Kemenag dan Komisi VIII DPR RI Sepakat Bentuk Badan Penjamin Produk Halal

Jakarta, (gomuslim). Menjelang pelaksanaan musim haji, pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) terus berbenah. Belajar dari pengelaman tahun-tahun sebelumnya yang selalu terdapat kekurangan di sana dan sini, membuat persiapan haji tahun ini terlihat lebih matang. Terlebih, motivasi yang kuat untuk memperbaiki citra pelaksaan haji di Indonesia yang dalam beberapa tahun belakangan selalu mendapatkan kritik pedas dari masyarakat, terutama mereka yang mengawasi penyelenggaran ibadah haji tersebut.

Setelah sebelumya merilis gelang berbasis GPS, aplikasi haji pintar I dan II, usulan percepatan visa untuk jemaah haji Indonesia kepada pemerintahan Saudi, penetapan petugas haji beserta komitmen dan pembekalannya, sidak Mentri Agama (Menag) beserta jajaran ke beberapa lokasi, seperti pemondokan jemaah haji Indonesia dan fasilitas jemaah haji Indonesia di tenda-tenda jemaah saat wukuf di Arafah, baru-baru ini pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI sepakat untuk mempercepat pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BP JPH). Selain itu,  Kemenag juga didorong untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kesepakatan ini tertuang dalam simpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Senin, (27/6/2016).

Sebagaimana yang sering terjadi dalam penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji asal Indonesia kerap kali bermasalah dengan kesehatannya. Hal yang sama pun sangat berpotensi terulang kembali pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengingat hampir 20.468 Calon Jemaah Haji (Calhaj) asal Indonesia berusia di atas 60 tahun plus memiliki catatan penyakit.

Asupan gizi yang baik dinilai menjadi salah satu solusi yang terbaik selain memang harus senantiasa mendapat perlakuan khusus, baik dari petugas maupun dari pendamping. Namun, terkadang jemaah haji asal Indonesia sering kali mengalami keterlambatan pasokan katering. Tidak adanya standar layanan haji (SOP) membuat keadaan menjadi semakin rumit ketika hal-hal buruk terjadi, termasuk dalam masalah katering ini. Padahal, dengan postur tubuh yang kecil ala Asia Tenggara, jemaah haji Indonesia senantiasa berjuang ekstra keras untuk tetap survive menghadapi aktivitas haji yang padat serta jemaah haji dari negara lain yang membludak.

Maka dari itu, mereka harus didukung dengan makanan-makanan yang berkualitas dan tepat pada jam-jam yang telah disepakati. Karena, keterlambatan bisa saja membuat pola makan jemaah tidak teratur hingga menyebabkan jatuh sakit. Sekalipun katering tidak telat, bukan berarti masalah selesai. Terkadang, banyak makanan yang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia.

Semoga dengan terbentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BP JPH), nantinya jemaah haji akan mendapatkan jaminan makanan halal yang berarti makanan tersebut sudah terjamin kualitas dan standarisasinya (porsi, rasa, dan varian menu). Adapun masalah keterlambatan, semoga dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan dan dengan penerapan manajemen haji berbasis pendekatan partisipatif, masalah keterlambatan dapat diminimalisir. (alp/dbs)

Komentar

    Tulis Komentar

    Kode Acak

    *Ket : Masukkan kode di atas sesuai tulisan, perhatikan huruf dan angka