Pemerintah Perlu Dorong Pelaku Industri Kuliner Miliki Sertifikat Halal

gomuslim.co.id- Pemerintah mempunyai peran besar dalam mendorong pelaku industri kuliner agar mempunyai sertifikat halal. Hal itu perlu dilakukan mengingat hingga saat ini kesadaran pelaku usaha kuliner terkait sertifikasi halal masih sedikit.

Demikian disampaikan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta Rezza Artha baru-baru ini. Ia menilai dorongan pemerintah tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha kuliner. Dengan begitu, ekonomi pada sektor tersebut dapat meningkat.

"Dukungan pemerintah masih kurang, tapi kami melihat tahun ini Insyaallah pemerintah provinsi akan lebih fokus. Sertifikasi halal akan memberikan kepastian dan ketentraman konsumen untuk mengonsumsinya," ujarnya, Kamis (22/03/2018).

Ia menambahkan, saat ini, fokus MES salah satunya adalah membangun industri ekonomi syariah di kawasan ibu kota. Namun, masih banyak pelaku industri yang belum melampirkan sertifikat halal. "Dari 1.000 industri baru ada kurang lebih 100 industri yang memiliki sertifikasi halal," katanya.

Sementara itu, I‎ndonesia Halal Watch (IHW), lembaga yang konsen terhadap kehalalan produk, telah menjalankan riset pengawasan terhadap seluruh restoran di Indonesia. Hasilnya, ada  sekitar 3.040 restoran yang belum mempunyai sertifikat halal.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menyebutkan, dari sebanyak 3.081 restoran yang ada di Indonesia, yang bersertifikat halal hanya 46 restoran. Sedangkan sisanya 3.040 restoran belum mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ikhsan berharap pelaku usaha (pengusaha) restoran bisa mendaftarkan sertifikasi halal. Pasalnya, mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia memeluk agama Islam. "Kami harap seluruh restoran yang jual produk tidak halal, bukan hanya dicantumkan di menu. Tapi juga banner yang ada di luar agar bisa diketahui oleh masyarakat luas," harapnya.

IHW sendiri mengimbau pelaku usaha dan Industri untuk tetap menjaga kehalalan produk dalam rangka memperkuat daya saing. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berjalan lambat. 

"Tarik menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam rangka menerapkan sistem jaminan halal di Indonesia. Padahal Indonesia saat ini telah memasuki era mandatori sertifikasi halal," katanya.

Menurutnya, diperlukan sikap yang jelas dari Pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri, apakah mandatori sertifikasi halal dapat dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang sudah berjalan saat ini yaitu LPPOM MUI dengan berbagai penguatan baik kelembagaan, organisasi, auditor halal dan sarana laboratoriumnya. (njs/ihw/dbs/foot: halhalal)

 


Back to Top