Haji Tempo Doeloe (4)

Sihir-Sihir dalam Bisnis Perjalanan Haji di Masa Kolonial

(gomuslim). Perjalanan haji ke tanah suci dari tanah air Nusantara makin ramai dari tahun ke tahun meski upaya pengetatan dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Pada sisi lain ada celah bisnis yang sudah terendus kaum kapitalis, bahwa perjalanan haji sangat menjanjikan secara ekonomi. Pada waktu musim haji 1927-1928 jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah berjumlah 33.965 orang yang terdiri dari: 10.970 orang berangkat dengan perusahaan Rotterdamsche Lloyd, menggunakan perusahaan Nederlandsche Lloyd 9.467 orang, dan perusahaan Ocean 10.634 orang. Ancaman makin meluas di depan mata pemerintah Kolonial.

Selama musim haji itu, tiap perusahaan mengoperasikan kapalnya antara 7 sampai 9 kali. Walaupun dengan biaya yang begitu mahal, jemaah haji tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dalam prosesi ibadah haji pada masa koloni Belanda. “Persaingan maskapai kapal Belanda (KPM) yang disebut dengan istilah kongsi tiga dengan maskapai kapal Inggris, Arab, dan Singapura, namun pada umumnya maskapai tidak ada yang mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan penumpang atau jemaah haji” (Majid, Berhaji di Masa Kolonial 2008).

 

 

Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan peraturan ketat dan pengontrolan Jemaah haji, minat umat Islam berhaji tidak surut, justru makin menggebu. Aada sisi lain, agen-agen kapitalis menghembuskan kesadaran palsu dalam pola pikir masyarakat Islam, bahwa haji adalah gelar suci yang terhormat yang harus disanjung dan ditempatkan dalam tatanan sosial teratas, sehingga tidak sedikit yang termakan pola pikir demikian. Akibatnya, banyak yang berangkat secara membabibuta, asal berangkat tanpa disertai kepahaman yang memadai. Sihir kapitalis itu menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa.

Saat itu muncul dua firma yang menguasai binis perjalanan haji dari Nusantara yang berpraktik secara tidak sehat. Praktik monopoli dan penipuan terjadi di mana-mana, di atas dan di bawah, resmi dan tidak resmi. Firma Herklot dimiliki seorang Indo-Belanda bernama J.G.M Herklots dan Firma Al-Segaff dipimpin oleh Sayid Mohamad Bin Achmad al-Segaff, seorang Indo-Arab  berbasis di Singapura memegang peran penting pada masa itu. Firma mencari untung dengan caranya masing-masing. Hal ini jelas terlihat dari laporan-laporan jemaah kepada residen ataupun kewedanaan tempat masing-masing jemaah, namun pemerintah kolonial tidak bertindak untuk mengatasinya dengan alasan hukum dan agama.

Bahkan Gubernur Jenderal di Mekkah, Ahmad Ratib Pasha, mengatakan bahwa tindakan Herklots ini tidak dapat diprotes kerena sejauh ini ia bekerrja untuk kepentingan agama. Herklots dalam usahanya menjalankan penipuan secara terang-terangan kepada para jemaah. Herklots bergerak sebagai agen tunggal satu-satunya, dan dalam penentuan harga dimonopoli sesuka hati dengan pungutan-pungutan liar yang sangat memberatkan jemaah haji. Bahkan banyak diantara mereka sampai kehabisan uang dan akhirnya tidak bisa pulang ke tanah air. Herklots memainkan sistim kapitalis yang kejam dan terang-terangan.

“Bahkan Herklots memberi wewenang kepada para syekh (pegawai Herklots di lapangan) untuk memungut biaya sewa unta sebesar 15 ringgit (Belanda) sebagai kenderaan meninggalkan Mekkah, dan setiap penumpang yang akan turun kapal harus membayar 37 ringgit, dan bagi siapa yang tidak mau membayar akan ditangkap oleh laskar, dan sesampai di Jeddah tidak boleh naik kapal lain” (Majid, 2008).

 

 

Penumpang diterlantarkan begitu saja setiba di pelabuhan, baik saat hendak berangkat ke Mekkah ataupun saat pulang dari Jeddah. “ Kedatangan rombongan tidak sesuai dengan jadwal kedatangan kapal KPM (kongsi tiga) yang dicarter, sehingga jemaah harus menunggu dan tinggal di alam terbuka tanpa fasilitas yang memadai, memang benar kapal lain telah tersedia tetapi karena telah sekaligus membayar tiket pulang, dan tiket tidak dapat dikembalikan maka terpaksa menunggu kapal yang dicarter”.

Banyak jemaah terjebak dalam pilihan untuk keberangkatan dari tanah air yakni Firma Herklots, sedangkan pilihan lain adalah Firma Al-Segaff yang kedudukannya berada di Singapura. Jemaah yang hendak menggunakan jasa Firma Al-segaff terlebih dahulu harus berangkat ke Singapura dengan berlayar menggunakan perahu lokal menyeberangi selat Malaka.

Disamping memiliki jasa layanan haji, ternyata Firma Al-Segaff juga bergerak dalam bidang perkebunan karet di Johor Malaysia. Situasi politik dunia pada saat itu adalah baru diberlakukannya politik “pintu terbuka’ dengan kata lain para investor bebas menanamkan modalnya dimana-mana. Hal ini mengakibatkan tumbuh suburnya pembukaan lahan-lahan perkebunan karet dan dibutuhkannya tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Firma Al-Segaff hadir untuk menjawab tantangan pasar global yang begitu menjanjikan dengan caranya yang unik, yakni memanfaatkan jemaah haji yang kehabisan uang untuk pulang. Para broker atau orang yang membantu di lapangan dalam prosesi badah haji kerap mengeruk keuntungan dari para jemaah, bahkan tak segan-segan melakukan penipuan hingga jemaah banyak yang kehabisan bekal.

“Al-segaff melihat peluang untuk merekrut tenaga buruh perkebunan dengan memanfaatkan jemaah haji Jawa yang telah selesai menunaikan ibadah haji dan kehabisan uang untuk pulang ke tanah air. Kepada mereka ditawarkan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman untuk membeli tiket kapal kembali ke tanah air. Apabila mereka setuju maka akan dibuatkan kontrak kerja dan langsung di bawa dari Mekkah ke Malaka” (Majid, 2008).

Di antara jemaah juga ada yang sudah kehabisan bekal ketika baru sampai Singapura, dan ternyata ada fenomena unik menggelikan. “Jemaah yang tidak meneruskan perjalanan ke Mekkah karena kehabisan uang hanya sampai di Singapura saja, lalu kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada istilah khusus bagi mereka yang hanya sampai Singapura yakni dengan menyandang gelar haji Singapura.

Hal ini terjadi karena prilaku jemaah yang dengan berani menyandang gelar haji dan memakai kopiah serta baju haji”  Kasus ini adalah salah satu contoh kesadaran palsu yang telah merasuki pola pikir masyarakat. Dimana gelar haji dianggap begitu penting, bahkan jauh lebih penting dari pada ritual haji itu sendiri dan niat untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Kesadaran palsu itu pernah ditulis dalam surat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas laporannya dalam beberapa kali penyamaran yang ia lakoni sebagai jemaah haji di tengah-tengah masyarakat muslim Nusantara. Bahwa ada beberapa hal yang menggiurkan masyarakat sehingga begitu berlomba-lomba dalam menunaikan ibadah haji, yaitu:

 

1). Bertambahnya kehormatan yang akan dinikmati sesudah kembali ke tanah air.

2). Adanya keyakinan bahwa perjalanan haji merupakan peralihan yang bergengsi menuju kehidupan baru dalam keimanan.

3). Atau justru beranggapan perjalanan tersebut sebagai tamasya ke tanah suci.

4). Bahkan banyak orang yang masih naik haji juga pada usia lanjut dengan keinginan untuk meninggal di tanah suci dan di kubur di kota suci.

Terlihat jelas bahwa haji telah menjadi mesin pencetak sebuah kelas sosial tersendiri dalam masyarakat Nusantara di masa kolonial yang disambut oleh kaum kapitalis untuk mengeruk kekayaan dari melimpahnya sumber keuangan dalam bisnis perjalanan ibadah ke tanah suci, dan  yang demikian ini berlangsung hingga hari ini, bukan? . (Bersambung).


Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top