Komite Keuangan Syariah Capai Titik Terang, Pelaku Bisnis Syariah Pun Ikut Senang

(gomuslim). Kabar ini bagaikan lentera di kegelapan, setelah sekian lama wacana Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)  muncul pada awal 2016. Bermula saat ketua Bappenas masih dijabat Sofyan Djalil, hingga sekarang sudah berpindah kepada Bambang Brodjonegoro. Akhirnya, kabar tentang komite syariah ini menemui titik terang.

Pasalnya, landasan hukum yang menjadi legal standing lembaga itu dalam bergerak, baru-baru ini kabarnya telah memasuki tahap final. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Pungky Sumadi, membenarkan adanya keterlambatan pencetusan KNKS. Menurut dia, pembentukan dasar hukum suatu organisasi harus jelas. Dan ini yang menjadikan KNKS belum selesai, karena beberapa kementerian masih mempermasalahkan beberapa hal.

Pungky menambahkan, kabar yang banyak ditunggu-tunggu pelaku keuangan syariah, bahwa Perpress KNKS sudah selesai di KEMENKUMHAM. Tinggal menunggu beberapa pasal yang harus dibahas bersama. Tidak mengapa dan memang harus melalui banyak pembahasan, dibanding nanti KNKS sudah berjalan malah tersandung masalah. Jadi lebih baik dimatangkan sekarang. Setelah perpres selesai, baru tim teknis seperti direktur eksekutifnya bisa direkrut, katanya di sela-sela waktu Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di JCC, selasa kemarin (02/08/2016).

Setelah adanya angin segar bahwa kabar Perpres KNKS hampir selesai. Rencana Otoritas Jasa Keuangan agar segera dapat berkoordinasi antar regulasi industri keuangan nampaknya akan segera terwujud. Sebelumnya  Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Edy Setiadi, berharap dukungan dari pemerintah dalam hal ini mendorong industri keuangan syariah bisa terkoordinasi dengan baik. Dengan perpress KNKS ini juga dapat mendorong terbentuknya badan pengelola dana haji. Padahal UU Haji no. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Haji telah dibentuk, katanya.

Disisi lain, Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Imam T. Saptono mengatakan tentang pentingnya interkoneksi antar lembaga keuangan syariah. Mengingat keuangan syariah yang menjanjikan pertumbuhan yang sustain sejauh manajemennya tertata dengan rapi dan terkoneksi. Imam juga mengingatkan bahwa satu lembaga jasa keuangan bisa menjadi pengumpan untuk lembaga jasa keuangan syariah yang lainnya. Konsep ini terjadi apabila masing-masing pelaku lembaga jasa keuangan tidak berdiri dan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya KNKS, ini bisa menjadi pengatur dan penghubung antar lembaga keuangan syariah. Misalnya, memastikan sistem keuangan haji ada di perbankan syariah, lalu ada asuransi syariah yang meng-cover dana haji.

Imam membandingkan dengan Malaysia yang sudah lama memiliki komite ini. Yaitu sistem yang bernama Malaysia Islamic Finance Committee (MIFC). Tugas sistem ini tak hanya menjadi penghubung lembaga keuangan syariah, tetapi juga lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa MIFC juga membawahi kurikulum tentang keuangan syariah di sana. Maka dengan adanya KNKS di Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama, bahkan bisa dikembangkan lagi dengan beberapa inovasi.

“Kalau bisa terwujud, komite ini bisa melecut keuangan syariah disini juga,” kata Imam.

Alur koordinasi KNKS ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai ketua dewan pengarah dengan anggotanya BI, OJK, LPS, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN dan MUI sebagai dewan pengarah, serta Menteri PPN sebagai sekretaris. (mrz/dbs)

 

 

 

 


Back to Top