Ancaman Teror dan Hantu Daftar Tunggu Haji

Daftar tunggu atau waiting list keberangkatan haji saat ini menjadi teror menahun seperti hantu yang makin lama makin menakutkan bagi umat Islam di tanah air. Bagaimana tidak, berdasarkan data resmi yang dipublikasi Kementerian Agama RI pada awal Maret 2016 ini, tahun keberangkatan di sejumlah kota sudah menyentuh  di atas tahun 2050, bahkan ada yang di tahun 2054. Jika mendaftar pada hari ini maka baru akan berangkat haji 38 tahun lagi. Jika saat ini umur pendaftar 45 tahun,  berarti akan berhaji pada usia 83 tahun. Pesawat akan dipenuhi kursi roda demikian pula selama wukuf, thawaf dan sa'i. Jika ini terjadi, sungguh keberangkatan jamaah haji Indonesia kelak akan menjadi parade manula di pentas dunia.

Tingginya angka daftar tunggu sekilas tampak menguntungkan karena semakin banyak pendaftar berarti semakin banyak penyetor dan itu akan semakin memperbesar jumlah simpanan dana haji yang sudah mendekati angka Rp100 Triliun. Akan tetapi bagi masyarakat di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo Sulawesi,  membayangkan akan berangkat haji tahun 2053-2054 kelak adalah sesuatu yang mencemaskan, sebab mereka rata-rata saat ini sudah berusia atas 50 tahun atau baru akan berangkat haji menjelang umur 90 tahun.

Jika tidak ada revolusi kebijakan yang ekstrim di bidang haji, tidak perlu menunggu 30 tahun ke depan, 10 sampai 15 tahun lagi Indonesia akan menghadapi masalah besar, yaitu tsunami jamaah haji lanjut usia (lansia). Penumpukan jamaah itu bukan semata karena kuota dan pendaftar tidak seimbang, tetapi diduga kuat karena provokasi kebijakan pembukaan pendaftaran sepanjang tahun tanpa menimbang risiko ledakan masalah besar yang ikut dilahirkan.

Kalau saja kita kembalikan pada aturan umum yang berlaku dalam pelaksanaan haji secara internasional,  soal kuota haji sudah jelas, yaitu berdasarkan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania, yaitu 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk muslim suatu negara.  Meski sejak tiga tahun terakhir dikurangi karena Masjidil Haram sedang direnovasi besar-besaran, tetapi kepastian aturan ini seharusnya dapat dijadikan dasar kebijakan sistem pendaftaran calon haji agar tidak terjadi penumpukan yang mengerikan seperti ini.

Kuota haji Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 211.000 orang, terdiri atas 194.000 untuk jamaah haji biasa dan 17.000 untuk jamaah haji khusus, tetapi akibat renovasi besar-besaran Masjidil Haram kuota diturunkan menjadi 160.000 jamaah. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz (Sabtu, 12/9/2015), disetujui penambahan kuota haji sebanyak 10.000. lalu terjadi pembahasan lagi, kabarnya musim haji 2016 ini akan ada tambahan 20.000, bahkan didesas desukan kembali normal ke angka 211.000. Penambahan kuota haji berapa pun besarnya sudah tidak sebanding dengan tumpukan daftar tunggu. Dibutuhkan kebijakan khusus untuk menguras tumpukan tersebut, meski belum dapat menghindari ledakan jumlah jamaah haji risiko tinggi (risti).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, khususnya Panitia Haji, hari ini mungkin masih menikmati ‘nilai manfaat’ dari sukuk (obligasi syariah) dan depisito dana haji, tetapi tanpa berfikir keras pun seharusnya sudah dipahami bahwa kecenderungan makin bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahun secara deret hitung juga semakin memperpanjang masa tunggu dan itu, sekali lagi, akan makin meningkatkan jumlah calon jamaah haji lanjut usia. Dapat dibayangkan repotnya mengurus pelaksanaan haji dengan sebagian besar jamaah berusia lanjut di atas kursi roda.

Pada saat pelaksanaan haji di Mekkah, para jamaah lanjut usia memerlukan perlakuan khusus dan itu akan membuat penyelenggara harus berbuat dua hingga tiga kali lebih berat. Jelas saja berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dengan ritual yang seluruhnya memerlukan stamina fisik prima dilakukan pada usia senja bukanlah hal mudah.  Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, jamaah gelombang pertama jelas tenaganya sudah terforsir untuk aktivitas selama di Madinah. Sementara jamaah gelombang kedua yang langsung menuju Mekkah pun demikian setelah melalui perjalanan panjang dari Tanah Air harus melaksanakan umrah kemudian secara maraton bersiap melaksanakan haji.

Keadaan ini biasanya makin berat ketika terjadi terpaan cuaca ekstrem di Arab yang kadarnya tidak biasa bagi orang Indonesia. Dengan faktor-faktor tersebut akan semakin berat pada saat pelaksanaan haji masih harus berhimpit-himpitan bersama tiga juta umat dari seluruh dunia, sejak bergerak ke Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah di medan terbuka dalam keadaan berdesak- desakan, tawaf memutari Kakbah tujuh kali, dan sai antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali yang setara dengan berlarian kecil sejauh 3,15 km. Bagaimana ”para sepuh” jamaah kita kelak melaksanakan ritual haji yang demikian berat? Berapa jumlah petugas haji yang akan dilibatkan jika mayoritas jamaah duduk di atas kursi roda? Mari kita bayangkan secara biasa-biasa saja, tidak memerlukan kecerdasa tinggi untuk membaca ancaman ini.

Moratorium Pendaftaran
Sebenarnya, kita tidak akan menghadapi ledakan jamaah calon haji berisiko tinggi jika saja pemerintah dan DPR bersedia mengatur ulang dengan tegas kebijakan pendaftaran haji. Lamanya antrean haji yang membuat calon jamaah baru dapat berangkat di usia senja ini baru terjadi sejak tahun 2004 ketika Kemenag melalui SK Dirjen Haji yang empat tahun kemudian diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 secara resmi menggunakan daftar tunggu dan menerima setoran dana pendaftaran haji sepanjang tahun.

Dalam pengamatan penulis, kebijakan tersebut selain menimbun dana haji yang parkir di rekening penyelenggara (Menteri Agama) selain mengundang stigma negatif dugaan penyalahgunaan ‘nilai manfaat’ atau bunga simpanan, sisanya hanya menimbulkan keresahan umat karena terteror khawatir tidak mendapatkan porsi berangkat haji dengan segera.  Berdasarkan data terhitung sejak 2009, jumlah daftar tunggu terus meroket tajam dari sebanyak 800.000 calhaj, 2010 berjumlah 1,2, 2011 berjumlah 1,4 juta dan 2012 terhitung 1,9 juta calhaj (Jurnal Realita Haji, Edisi II/2012 Kemenag RI, hlm 21-22. Edisi ini mengupas tuntas perjalanan 20 tahun sistem komputerisasi haji terpadu, antara lain menyajikan daftar tunggu calon haji di masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia).  Daftar tunggu tahun 2015 sudah merayap menuju angka tiga juta calhaj.


Hal lain yang harus ditimbang adalah kesiapan mental dan fisik calon haji yang mengikuti hukum alam, makin renta makin lemah, dan ketentuan lain bahwa hidup seseorang tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah, apalagi usia harapan hidup rakyat Indonesia berdasarkan perhitungan badan kesehatan dunia ( WHO, 2015) baru di kisaran 65 tahun. Terlebih Nabi SAW sendiri bersabda usia umatnya akan berada di kisaran 63 tahun saja sehingga dengan daftar tunggu hingga 80-90 tahun tersebut makin menghantui kesempatan berhaji umat Islam yang sudah mampu.

Maka untuk menormalkan kembali sirkulasi kesempatan berhaji yang adil dan merata, ada baiknya pemerintah dan DPR meninjau ketentuan Pasal 28 ayat  UU Nomor 13 Tahun 2008 yang menetapkan pendaftaran memiliki batas waktu hingga kuota per musim haji habis (selengkapnya lihat, http://www.gomuslim.co.id/demo/upload/20160301041615UU_No__13_Th_2008_ttg_Penyelenggaraan_Ibadah_Haji.pdf) . Dalam peraturan tersebut secara nasional menteri agama bertanggungjawab urusan kuota nasinal dan kepala daerah untuk kuota daerah sehingga yang berangkat tahun berjalan adalah mereka yang mampu berangkat pada tahun itu juga, tidak perlu menunggu puluhan tahun dalam keadaan renta yang berisiko tinggi bagi yang berhaji maupun panitia penyelenggara haji. 

Bukankah soal kuota haji secara internasional jumlahnya sudah jelas, bukankah soal aturan pendaftaran buka tutup permusim juga sudah diatur dalam undang-undang,  mengapa ada pendaftaran sepajang masa berdasarkan Peraturan Pemerintah ini berjalan hingga delapan tahun dan masih dibiarkan berlaku?  Bukankah ada asa hukum ‘lex superiori derogat legi inferiori’, jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Apakah Pemerintah dan DPR tidak melihat terjadi pertentangan antara pasal 28 UU 13 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008? Demi mengusir hantu dan teror calon haji, DPR dan Pemerintah sepatutnya merumuskan kebijakan yang lebih bijak dan bajik, jika perlu dikuras habis dengan moratorium sampai kembali normal. Wallahu alam.

MAHRUS ALI
Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia


Komentar

  • mursyida

    20 Maret 2016

    lansia makin banyak saja

    melihat foto2 merekka di artikel ini rasanya sdudah membayangkan 10 tahun lagi baru berangkat pd usia 55 tahhun...lalu orang tua dlm usia 77 tahun...udah gitu belum tentu masih hidup...memang perlu diatur lagi agar tidak seperti ini..dulu tidak begini koq...yg sdh haji tidak boleh lagi, yg msih kecil jangan juga...agar bisa daftar terus bernagkat....


    Reply






















Tulis Komentar


Back to Top