Anggota Dewan MES: Pariwisata Halal Indonesia Masih Butuh Proses Panjang

gomuslim.co.id- Upaya pengembangan wisata halal Indonesia masih terus dilakukan. Namun, masih perlu proses yang cukup panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar utama wisata halal dunia.

Menurut Anggota Dewan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Sapta Nirwandar, target pemerintah yang menginginkan kunjungan lima juta wisatawan muslim pada 2019 cukup berat. Hal ini, lantaran beberapa hal yang masih belum menunjang di sektor wisata halal. Salah satunya adalah ekosistem di lapangan.  

Ia mengatakan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata perlu banyak kerja keras untuk menyiapkan strategi dan infrastruktur ke arah sana. "Kendala lainnya ada pada penerbangan yang belum memadai untuk rutin dari negara-negara wisatawan muslim ke Indonesia. Apakah sudah siap kita untuk model wisata seperti itu," ujarnya. 

Apalagi jika ingin menggaet wisatawan Timur Tengah yang membutuhkan pelayanan berbeda. Dan karakternya berwisata bersama keluarga dan memiliki selera tinggi. Ia juga belum melihat juga ada promosi dengan level yang lebih tinggi untuk mempromosikan wisata Indonesia di Timur Tengah.

“Sehingga hal apa yang bisa menarik mereka kemari dan layanan apa yang akan ditawarkan seperti Bukit Bintang di Malaysia. Keunggulan Malaysia karena jauh lebih aman dan nyaman. Sehingga wisatawan keluarga muslim dari negara-negara Arab lebih yakin datang dan menetap lama,” jelasnya.

Potensi wisatawan muslim juga dari China, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Asia Tengah. "Sedangkan penerbangan dari Indonesia jauh lebih tinggi ke Asia Tengah dibandingkan sebaliknya," katanya.

Ia menyebut karakter wisatawan muslim biasanya mencari suasana kota, mall, hotel bintang lima, atau alam seperti Ubud, Bali. Menurutnya wisatawan tersebut sudah jenuh dengan destinasi Eropa dan mencari tujuan baru yang aman dan nyaman.

"Dari sisi promosi yang dilakukan, selain via online juga harus dilakukan langsung ke komunitas sehingga lebih dekat dan mempengaruhi keputusan mereka. Kaum ibu-ibu juga paling menentukan untuk memutuskan tujuan wisata," ungkapnya.

Ia pun mengimbau agar aplikasi di lapangan juga harus melibatkan pengusaha atau pihak yang mengerti bagaimana berjualan. Berbeda dengan pemerintah yang pendekatanya kaku. Harus seimbang antara infrastruktur transportasi dan pelayanan di tujuan wisata.  "Kita masih belum punya hotel halal bintang lima. Beda enviroment dan pelayanannya. Belum ada yang menggagap itu bisnis besar. Sedangkan di Phuket saja sudah ada," ujarnya.

Sementara itu, pengamat marketing Yuswohady mengatakan, ada isu utama yang harus diperhatikan yaitu keamanan. Karena isu, pariwisata sangat sensitif dengan keamanan. Terutama dalam dua tahun ke depan, Indonesia akan masih menghadapi tahun pemilu. Namun potensi wisata muslim sangat besar di tengah era ekonomi leisure atau butuh kesenangan. Termasuk di sana, segmen muslim yang melakukan konsumsi.

Menurutnya secara suplai, pada lokasi tujuan wisata di Indonesia, sudah terdapat lingkungan yang muslim friendly. Seperti Aceh, Sumatra Barat atau Lombok yang memiliki banyak masjid. Berbeda dengan negara non muslim yang minim masjid. Selain juga ada UU Jaminan Produk Halal yang akan turut mendukung.

"Namun isu keamanan dan politik akan menjadi tantangan terbesar. Itulah ciri khas ekonomi wisata. Apabila bisa dijaga tentu saya optimistis kita bisa memaksimalkan tren momentum era leisure yang sedang tumbuh," tambahnya.

Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan tiga provinsi sebagai rintisan pengembangan wisata halal. Ketiga provinsi tersebut yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Aceh Keyakinan Indonesia beralasan. Dari tahun ke tahun peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) yang dirilis Crescentrating dan Mastercard menunjukkan posisi terus meroket.

Pada awal GMTI 2015 lalu, peringkat Indonesia berada di urutan keenam dari total 130 negara yang disurvei. Pada 2019, Indonesia menargetkan bisa menempati peringkat pertama setelah setelah tahun ini berhasil meraih posisi kedua. (njs/sindo)

 


Back to Top