MUI Siapkan Fatwa Terkait Zakat ASN Muslim

gomuslim.co.id- Rencana pengumpulan dana zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim masih dalam pembahasan. Terkait hal tersebut, kabarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana menyiapkan fatwa sebagai payung hukum untuk menguatkan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF usai mengikuti acara Mudzakarah Zakat Nasional 2018 pada tanggal 9-10 Maret 2018 lalu di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Kemenag dengan Komisi Fatwa MUI.

Kegiatan ini dihadiri peserta yang berasal dari berbagai ormas Islam, Baznas, LAZ, alim ulama dan tokoh agama, MUI, dan jajaran Ditjen Bimas Islam. Menurut Hasanuddin, masalah pemotongan zakat ASN Muslim ini menjadi salah satu masalah penting yang dibahas dalam mudzakarah.

"Yang penting intinya antara lain, mengenai itu pemungutannya. Jadi model pemungutannya terutama yang terkait dengan zakat ASN itu," ujarnya.

Ia menyebutkan forum tersebut membahas apakah pemungutan terhadap ASN tersebut akan dilakukan setiap bulan sekali atau setiap tahun sekali. Selain itu, apakah hal itu nanti akan diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat pertanian.

"Kalau peraturan Kemenag katanya kan diqiyaskannya ke zakat pertanian. Tapi kalau fatwa MUI kan jelas, mencapai satu nisabnya sudah bisa dikeluarkan 2,5 persen. Jadi kalau dipungut tiap bulan, fatwa MUI mengatakan, ya kalau sudah satu nisab bisa dipungut tiap bulan," jelasnya.

Namun begitu, hasil pembahasan terkait pemotongan zakat ASN dalam mudzakarah tersebut belum final. Karena itu, pihaknya nanti akan membawa masalah tersebut ke ijtima komisi fatwa MUI.

"Nanti hasil dari mudzaarah ini akan langsung nanti jadi fatwa. Tapi nanti akan dibawa dulu ke ijtima komisi fatwa pada bulan Mei. Nanti dibawa ke situ dulu, nanti baru bisa menjadi fatwa," kata Hasanuddin.

Masalah zakat sejatinya adalah masalah syar'i, sehingga segala sesuatunya harus sesuai syariat Islam. Karena itu, menurut dia, zakat tersebut harus dipungut dari ASN yang aghinyah (berkecukupan).

"Kalau ASN-nya aghniyah, ASN semua bisa disamaratakan dipotong. Tapi ada juga kata Menteri Agama berpendapat kemarin, gak nunggu hisab, gak nunggu haul, pokoknya setiap menerima sebesar apapun gajinya harus diambil 2,5 persen. Ya gak benar menurut saya kan. Hadis mengatakan, diambil dari orang yang sudah berkecukupan. Gak bisa disamaratakan setiap ASN dipotong ASN 2,5 persen, gak benar gak sesuai syariah menurut saya," paparnya.

Ia berharap semua kebijakan terkait zakat yang dikeluarkan Menteri Agama syar'inya harus dijaga betul. Jika pun ada perbedaan pandangan, kata dia, dalam mudzakarah tersebut nantinya harus ada hasil kesepakatan. "Kalau saya ya itu tadi, kalau mau haul ya haul, di akhir tahun nanti ya harus sesuai nisab, 85 gram emas, kira-kira Rp 42,5 juta kalau satu gram emas Rp 300 ribu. Nah di situlah pedomannya," tegasnya.

Sementara itu, lanjut dia, jika Kemenag ingin melakukan pemotongan tiap bulan, maka gaji ASN yang bisa dipotong hanya yang mencapai Rp 42,5 juta per bulan minimal. "Nah kalau mau tiap bulan, kalau gajinya sampai satu nisab, gaji per bulan Rp 42,5 juta minimal, silakan dipotong 2,5 persen," kata Hasanuddin.

Forum ini juga membahas zakat secara umum. Salah satunya terkait pengelolaan dan pendayagunaannya. Menurut dia, dalam pengelolaan zakat, seharusnya semua lembaga zakat tidak hanya dikelola secara konsumtif tapi dikelola secara produktif.

"Jadi tidak begitu, diambil langsung dibagikan terus habis. Tidak mengentaskan kemiskinan jadinya kan. Kalau bisa saya katakan dari yang mustahik itu menjadi muzakki nanti, dibina dikasih modal, terus berkembang. Jadi produktif kan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai dalam konteks keindonesiaan, dukungan fatwa MUI menjadi unsur penting bagi penguatan pengelolaan zakat penghasilan. “Pengelolaan zakat penghasilan saat ini menjadi isu penting dalam diskursus zakat nasional,” katanya. (njs/dbs)

 


Back to Top