SBSN Siap Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Berbasis Syariah di 34 Provinsi Indonesia

gomuslim.co.id- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 22,53 triliun akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Sukuk negara tersebut akan membiayai 587 proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan ‎nilai sukuk negara tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, nilai sukuk negara yang dikeluarkan mencapai Rp 16,65 triliun.

“Infrastruktur Indonesia saat ini tidak saja semakin meningkat, namun juga menjangkau banyak wilayah. Hal ini salah satunya didukung oleh semakin besarnya sumber keuangan berbasis syariah yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2013,” tutur Mardiasmo.

Selain jumlah dana, jumlah kementerian dan lembaga pemrakarsa proyek pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan dari tiga menjadi tujuh. Sebelumnya, pada tahun 2017, hanya Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan sebagai pemrakarsa proyek infrastruktur melalui SBSN.

“Tahun ini, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Standardisasi Nasional,” tambah dia.

‎Ditjen Perkeretaapian, dan Kementerian Perhubungan, kata Mardiasmo, akan menerima Rp 7 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur perkeretaapian pada tahun 2018. Selanjutnya SBSN juga akan membiayai 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan Ditjen Bina Marga senilai Rp 7,5 triliun.

Selain itu, SBSN juga akan membiayai 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp 5,28 triliun.

Sementara‎ Ditjen Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan menerima SBSN senilai Rp 350 miliar yang akan dialokasikan untuk delapan proyek embarkasi haji. Ditjen Pendidikan Islam Kementrian Agama akan menerima Rp 1,5 triliun untuk pembangunan sarana dan fasilitas gedung 34 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan 32 madrasah. Sementara Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama akan menerima dana senilai Rp 355 miliar untuk pembangunan 245 proyek pembangunan serta rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji.

Dikatakan Merdiasmo,‎ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan menerima Rp 51 miliar dana SBSN untuk membiayai tiga proyek pembangunan taman nasional. Sementara Kementerian Riset menerima Rp 315 miliar untuk dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi.

Mulai tahun ini, pembiayaan berbasis syariah juga menjangkau di luar Kementerian. Salah satunya‎ Badan Standardisasi Nasional yang  menerima dana Rp 50 miliar untuk pengembangan laboratorium serta dua proyek pembangunan laboratorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp 120 miliar.

Sumber dana infrastruktur berbasis syariah berpeluang semakin besar seiring upaya Pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Ada dua opsi yaitu investasi langsung atau melalui pembiayaan surat utang berharga syariah atau sukuk,” pungkasnya.

Hingga akhir 2017, saldo dana haji dan dana abadi umat mencapai Rp 99,3 triliun. Namun hanya Rp 36,7 triliun dana tersebut yang diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan sisanya sebesar Rp 62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah. (nat/dbs/foto:ilustrasi)

 

 


Back to Top