Majelis Ulama Saudi dan Mesir Resmi Fatwakan Pokemon Go Haram, Bagaimana dengan MUI?

(gomulsim) Sejak kemunculannya, Permainan Pokemon GO besutan Nintendo, sudah menjadi buah bibir di kalangan anak muda, baik di dalam dan luar negeri. Beragam reaksi kemudian bermunculan dari demam pokemon ini, baik dari warga maupun dari pemerintah. Baru-baru ini, Majelis Ulama tertinggi di Arab Saudi resmi memfatwakan haram bermain Pokemon GO, demikian juga di Mesir dan negara Islam lain di kawasan Teluk. Keputusan fatwa haram itu berdasarkan temuan-temuan dari sisi lain Pokemon GO yang dinilai bertentangan dengan Islam. Fatwa haram ini sejatinya bukanlah pertama kali yang menyangkut soal Pokemon. Sebelumnya, Majelis Ulama Saudi juga telah memfatwakan haram bermain kartu Pokemon selama 15 tahun lamanya.

Di Indonesia sendiri, meskipun belum ada sikap resmi dari pemerintah pusat mengenai demam Pokemon GO, namun di beberapa tempat dan instansi di Indonesia sudah mulai melarang bermain Pokemon GO, juga imbauan dari sejumlah tokoh agama untuk tidak bermain Pokemon Go. Setelah keluarnya surat edaran resmi di lingkungan TNI-POLRI yang melarang anggotanya untuk bermain Pokemon GO, baru-baru ini giliran lingkungan DPR yang melarang permainan yang mengharuskan para gamers harus berjalan guna memburu dan menangkap karakter kartun virtual yang muncul di layar ponsel pintar mereka. Bedanya, larangan yang di lingkungan DPR tersebut tertulis, “TTD, Rakyat”, bukan ditandatangani oleh ketua DPR.

Motif pelarangan bermainnya pun berbeda-beda. Jika di lingkungan dinas TNI-POLRI, DPR RI, kantor walikota, dan tempat-tempat lainnya melarang bermain Pokemon GO karena khawatir menurunkan produktivitas, menangkap Pokemon atau bermain Pokemon GO di lingkungan istana kepresidenan RI juga dilarang karena dinilai sebagai salah satu celah untuk masuknya mata-mata serta menggangu keamanan dan ketertiban di sekitar Istana.

Yang terbaru, seputar respon negatif (larangan) bermain Pokemon GO juga akan berlaku di lingkungan dinas walikota Cirebon, Jawa Barat. Larangan bagi para Pegawai Negri Sipil (PNS) bermain game khususnya Pokemon Go yang hanya berlaku pada saat jam kerja, dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan oleh Wali Kota Cirebon Jawa Barat, Nasrudin Azis. Selain itu, pengunjung Kantor Wali Kota Cirebon yang datang tanpa alasan yang jelas juga akan dilarang karena dikhawatirkan mereka adalah para gamers yang sedang bermain Pokemon Go dan mengganggu aktivitas para pegawai.

Larangan demi larangan yang bermunculan dari berbagai instansi di beberapa daerah, kemudian tidak lantas menjadikannya haram untuk dimainkan. Karena, lembaga yang berhak memberikan fatwa haram hanyalah lembaga tertntu yang tentu saja berkompeten di bidang itu, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak MUI sebagaimana yang telah dilakukan Majelis Ulama Saudi, dalam sudut pandang syariah sebetulnya masing-masing orang bisa menilai sendiri menyoal status bermain Pokemon GO.

Jika mempelajari syarat-syarat memfatwakan haram sesuatu yang dilakukan MUI, tentu saja syarat-syarat itu harus berkenaan dengan syariah. Dalam kaidah fikih, “segala sesuatu yang membahayakan” itu bisa dikategorikan tidak halal. hal itu juga berlaku sama dengan kaidah “tinggalkan segala yang meragukanmu”.

Sejauh ini, dengan model permainan yang mengharuskan gamers harus berjalan guna memburu dan menangkap Pokemon, beberapa korban tewas dan luka, baik yang tewas terjatuh dari ketinggian karena ingin menangkap Pokemon, tewas tenggelam, dan lain sebagainya. Dengan bermunculan korban demi korban, yang menjadi indikasi bahwa permainan ini penuh dengan resiko, maka fatwa haram bermain Pokemon GO seperti hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dikeluarkan secara resmi oleh MUI. Terlebih bila MUI melihat sudut pandang yang sama dengan pertimbangan Majelis Ulama Saudi dan Mesir. (alp/dbs)


Back to Top