Kemenag Upayakan Kalender Islam Permanen Tingkat Nasional

gomuslim.co.id- Rencana penerapan kalender Islam atau kalender Hijriah secara permanen di tingkat nasional, regional dan global ditanggapi serius oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan aspirasi umat Islam di seluruh dunia.

Menteri Lukman Hakim Saifuddin berharap Kemenag bisa mewujudkan rencana tersebut pada 2018 ini. “Tentu dukungan ormas-ormas Islam dan MUI sangat penting untuk rencana ini.  Mudah-mudahan tahun ini kita dapat wujudkan (kalender Islam),” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/05/2018).

Menurutnya, sejak tahun lalu, Kemenag telah berupaya untuk mewujudkan aspirasi dari umat Islam tersebut. Ia menyebutkan Kemenag terus melakukan konsolidasi untuk melahirkan rumusan yang mampu menyamakan persepsi dalam penyatuan kalender Islam secara global. Konsolidasi dilakukan dengan sejumlah ahli pakar astronomi, ilmu falak, ulama, dan pimpinan ormas Islam.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mendukung mendukung rencana pemerintah menyusun kalender Islam atau kalender hijriah permanen. Dengan begitu, umat Islam seluruh dunia bisa terus melaksanakan ibadah puasa bersama-bersama dan bisa menentukan hari besar umat Islam lainnya.

Dia menambahkan, DPR akan terus memantau dan sekaligus mendorong pemerintah untuk menyusun Kalender Islam itu. "Agar kebersamaan terus berjalan seperti yang kita harapkan. Saya kira kerinduan umat Islam akan kebersamaan dari waktu ke waktu akan menguat," katanya.

Ia pun meminta pemerintah melakukan rangkaian persiapan serta melakukan koordinasi dengan negara-negara Islam lainnya untuk bisa mewujudkan ini. Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin. Menurutnya, rencana ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016 pada Kongres Kalender Internasional di Turki.

Pada November 2017, juga terdapat seminar internasional terkait dengan kajian fiqih falak yang mengkaji penyatuan kalender islam. Dalam seminar itu dihasilkan Rekomendasi Jakarta.

"Isinya tiga, pertama harus ada otoritas tunggal kemudian ada batas wilayah dan kriteria. Terkait otoritas tunggal kita diarahkan melalui Organisasi Kerjasama Islam," kata Thomas.

Sedangkan, di tingkat regional, otoritas berada di forum menteri-menteri agama, kemudian di tingkat nasional menteri agama menjadi otoritas tunggal. Terkait batas wilayah, kata Thomas, wacana ini semakin menguat, sehingga diputuskan batas tanggal internasional menjadi batas tanggal kalender Islam untuk mewujudkan sistem satu hari satu tanggal.

Dalam kriteria, penyatuan kalender Islam juga didasarkan data-data astronomi. Thomas menuturkan, salah satu kriterianya berupa elongasi (jarak bulan-matahari) sebesar 6,4 derajat dan ketinggian bulan minimal 3 derajat. "Supaya sabit bulan cukup tebal bisa menghasilkan cahaya syafak. Dan ketinggian minimal tiga serajat supaya hilal itu bisa mengalahkan cahaya syafak," kata dia. (njs/rep/kompas/dbs/foto:indotim)

 


Back to Top