World Islamic Economic Forum 2016

Forum Ekonomi Islam Dunia Dorong Kemajuan Sektor Usaha Kecil dan Menengah

(gomuslim). Pada perhelatan akbar World Islamic Economic Forum (WIEF) dengan tema, "Desentralisasi Pertumbuhan, Memberdayakan Bisnis Masa Depan" diharapkan menjadi solusi ekonomi, khususnya di sektor unit usaha kecil dan menengah. Hal ini tepat untuk negara-negara anggota yang hadir, khususnya Indonesia, mengingat potensi ekonomi di level bawah dan menengah perlu digairahkan lagi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Dalam forum WIEF ke-12 yang  yang segera dibuka pada awal bulan Agustus 2016 ini, beberapa isu pokok yang akan dibahas antara lain penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur, pengintegrasian produk halal dan keuangan syariah, pengembangan industri makanan halal secara global, pengembangan industri fesyen Islami, peningkatan akses pendanaan bagi UMKM.

Terkait, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, menurut beberapa pakar dalam negeri, Indonesia dapat tahan terhadap krisis keuangan global salah satunya karena Indonesia memiliki basis UMKM yang menjamur dimana-mana. Padahal, pada kenyataannya, potensi perekonomian Indonesia dari sektor UMKM belum sepenuhnya tersentuh; baru sekitar 20 persennya saja atau 80 persen potensi UMKM yang belum tergali. Tentu jika 80 persen tersebut dapat dieksploitasi dengan maksimal, maka Indonesia berpeluang untuk menyaingi China dalam pasar ekspor global.

Selama ini, masalah klasik yang mendera para pelaku UMKM adalah modal. Modal selalu menjadi momok yang terkadang menjadi dinding yang menghalangi tekat para calon pengusaha untuk menggeluti ide bisnisnya.

UNDANG-UNDANG  (UU) nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) yang diharapkan dapat menjadi jawaban bagi semua pertanyaan terkait kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, rupanya belum mampu untuk menghadirkan situasi yang jauh lebih baik; terutama dalam hal pendanaan.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Ina Primiana Syinar pernah menanggapi soal UU UMKM. Ia mengatakan bahwa dalam UU tersebut, pendanaan seharusnya merupakan bagian dari pengembangan usaha, bukan penciptaan iklim yang kondusif. Ia masih menyoroti ketidakjelasan UU tersebut menjawab bagaimana para pelaku UMKM mendapatkan dana dengan mudah. Terlebih ketika masuk ke ranah kejelasan agunan dan bentuk jaminan, hal itu akan semakin memperjelas status UU yang notabene belum cukup membantu para pelaku UMKM.

Terlepas dari semua permasalahan yang ada, sebagai pengusaha, sudah seharusnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus dapat memutar otak untuk memasarkan produk-produknya secara mandiri. Di samping terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam melayani seluruh kepentingan-kepentingan warga negaranya.

Dalam WIEF ke-12 pun, nantinya juga akan membahas isu yang berkenaan dengan UMKM, yakni, pengintegrasian UMKM ke dalam dunia ekonomi digital, pengembangan crowd funding platform, percepatan inovasi dengan menghubungkan perusahaan pemula (startups) dan perusahaan besar, serta penanaman budaya desain pemikiran untuk bisnis.

Jadi, masih terlihat adanya keinginan dan usaha dari pemerintah untuk memperbaiki bahkan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki seluruh UMKM di seluruh Indonesia, yang diperkirakan ada sekitar 50 juta UMKM. (alp/dbs)


Back to Top