Ini Tantangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun Depan Menurut Asphurindo

gomuslim.co.id- Penyelenggaraan Haji dan Umrah setiap tahun selalu berjalan lancar, meski dihiasi dengan beberapa kendala. Untuk tahun 2018, ada sejumlah tantangan bagi penyelenggara. Salah satunya adalah adanya kebijakan penerapan pajak sebesar lima persen yang akan dimulai awal tahun depan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi baru-baru ini. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan di setiap sektor bisnis. Untuk itu, proyeksi tahun depan masih perlu mawas diri dan berhati-hati karena adanya penerapan ppn lima persen.

Dalam hal ini, kebijakan juga berpengaruh terhadap sektor keperluan umrah dan haji. Namun, ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh signifikan. Asphurindo sendiri tidak menaikan harga meski ada kebijakan pajak baru di Saudi.

"PPN ini Insya Allah tidak terlalu mempengaruhi harga jual, masih bisa ditutupi dari keuntungan harga paket. Target Asphurindo masih bisa masuk dalam harga jual menengah bawah sehingga, pangsa pasarnya masih lebar dan besar," ujarnya, Rabu (13/12/2017).

Terkait target, anggota asosiasi diharapkan bisa merebut pangsa pasar menjadi 20 persen dari total satu juta jamaah. "Tahun lalu kami mendapatkan sekitar 125 ribu jamaah dari total 875 ribu jamaah, atau 14.3 persen," katanya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Syam menilai, Saudi sudah siap menerima penambahan jamaah. Apalagi, untuk jamaah umrah yang perputarannya cepat per 4-7 hari.

Sebelumnya, Asphurindo menyatakan bahwa masyarakat perlu memiliki literasi ibadah haji dan umrah. Namun, tugas departemen agama itu terkendala anggaran. “Mereka mengeluh, saat harus bersosialisasi mereka kekurangan dana, tak ada anggarannya,” ungkapnya.

Pemerintah sudah mulai melakukan upaya mengedukasi dan meliterasi masyarakat ihwal ibadah umrah dan haji. Selain itu, pemerintah juga sudah membagi tugas pada jajarannya hingga ke tingkat kabupaten/kota ihwal kesesuaian harga dan fasilitas yang harus didapatkan calon jamaah itu.

“Mengedukasi dan meliterasi masyarakat ihwal ibadah umrah dan haji penting dilakukan. Berkaca dari masalah biro perjalanan yang menipu calon jamaah, literasi itu bisa menjadi rambu-rambu masyarakat memilah biro perjalanan,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah menganggarkan lebih banyak dana untuk melakukan kegiatan itu. Selain itu, ia menilai pemerintah pusat perlu mengeluaran surat edaran agar ada rambu-rambu penggunaan anggaran di tingkat kantor wilayah.

“Masing-masing kantor wilayah memahami dan memiliki pengetahuan terhadap literasi ibadah umrah dan haji. Sebab, selama ini jajaran di daerah sudah meliterasi masyarakat dalam bentuk lisan tanpa ada aturan mainnya,” tutupnya. (njs/dbs/foto:tribun)


Back to Top