KH. Makruf Amin, Motor Penggerak Ekonomi Syariah di Indonesia

Jakarta, (gomuslim). Sistem ekonomi kapitalis telah mendominasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sistem ini pada dasarnya membuka ruang jalannya praktek riba di lembaga keuangan. Namun hal ini seolah dianggap lumrah oleh masyarakat, karena penyebarannya yang massif dan lama. Merebaknya sistem keuangan seperti ini membuat masyarakat hanya memiliki pilihan tunggal sehingga suka atau tidak tetap menggunakan produk lembaga keuangan yang mengandung riba.

Ketika di Indonesia belum berdiri lembaga keuangan syariah, KH. Makruf Amin memandang bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki kelemahan yang dapat ditutupi dengan sistem syariah, namun hal ini dianggap sebagai keyakinan yang berlebihan. “Bahkan dianggap sebagai sebuah pernyataan bombastis-idealistis,” ucapnya. Kendati demikian ia memiliki keyakinan bahwa lambat laun ekonomi syariah akan menjadi ekonomi alternatif.

Ulama yang ahli fikih ini termasuk ulama yang disegani dan tergolong sebagai ulama multitalenta yang menguasai banyak persoalan agama selain fikih ibadah. Ia pun dikenal responsif menghadapi berbagai persoalan umat. Pada era 90-an beliau gigih memperjuangan gagasan mengenai sistem ekonomi syariah demi terwujudnya lembaga keuangan berbasis syariah.

hkjhk

Seringnya melakukan sosialisasi terhadap jajaran pejabat BI menjadi pertimbangan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebut­kan istilah bank berdasarkan prinsip syariah.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, MUI merekomendasikan pendirian lembaga keuangan berbasis syariah.  Recomendasi MUI ini disambut positif oleh para aktivis ekonomi syariah dengan cara menggiatkan sosialisasi sistem keuangan syariah. Upaya yang dilakukan ini membuahkan hasil lahirnya lembaga yang menggerakkan ekonomi syariah seperti, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 1999, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) dan lainnya.

Menurut KH. Makruf Amin, munculnya lembaga pergerakan ekonomi syariah merupakan suatu kebangkitan Islam kedua, “Ini saya sebut sebagai kebangkitan Islam kedua. Berbeda dengan kebangkitan Islam pertama yaitu gerakan politik, sedangkan yang kedua adalah gerakan ekonomi,” ungkap Ma’ruf.

Ketum Dewan Pimpinan MUI ini telah menyumbangkan banyak pemikiran yang berdampak pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan sebuah penghargaan padanya atas jasa beliau dalam penggerakkan ekonomi syariah di Indonesia. “Dia adalah seorang ulama yang cemerlang dan sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Jadi, harus diberikan penghargaan,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar.

Perubahan zaman yang dinamis mendorong pembaruan hukum Islam yang menurut Makruf Amin hal tersebut didorong oleh 4 faktor:

  1. Perubahan sosial, meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik. Sehingga mengharuskan para ahli hukum Islam (fuqaha) untuk melakukan telaah ulang terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial saat ini;
  2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (rajih) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih klasik. Di mana pada masa klasik ilmu penge­tahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya ilmu-ilmu eksakta. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para ahli hukum Islam (fuqaha) dapat menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lama kemudian dikontekskan dengan kondisi kekinian yang jauh lebih kompleks.
  3. tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam (fuqaha) kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (taysir) dan menghindari kesulitan (haraj) dalam hukum-hukum cabang (furu’), baik dalam masalah ibadah maupun muamalat.
  4. munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para fuqaha klasik.

Seiring berjalannya waktu, persoalan ekonomi makin meluas dengan berbagai dinamika. Hal semacam ini mendorong DSN untuk melakukan ijtihad, yang mana hasil ijtihad itu terkadang tidak sama dengan kesimpulan pada kitab-kitab fikih klasik. Namun hal ini dinilai lumrah karena persoalan yang ada saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Ijtihad tersebut tetap mengarah pada tujuan utama syariah (maqashid asy syariah). “Namun demikian, antara keduanya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama syariat,” ujar Makruf.

Menurut Makruf, dalam melakukan upaya ijtihad  dalam pergerakan ekonomi syariah, setidaknya ada 7 prinsip yang harus dijaga yaitu:

  1. Maslahah, aktivitas ekonomi syariah dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
  2. Rida, aktivitas perekonomian syariah harus dilakukan atas dasar saling rida (taradhi), tanpa adanya unsur paksaan (ikrah).
  3. ’Adam al gharar,  yakni praktik perekonomian syariah harus jauh dari tipu daya.
  4. Khidmah, yakni ekonomi syariah harus mampu mewujudkan pelayanan sosial.
  5. Adil, yakni setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan.
  6. Mubah, maksudnya segala bentuk aktivitas dalam ekonomi (muamalah) hukumnya boleh (mubah), kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.
  7. Istirbah, yaitu aktivitas ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip keuntungan. Karena setiap kegiatan ekonomi tentunya mengharapkan adanya keuntungan.

Ketujuh prinsip itu adalah dasar sebelum diputuskan kesimpulan dari ijtihad yang dilakukan, pada dasarnya semua itu mengarah kepada kemaslahatan umat. Dengan demikian ekonomi syariah dapat terus relevan dari masa ke masa.  Kini, Kyai Ma’ruf menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat untuk masa bakti 2015-2020. Sebelumnya, beliau Wakil Ketua MUI, selain itu menjabat sebagai ketua pelaksana Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dari tahun 2005. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini kerap mengisi seminar mengenai ekonomi syariah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DSN MUI.

Kontribusi pemikiran beliau merupakan jariah yang manfaatnya dapat dirasakan sampai saat ini. Semoga di masa yang akan datang, perkembangan dan peningkatan lembaga keuangan berbasis syariah merupakan suatu keniscayaan di negeri yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia.

 

Biodata:

KH. Makruf Amin

Lahir di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943

 

PENDIDIKAN
Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

 

KARIR
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)

Anggota Koordinator Da’wah (KODI) DKI Jakarta

Anggota BAZIS DKI Jakarta

Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta

Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta

Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama)

Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU)

Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta

Ra’is ‘Aam PBNU 2015-2020

Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI 2015-2020.


Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top