Proses Pemvisaan Berjalan Baik, Sistem E-Hajj Mulai Buahkan Hasil

(gomuslim). Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Saudi menerapkan e-Hajj dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini kemudian dinilai menjadi terobosan menarik dalam memperbaiki tata kelola haji. Sejauh ini, menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Proses pengeluaran visa oleh Pemerintah Saudi kepada jemaah asal Indonesia berjalan baik. Meskipun demikian, Menag juga mewaspadai faktor human error dalam proses pemvisaan haji dengan melakukan koordinasi secara intensif dan memantau serta memonitor segala hal yang mengenai hal itu dengan ketat.

“Kita juga terus-menerus melakukan komunikasi, baik dengan Kedutaan Saudi yang ada di Jakarta, maupun dengan perwakilan kita yang berada di Riyadh (Ibu Kota Saudi) maupun Jeddah, agar proses pem-visaan ini bisa berjalan lebih lancer,” imbuhnya disela-sela Halal Bihalal Kementerian Agama beberapa hari yang lalu.

Proses pemvisaan haji melalui sistem e-hajj ini sebetulnya telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu. Berdasarkan catatan, dalam pelaksanaan perdana di tahun lalu tersebut sempat menimbulkan beberapa kasus baik yang dilakukan oleh pihak Indonesia melalui kesalahan atau kekeliruan dalam data-data jemaah maupun yang dilakukan oleh piahk Arab Saudi melalui kesalahan sistem ataupun kesalah dalam penginputan data. Pada akhirnya, hal-hal yang  tidak diinginkan itu berdampak pada tertundanya proses keluarnya visa dan pemberangkatan jemaah yang tersangkut kasus tersebut. Beradasarkan hal itulah, kemudian Pemerintah mengambil langkah preventif dengan meningkatkan intensitas komunikasi menjelang dimulainya musim haji pada sebulan lebih yang akan datang.

E-Hajj sendiri adalah sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang diterapkan secara seragam dan serentak, seperti nama paspor, lokasi pemondokan, moda transportasi yang digunakan, perusahaan katering yang disewa, dan jaminan kesehatan. Dengan sistem ini, masalah transparansi penyelenggaran ibadah haji perlahan mulai terjawab, terutama tentang isu adanya “permainanan” oleh oknum di  tubuh Kemenag dengan berbagai sektor, salah satunya pada proses pemvisaan.

Namun, sistem ini bukanlah segalanya. Perlu adanya pengembangan dalam proses penyempurnaan sistem tersebut mengingat sistem tersebut rawan menimbulkan konflik. Pasalnya, bila data jemaah tidak akurat sedikit saja, maka visa jemaah akan tersendat. Seperti misalnya slip satu huruf dalam nama jemaah atau hal lainnya yang sejenis. Padahal jemaah telah melakukan perjuangan yang tidaklah mudah hingga mencapi tahap pemvisaan. Jadi, harus disiasati dengan cermat bagaimana bila nantinya ada hal-hal di luar dugaan baik dari faktor human eror maupun faktor teknis lainnya yang merugikan jemaah haji secara langsung.

Dalam persiapan haji tahun ini, Pemerintah melalui Kemenag memang terlihat lebih mempunyai I’tikad baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari survey kesiapan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, manejemen konflik yang dalam hal ini seperti masalah prioritas, regulasi, akuntabilitasi, alternatif solusi ketika terjadinya hal-hal diluar perencanaan, hingga kesigapan dalam menyelesaikan masalah. Semuanya dipersiapkan dengan sematang mungkin. Semoga, dengan segala bentuk kesungguhan itu, harapan masyarakat untuk melihat tata kelola haji yang efisien, efektif, professional, transparan, dan bertanggungjawab akan segera dapat sama-sama kita saksikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. (alp/dbs)

 

Baca juga:

Inovasi Kemudahaan Haji Berlanjut ke Aplikasi Haji Pintar Jilid II

Haji 2016 Dibayangi Kelambatan Visa, Siskohat RI dan E-Hajj Saudi Mulai Bersinergi

Sticker Visa Umrah Makan Korban, 6.450 Jemaah Numpuk di Bandara Soetta

Ada Indikasi Visa Haji 2016 Terancam Terlambat Lagi

Khawatir Telat Lagi, Hari Ini Paspor Haji Dikirim ke Kedutaan Saudi untuk Proses Visa


Back to Top