Biaya Haji

Membebaskan Jalur ke Tanah Suci dari Lingkaran Setan

Dalam setiap rapat kerja tentang penetapan besaran biaya haji antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama RI selalu diwarnai debat panas. Rapat laporan dan evaluasi haji 2015 yang digelar awal Maret 2016 lalu bahkan menyisakan pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini, tentang ‘salah ketik’ di beberapa bagian hingga Rp300 miliar, dan peningkatan biaya yang belum terlaporkan mencapai lebih Rp 1 triliun.

Apa saja komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hingga selalu memantik bara itu?  Mengapa juga Badan Pengelola Keuangan Haji yang undang-undangnya sudah disahkan sejak Oktober 2014 lalu hingga Maret 2016 ini juga belum terbentuk? Adakah juga terkait dengan penyusunan anggaran biaya haji yang selama ini menjadi ‘monopoli’ Kementerian Agama? Berikut catatan ringan tentang hal tersebut.

Terkait komponen dan besaran biaya dalam penyusunan BPIH memang perlu diketahui oleh masyarakat karena dana yang digunakan merupakan dana masyarakat dan di dalamnya juga terdapat dana APBN dan APBD. Ini menyangkut kepentingan umat dan uang yang mereka bayarkan agar bisa melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan pelayanan yang baik selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan haji yang disampaikan Kemenag ke DPR dari tahun ke tahun, sebenarnya komponen BPIH dimaksud terdiri dari banyak jenis. Ada biaya perjalanan, sewa pemondokan atau hotel, biaya hidup (living cost) selama di Arab Saudi, konsumsi, akomodasi, pengurusan dokumen keimigrasian, honor petugas haji, dan biaya-biaya operasional lainnya. Secara umum berbagai jenis biaya itu dapat dibagi ke dalam dua kategori cabang kategori, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).
Biaya tidak langsung artinya biaya yang tidak ditanggung secara langsung oleh jemaah, tetapi dibayarkan dari keuntungan pengelolaan dana setoran awal yang nilainya saat ini (Ahir Maret 2016) sudah di posisi mendekati Rp80 Triliun dan mengendap selama bertahun-tahun sesuai dengan lamanya masa tunggu (Ledakan jumlah masa tunggu sejak 2008, dan saat ini di daerah tertentu ada yang sampai 2054 atau 40 tahun lagi, artinya endapan akan makin banyak dan beranak pinak).

Biaya tidak langsung ini sering kali disebut sebagai “subsidi” (harus ditandai khusus karena masih diperdebatkan di kalangan wakil rakyat dan pemerhati urusan haji), meskipun sebetulnya dana tersebut berasal dari simpanan jemaah haji juga. Besaran biaya tidak langsung ini dibahas antara pemerintah dan DPR dalam Raker dengan Komisi VIII yang membidangi urusan haji dan selalu ditandai termasuk titik rawan.

Dalam buku “Korupsi Haji” yang dikarang mantan anggota DPR RI H Rokib Ismail (terbit tahun 2004), dipaparkan komponen biaya tidak langsung yang meliputi banyak hal selain biaya penerbangan, sewa pemondokan di Makkah dan Madinah, dan biaya, termasuk di dalamnya adalah subsidi sebagian sewa pemondokan dan pelayanan (khadamat atau general service) serta biaya bawaan kecil-kecil yang itemnya bisa sampai puluhan.

Cabang kategori biaya kedua adalah ‘biaya langsung’ atau direct cost yang langsung ditanggung oleh calon jemaah haji melalui setoran haji. Biaya ini bagi masyarakat awam biasanya disebut dengan BPIH, padahal sebetulnya BPIH tidak hanya itu yang dibayarkan calon haji karena di dalam komponen BPIH sebagaimana disebutkan di atas termasuk subsidi dari nilai manfaat simpanan setoran para calon haji daftar tunggu. Biaya langsung meliputi tiga hal, yaitu (1) biaya penerbangan, (2) biaya pemondokan di Mekkah dan Madinah, dan (3) biaya hidup atau uang saku yang diberikan kepada jemaah haji.

Tiga komponen inilah yang harus dibayar oleh jemaah haji melalui dua tahapan, yakni setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan menjelang keberangkatan.  Besaran ongkos haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)  ditetapkan Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR. BPIH merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji. Besaran BPIH sangat dipengaruhi oleh, harga tiket pesawat yang naik-turun sesuai fluktuasi harga minyak dunia, kurs dolar AS (USD) yang juga tidak stabil. Garga sewa pemondokan di Mekkah-Madinah dan  subsidi dari hasil pengelolaan setoran awal calon jemaah haji.

Sesuai kesepakatan Menteri Agama dan DPR, rata-rata direct cost BPIH tahun 2015 sebesar USD 2.717 atau sebesar Rp 33.962.500 dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 12.500 untuk satu dollar-nya. Rata-rata BPIH tahun 2015 turun rata-rata USD 502 dibandingkan BPIH tahun 2014, namun dalam realisasinya harga dollar naik dibanding ketika harga BPIH ditetapkan, sehingga terjadi lonjakan anggaran lebih satu triliun.


Adapun Rincian BPIH 2015 sebesar USD 2.715 terdiri atas :

  1. Tiket, airport tax dan passenger : USD 2000
  2. Pemondokan Makkah  : USD 312
  3. Uang Saku (living allowance) :USD 405

Sebenarnya riil rata-rata ketiga biaya di atas lebih besar namun kekurangannya di masukkan dalam indirect cost yang dibiaya dari dana pengelolaan haji. Kemenag dan DPR juga menyepakati pengalokasian dana indirect cost BPIH tahun 2015 sebesar Rp3.735.970.884.175,- dengan rincian sebagai berikut:

  1. Biaya langsung ke jamaah sebesar Rp3.281.620.445.765
  2. Biaya tidak langsung sebesar Rp261.106.216.330
  3. Safeguarding/contingency sebesar Rp100.000.000.000
  4. Katering jamaah di Makkah sebesar Rp93.244.222.080.


Alokasi anggaran safeguarding/contigency dalam indirect cost BPIH dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika dan force majeure. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dana yang disedot bukan Rp3,7 T, tetapi seperti teruang  dalam laporan anggaran evaluasi haji 2015 pada Maret 2016, ternyata besarannya menjadi Rp 4,8 triliun. (selengkapnya, klik: http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/03/25/110/janggal-dpr-temukan-penggunaan-rp1-triliun-lebih-dana-haji-2015-belum-dilaporkan.html).

Angka Rp1 T lebih ini dinilai janggal karena tidak dilaporkan secara rinci, terlebih di sisi lain pada pelaksanaan haji 2015 komponen biaya penerbangan yang rata-rata tiket pesawat mengambil porsi sebesar 60% dari biaya, harganya sedang turun akibat penurunan harga minyak dunia. Pada musim haji 2014, harga minyak sekitar 100 USD per barel dan pada musim haji 2015 ini diperkirakan pada kisaran 70 USD per barel saat penetapan anggaran atau mengalami penurunan sekitar 30 persen, dan menjelang pelaksanaan haji harga terus turun di kisaran 40-50 USD per barel.

Dengan turunnya harga minyak seharusnya harga tiket penerbangan juga turun dan secara otomatis BPIH 2015 pun turun drastis. BPIH 2015 juga dapat turun lagi mengingat harga sewa pemondokan di Makkah cenderung turun dari 5.000 Saudi Riyal (SAR) menjadi 4.000 SAR. Sebabnya, jarak pemondokan kini semakin jauh dari semula pada radius rata-rata 0–2.000 meter menjadi 0–4.000 meter sebagai akibat dari banyaknya pembongkaran. Adapun harga sewa pemondokan di Madinah relatif stabil.

Namun apa yang terjadi? Pada laporan evaluasi haji yang tampak menonjol justru bukan penurunan-penurunan biaya saat pelaksanaan, tetapi kenaikan akibat kurs dolar menaik yang menyedot anggaran hingga lebih Rp1 T. Terasa keruh dan masuk dalam lingkaran gelap.

Pertanyaannya, sudah transparankah pengelolaan keuangan haji? Mengapa amanat UU Badan Pengeloaan Keuangan Haji tidak juga direalisasi meski sudah melewati batas waktu setahun lebih? Di sinilah kembali muncul pertanyaan tentang korupsi haji yang terus mengiang-ngiang. Penyelenggara haji sebagai penanggungjawab seharusnya menjelaskan sebelum Komisi VIII DPR membentuk PANJA penyelidikannya. Segala usaha baik perbaikan dalam berkhidmat kepada umat yang hendak melaksanakan rukun Islam kelima patut diapresiasi dengan tetap tegas terhadap pelaku korupsi, tidak pandang yang memakai kopyah haji. Ini jalur menuju Tuhan yang harus dibebaskan dari lingkaran setan. Wallahua'lam.

 

MAHRUS ALI, MA

Pemerhati Urusan Haji, Pengurus Pusat IPHI


Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top