Ingin Wujudkan Kabupaten Halal, Begini Langkah Pemerintah Bandung Barat 

gomuslim.co.id- Produk halal kini menjadi bahasan serius sejumlah daerah di Tanah Air. Bahkan, beberapa kabupaten/kota mulai mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memiliki sertifikat halal. Salah satunya seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, pemerintah setempat bertekad menjadikan daerahnya sebagai kabupaten halal. Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya memberikan sertifikat halal terhadap sejumlah produk pangan UKM.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal saat ini baru ada 615 produk. Sementara untuk menjadi kabupaten halal, dibutuhkan sekitar 1.700 produk yang bersertifikat halal.

"Kalau melihat dari aturan, harus ada 30 persen dari produk pangan yang sudah memilili legalitas telah bersertifikat halal. Produk-produk lainnya kami upayakan agar memiliki sertifikat halal," ujarnya, Rabu (28/03/2018).

Untuk mewujudkan cita-cita menjadi kabupaten halal, Weti mengaku terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan pemerintah kecamatan. "Kami tidak bisa bekerja sendiri, sebab hal ini membutuhkan keterlibatan dari instansi lain," tuturnya.

Ia menambahkan, sejumlah produk agro IKM di Bandung Barat saat ini pun sudah banyak digemari masyarakat dari luar daerah. Bahkan, beberapa di antaranya, seperti gula semut dan kopi sudah tembus pasar internasional melalui pemasaran secara daring (online).

"Produk-produk IKM memang sudah cukup berkualitas. Namun, beberapa masih kurang dalam pengemasan. Hal ini menjadi perhatian kami untuk ke depan membangun rumah kemasan guna membantu pengemasan produk yang lebih baik," ungkapnya.

Terkait sertifikasi halal, pihaknya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Agar mendapat sertifikat halal, dibutuhkan sosialisasi, kajian, survei lapangan, hingga proses sertifikasi. Adapun biaya untuk pengurusan legalitas tersebut, setiap industri kecil harus merogoh kocek sekitar Rp 3 juta.

Saat ini, tercatat sekitar 6.500 produk pangan agro di Kabupaten Bandung Barat, tetapi baru sekitar 2.000 di antaranya yang telah memiliki legalitas. "Yang lainnya, belum memiliki unsur formil, seperti izin di kecamatan serta izin Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan," katanya.

Menurut Weti, sertifikat halal dibutuhkan untuk memberi kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang mengonsumsi produk-produk asal Bandung Barat. Sebab, sebagian besar masyarakat merupakan umat Islam, sehingga hanya mengonsumsi makanan yang halal. (njs/pr/dbs)


Back to Top