Haji Tempo Doeloe (3)

Lahirkan Kesadaran Cinta Tanah Air, Keberangkatan Haji 'Dikendalikan' Pemerintah Kolonial Belanda

(gomuslim). Sejak kegiatan keagamaan para haji di Nusantara meningkat kemudian melahirkan rakyat yang tercerahkan, kegiatan berhaji ke tanah suci mulai dikontrol ketat penguasa kolonial Belanda. Dalam penelitian disertasi Dien Majid, “Berhaji di Masa Kolonial’ (2008),  tercatat bahwa institusionalisasi penyelenggara perjalanan haji dari Nusantara itu akhirnya dimonopoli pemerintah kolonial dengan mengeluarkan Resolusi (putusan) 1825.

Peraturan tersebut memang tidak melarang kegiatan berhaji secara langsung tetapi kebijakannya memberatkan calon Jemaah haji. Peraturan ini diharapkan tidak hanya untuk mengambil keuntungan finansial dari jemaah tetapi sekaligus untuk memonitor aktivitas mereka dalam melaksanakan ritual ibadah haji dan kegiatan lainnya, sebab mulai sering pemberontakan yang dipelopori para haji.

Antropolog Amerika yang banyak melakukan penelitian di Indonesia Clifford Greertz menyatakan,  adab ke-19  saja Belanda  menghadapi empat  kali pembrontakan santri (haji) yang besar, peperangan ini sering dalam sejarah dituliskan sebagai perang sabil,  (the Holy war).  Adapun pembrontakan itu adalah: Pertama, perang Cirebon,  (1802-1806). Kedua, perang Diponegoro (1825-1830), yang disebut sebagai perang Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dibawah panji Islam. Ketiga, Perang Padri, di Sumatera barat, (1821-1838), sebagai akibat intervensi politik  Belanda terhadap perang adat melawan ulama. Keempat, di Aceh (1873-1908). Sebagai pemberontakan santri terpanjang, Belanda menghadapi pembrontakan santri ini hingga masa kekuasaannya berakhir di Indonesia, dimana ulama tidak pernah absen  melancarkan gerilya  hingga tahun 1942.

Kebijakan pemerintah kolonial sejak kedatangannnya hingga akhir kekuasaannnya di Indonesia terhadap agama terhadap penganutagama  Islam memang tidak menggembirakan karena mereka juga membawa agama sendiri, yaitu Kristen Protestan. Karena itu penting menjadi perhatian, dan hal ini sejak kehadirannya di Indonesia telah membatasi berbagai lapangan sosial dan keagamaan Umat Islam yang mayoritas itu, termasuk yang paling menonjol adalah dalam hal kebijakan haji.

Pada tahun 1825 Residen Batavia melaporkan, bahwa setiap tahun jumlah hajinya meninggkat dan orang pribumi cepat sekali percaya bahwa para haji itu mempunyai kekuatan gaib. Oleh karena itu diusulkannya, supaya diambil tindakan untuk mempersulit haji.Usul ini diterima oleh Gubernur Jenderal dan dengan instruksi rahasia ditetapkan, bahwa selanjutnya setiap calon haji harus membayar 110 gulden untuk pembayaran pas jalan. Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan, bahwa para haji harus memakai pas jalan kalau mereka mau pergi dari satu tempat  di Jawa ke tempat lain. Alasan peraturan ini adalah demi “keamanan dan ketertiban”.

Rosolusi 1825 berkenaan dengan ONH (ongkos naik haji) yang ditentukan oleh pihak kolonial sebanyak f.110, tidak termasuk uang pembuatan paspor (surat jalan dari penguasa setempat), biaya hidup, ongkos pulang dan dikenakan wajib lapor kepada pemerintah setempat sepulangnya ke tanah air.

Biaya yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji sekali jalan bervariatif, namun secara umum diketahui bahwa harga tiket standar f.110 ditambah dengan jasa perusahaan dan syekh f.17,5 maka jumlah ongkos transportasi yang dikeuarkan sebesar f.127,5. (ongkos pergi). Namun secara keseluruhan pemerintah Belanda meminta setiap calon jemaah harus menyetor f.500, (Majid, 2008). Dapat dibayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial di musim haji bila total penumpang dari delapan pelabuhan dalam satu keberangkatan mencapai ribuan orang.

Dalam Beslit pemerintah Belanda tanggal 18 Oktober 1825 No 9 tersebut, ditetapkan bahwa setiap jamah haji yang akan berangkat ke Mekkah harus membayar pas jalan (reispas) sebanyak 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jalan dikenakan denda (boete) 1000 gulden, Beslit ini tidak disiarkan secara umum dan disampaikan kepada residen secara rahasia, Hal itu dimaksudkan untuk tidak memancing gejolak, tujuan utama penerbitan Beslit itu adalah untuk mengurangi semangat naik haji dan membatasi jemaah yang berabgkat.

Kemudian Beslit No 9 tahun 1825 tersebut kemudian diubah dengan  beslit No. 24 tanggal 24 Maret 1831, peraturan ini berupa mengurangi denda bagi yang tidak membeli pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220 gulden (dua kali lipat dari harga pas jalan), alasan yang dikemukakan bahwa tidak ada orang yang sanggup membayar denda sebanyak 1000 gulden, sikap  berlebihan. Kedua Beslit yang disampaikan secara rahasia itu jelas sekali menunjuukkan ketakutan pemerintah terhadap bahaya haji, salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengatasi seketat mungkin calon jemaah haji yang akan berangkat, usaha ini tampaknya kurang berhasil karena ternyata calon jemaah haji tidak berkurang malahan bertambah, satu hal yang kurang dipahami oleh orang Belanda, bahwa ibadah haji dalam pandangan orang Islam adalah kewajiban bagi orang yang mampu, oleh karena itu halangan apapun yang datangnya dari factor luar, bukan dari kemampuan dari yang bersangkutan, maka akan diupayakan semaksimal mungkin mengatasinya.

Sikap keras pemerintah kolonial terhadap calon jemaah haji diperlunak sedikit ketika Duymaer Van Twist menjadi Gubernur Jenderal (1851-1856) yaitu dengan ditetapkannya Beslit 3 Mei 1852 Nomor 9, beslit ini menggantikan Beslit tahun 1825 dan tahun 1831, dalam Beslit 1852 Nomor 9 ditentukan bahwa pas jalan masih tetap diwajibkan, tetapi gratis dalam pelaksanaannya dan denda juga dihapuskan, pendafataran calon jemaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian pula pemberian pas jalan.

Bersamaan dengan ditetapkannya Beslit No.9 tahun 1852, Gubernur Jendral membuat pula instruksi kepada kepala daerah di Jawa dan di luar pulau jawa, untuk tetap mengawasi tindakan para haji dan melaporkan daftar orang-orang yang berngkat dan yang kembali dari Mekkah, sikap ini menunjukkan keberhati-hatian dari Duymaer van Twist terhadap masalah haji, hususnya terhadap daerah-daerah yang termasuk rawan pemberontakan. Sehingga  dibuat penegasan peraturan tentang haji, yang isinya:

  1.  Calon haji harus meminta pas jalan pada bupati, tanpa ongkos resmi.
  2. Calon haji harus membuktikan kepada bupati bahwa dia mempunyai uang yang cukup banyak untuk pembeyaran biaya perjalanan pulangpergi ke Mekkah, dan biaya hidup keluarganya di Indonesia.
  3. Sesudah pulang dari Mekkah para jemaah harus diuji oleh bupati atau orang yang ditunjuk oleh bupati dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dengan pakaian haji.

 

 

Situasi lain di India turut mempengaruhi sikap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan Mutiny, atau pemberontakan Sepoy di Hindia Inggris, dimana ribuan orang Eropa terbunuh. Orang Belanda di Nusantara pada waktu itu merasa takut juga, khawatir pemberontakan semacam itu terjadi pula di Indonesia, terlebih jumlah haji dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada waktu musim haji 1927-1928 jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah berjumlah 33.965 orang yang terdiri atas; 10.970 orang berangkat dengan perusahaan Rotterdamsche Lloyd, menggunakan perusahaan Nederlandsche Lloyd 9.467 orang, dan perusahaan Ocean 10.634 orang. Ancaman makin meluas di depan mata pemerintah Kolonial. (Bersambung)


Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top