BPKH Bidik Bank Syariah untuk Investasi Dana Haji

gomuslim.co.id- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana mengalokasikan dana haji untuk diinvestasikan ke beberapa instrumen mulai tahun ini. Salah satu instrumen yang terbilang aman serta sesuai prinsip syariah adalah investasi di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), sukuk, emas dan investasi langsung.

Demikian disampaikan anggota BPKH Anggito Abimanyu baru-baru ini. Ia menuturkan awal tahun ini sebagai tahap pertama, dana haji akan dialihkan dari sebelumnya melalui Kementerian Agama (Kemenag) ke BPKH. "Kami menunggu masa pengalihan, baru sekitar Mei 2018 selesainya. Pertama sekali kami akan alihkan investasi dari konvensional ke bank syariah," ujarnya.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan selama ini dana haji kebanyakan diinvestasikan di BUS dan UUS, baik berbentuk deposito atau lainnya. “Nah, nantinya BPKH juga akan investasi dana haji ke surat berharga syariah negara (SBSB),” paparnya.

Pada 2018, BPKH menargetkan, investasi dana haji sebesar 50% di BUS atau UUS. Lalu sebanyak 20% di sukuk, kemudian 5% di emas, 15% di investasi langsung, serta 10% di investasi lainnya.Selanjutnya, BPKH berharap pada 2020 investasi dana haji di bank bisa menurun menjadi 30%. Lalu 35% di sukuk, 5% di sukuk, 20% di investasi langsung, dan 10% di investasi lainnya.

Namun begitu, Anggito belum dapat merinci secara detil ke bank syariah mana saja dana haji akan diinvestasikan. "Belum akan spesifik ke bank mana saja, kami menunggu arahan dari Pemerintah. Mungkin Februari sudah akan bisa ketahuan ke mana," ungkapnya.

Ia menambahkan untuk investasi secara langsung ke bank syariah pihaknya masih memerlukan sejumlah pengkajian berupa uji kelayakan terkait korporasi yang bakal dituju. Sebagai catatan, BPKH mencatat sampai dengan akhir Desember 2017 ada senilai Rp 99,6 triliun dana haji yang bakal dikelola oleh BPKH di tahun 2018. Secara jangka panjang, tepatnya di tahun 2020 BPKH memproyeksikan bakal mengelola dana haji mencapai Rp 105,9 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 110/ 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam beleid ini, pemerintah mengamanatkan Badan Pelaksana BPKH menyiapkan rencana kerja pengelolaan haji ke depan. (njs/dbs/foto:medianews)


Back to Top