Pantau Pelanggaran, Saudi Tetapkan 18 Wilayah Hukum Selama Musim Haji

(gomuslim). Musim haji tahun 2016 ini tinggal sebentar lagi, pemerintah Arab Saudi  lewat Departemen Keadialan telah menetapkan 18 wilayah hukum untuk memantau pelanggaran haji. Selanjutnya penyebaran area hukum ini menjadi instrument Kementrian Keadilan untuk mengawasi Komite Penyembelihan Hewan Kurban di Hari Raya Idul Adha maupun penyembelihan yang merupakan dam (denda) jika terjadi pelanggaran selama menjalankan ibadah haji.

Kementerian Keadilan Saudi juga menjelaskan bahwa penyebaran area hukum di 18 wilayah, merupakan area hukum khusus yang berkaitan dengan haji dan umrah. selama di area hukum maka hukum yang berlaku adalah sesuai dengan hukum yang ada di Makkah, Mina, dan Arafah. Sehingga jika terjadi tindakan kriminal serperti kehilangan uang karena dicuri atau terjadi jemaah haji yang wafat maka keputusan dapat ditetapkan dengan cepat.

Penetapan 18 titik wilayah hukum selama musim haji diperkuat oleh Ketua  Komite Penyelenggara Haji Arab Saudi Syeikh Dr. Ahmad Al Umairah yang menyatakan bahwa penambahan area hukum menjadi 18 titik merupakan upaya Kementerian Keadilan untuk mempermudah jemaah haji dalam pelayanan jemaah haji khususnya aduan hukum yang dapat direspon dengan cepat.

Selanjutnya Umairah juga menegaskan bahwa Kementerian Keadilan akan bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk menyediakan fasilitas notaries mobile di mana nantinya akan disediakan pula mobil-mobil yang berfungsi sebagai kantor notaris untuk keperluan jemaah haji. Dengan demikian jika ada urusan yang harus diselesaikan secara hukum maka pencatatan dapat dilakukan di tempat.

Kementerian Keadilan menjelaskan bahwa pihaknya akan menugaskan 26 pegawai administrasi yang nantinya ditempatkan di pencatatan administrasi baitulmal di Pengadilan Umum Mekkah, kemudian di Mina yang semua pegawai tersebut ditugaskan untuk melayani jemaah haji selama 24 jam tentunya dengan sistem kerja aplus.

Kemudian ada juga yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan administrasi di di pengadilan Kudai dan investigasi penyelidikan di Mina serta di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sedangkan penempatan administrasi hukum di Bandara King Abdul Aziz dikhususkan untuk pencatatan barang yang hilang agar segera dapat diproses, sehingga pengaduan jemaah dapat dilayani dengan cepat terkait urusan hukum.

Adapun mengenai 18 titik penetapan wilayah hukum tersebut terletak di tempat-tempat keramaian jemaah. Kementerian Keadilan menetapkan 5 area hukum di Mekkah, kemudian sisany tersebar di area lingdung Mina, pusat jumrah Mina, tengah-tengah Mina, area rawan dekat Mina, Mina bagian barat, Mina bagian selatan, Mina bagian timur, Lembah Mina dan lima lainnya berada di di pusat pengembalaan dan pemotongan domba di Mina.

Dengan adanya penyebaran wilayah hukum yang kemudian dapat diartikan sebagai wilyah layanan hukum cepat, maka harapannya urusan jemaah haji tahun ini dapat diselesaikan secara adil dan tepat. (fh/alriyad)


Back to Top