Himpuh: Sistem Pembayaran Umrah Harus Dibuatkan Skemanya

gomuslim.co.id- Marakmya kasus travel biro umroh membuat Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh) meminta pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait pembayaran ibadah umroh.

Upaya pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisasi penipuan biro umroh mengingat selama ini kasus bisnis umroh paling banyak di skema pembayaran.

Wakil Ketua Pelaksanaan Umrah dan Haji Khusus Himpuh, Muharom Ahmad mengatakan indikasi bisnis umrah dilakukan dengan cara bertentangan dengan syariah, misalnya penjualan dengan skema ponzi, penggunaan dana talangan yang berpotensi menjerat jemaah dan lainnya.

"Dalam konteks pencegahan memasarkan secara MLM atau skema berjenjang atau sistem ponzi belum secara tegas dinyatakan, diikuti aturan selanjutnya dari Kementerian Agama (Kemenag) pelarangan sistem ini disusulkan dalam keputusan ini," tutur Muharom.

Pokok permasalahan umroh, lanjut dia, selama ini biro umroh bermasalah di pola rekrutmen memberangkatkan jemaahnya. Memberangkatkan pendaftaraan awal menggunakan dana berikutnya.

Menurut Muharom, apabila pemerintah membentuk aturan turunan ini bisa menjadi sebagai langkah awal pencegahan kepada calon jemaah. Sekaligus menguntungkan dan memudahkan masyarakat memilih biro umroh yang terpercaya dan resmi di Indonesia.

"Seluruh aturan membuat setiap pihak mempunyai dasar, bagi regulator maka yang melanggar akan ditindak jadi kegagalan berangkat, ini diawali aturan pencegahan maka Kemenag akan mudah ditindak, ini juga buat masyarakat maka akan dihindari," papar Muharom.

Sementara itu, Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umroh. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali menyebut regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi industri umroh.

“Saat ini umroh semakin diminati umat Islam sehingga berkembang menjadi bisnis yang besar,” kata dia.

Bahkan, dalam setahun rata-rata jemaah umroh dari Indonesia mencapai hampir 1 juta orang.

"PMA ini kami buat untuk menyehatkan bisnis umroh sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umroh terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban," pungkas Nizar. (nat/himpuh/dbs/foto:cnn)

Komentar

  • Yayu

    22 Mei 2018

    Pembiayaan umroh

    Assalamualaikum mau tanya. Gmana kalau pembiayaan umrohnya di lakukan oleh lembaga keuangan resmi dan d awasi oleh ojk dan dps dari mui. Apakah di larang juga. Mohon pencerahannya.


    Reply






















Tulis Komentar

Kode Acak

*Ket : Masukkan kode di atas sesuai tulisan, perhatikan huruf dan angka


Back to Top