar dunia. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan masyarakat belanja makanan halal. Di sektor pariwisata halal, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal dan keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat ke-6 dan 10 dunia.

"Pesan Alquran tentang produk halal adalah pesan universal untuk seluruh rakyat. Kehadiran BPJPH di bidang sertifikasi halal diharapkan menjadi stimulan untuk produkal halal di Tanah Air," ujarnya.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, lanjut Lukman, Indonesia tidak ingin ketinggalan dari negara lain dalam sertifikasi halal. Namun, penerapan peraturan sertifikasi halal tetap.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI, Prof KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dengan adanya BPJPH ini segala pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal akan menjadi lebih baik. Menurutnya, Kewenangan MUI dalam hal ini soal fatwa produk halal.

"Setelah hari ini akan lebih baik dari sebelumnya karena persoalan ini didukung oleh UU bahkan di dalam UU itu wajib mandatori dan didukung oleh pemerintah dengan keterlibatan Kemenag dan lemabaga-lembaga terkait lainnya dari pemerintah," ucapnya.

Ia menuturkan, MUI sendiri telah 28 tahun menyelenggarakan jaminan produk halal, walaupun selama ini MUI melakukannya dalam bentuk sukarela. Bahkan, kata dia, sebelum ada undang-undang MUI telah menyelenggarakan proses sertifikasi halal MUI.

"Dengan diresmikan hari ini saya berharap pengurusan penyelenggaraannya akan lebih baik. MUI yang diberikan kewenangan penfatwaan sertifikasi auditor dan juga akreditasi lembaga-lembaga LPH (lembaga pengawas halal), MUI akan melaksanakan tugas ini," tutupnya.

Sekadar informasi, pendirian BPJPH mempunyai sejarah panjang. Catatan itu bermula sejak berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) di MUI pada 6 Januari 1989. MUI lalu mengeluarkan labelisasi dan sertifikasi halal.

Dalam perjalanannya, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Pada 1999, LPPOM-MUI bahkan mempelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia. (njs/kemenag/dbs/foto:miraj)

 


Back to Top