Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji antara lain mengamanatkan pengelolaan keuangan haji, tetapi yang bisa dilakukan hanya menyimpan dalam bentuk deposito dan sukuk. Karena itu, dengan diundangkannnya UU No 34/2014 tentang PKH (Pengelolaan Keuangan Haji) tata kelola dana haji akan lebih progrsif dan akuntabel serta menyentuh kemaslahatan umat secara umum. Dengan Kemenag bersama DPR mengesahkan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) tersebut, akan dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dipercaya untuk mengelola dana haji sebagai dana umat dengan demi kemaslahatan umat.

20160401164450UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.pdf

Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top