Fullday School, Bawa Manfaat atau Sebaliknya bagi Umat?

(gomuslim). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Selasa hari ini (09/08/2016) menggelar konferensi pers terkait ide penerapan Fullday School. "Saya paham bahwa saya dibully karena gagasan ini. Saya tegaskan, ini baru wacana untuk mengetahui apakah kita memerlukan atau tidak dengan hal tersebut,"ujarnya di Jakarta.

Gagasan pemberlakuan sekolah sehari penuh tersebut mendapat reaksi beragam. Ada guru yang menyebut hanya menambah beban, ada guru TPQ yang menyebut "pembunuhan masal" TPA-TPQ, ada ibu-ibu yang merasa dibebani biaya makan siang anak di sekolah, ada bapak-bapak yang menyebut kebijakan itu merebut hak anak bermain.

Seperti diberitakan, baru-baru ini Menteri yang baru menjabat beberapa hari itu mengeluarkan gagasan mengejutkan, yakni Fullday School. Ide awalnya adalah untuk membangun karakter anak-anak dan mengurangi kebiasaan anak-anak agar tidak liar di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang kerja.

Ia menambahkan, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput orangtuanya seusai jam kerja.  Selain itu, anak-anak bisa pulang bersama-sama orangtua mereka sehingga ketika berada di rumah mereka tetap dalam pengawasan, khususnya oleh orangtua.

Untuk aktivitas lain misalnya mengaji bagi yang beragama Islam, menurut Mendikbud, pihak sekolah bisa memanggil guru mengaji atau ustadz dengan latar belakang dan rekam jejak yang sudah diketahui. Jika mengaji di luar, mereka dikhawatirkan akan diajari hal-hal yang menyimpang.

Mendikbud mengaku mendapat inspirasi ini dari sekolah swasta yang terlebih dahulu telah menerapkan konsep tersebut. Ia juga mempertimbangkan Fullday School ini berkaitan dengan kondisi sosial dan geografis setiap daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamini ide ini, yang mana program ini dapat diterjemahkan lebih lanjut dari program nawacita Jokowi-JK. Dimana pendidikan dasar SD atau SMP, porsi pendidikan karakternya lebih banyak dibanding knowledge base-nya.  

Sementara dari pihak MUI, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Cholil Nafis menganggap wacana tersebut sebagai alternatif terbaik. Namun khusus bagi masyarakat di perkotaan. Ia bersandar pada kenyataan, banyaknya waktu kosong dari anak-anak jika hanya belajar setengah hari. Apalagi bagi anak-anak yang tidak menambah jam belajar di luar waktu sekolah dengan les privat atau bimbingan belajar.

M. Cholil Nafis menambahkan syarat FDS harus menyediakan sekolah yang menyenangkan, pembelajaran yang kondusif dan pengawasan guru yang utuh. Sehingga anak betah dan nyaman memperoleh pembelajaran yang baik di sekolah.

Menurutnya, yang tidak kalah lebih penting lagi adalah mengisi pendidikan seusai pelajaran wajib dengan pendidikan akhlak, agama dan kepekaan sosial.

Berbeda dengan pandangan Wapres JK dan M. Cholil Nafis, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain menghimbau harus ekstra hati-hati jika ingin menerapkan konsep Fullday School. Sebab Fullday School dapat merugikan umat Islam. Alasannya, di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia sudah ada peraturan daerah dimana anak-anak kaum muslimin wajib sekolah diniyah di sore hari. Mereka ini memperdalam ilmu agama.

Dari sudut pandang Tengku Zulkarnain, jika waktu Fullday School hanya memberikan pelajaran agama dua jam dalam seminggu, dan  memberikan pelajaran umum sehari penuh, maka ini malah mengambil waktu anak-anak muslim untuk mendapatkan pelajaran agama Islam secara lebih mendalam di sore hari. Pendidikan agama Islam tak bisa diharapkan diperoleh dari sekolah-sekolah nasional. Anak-anak kalau menghabiskan waktu di sekolah tak akan mampu membaca dan menulis Alquran dengan baik. Mereka juga tak akan mampu memahami ilmu diniyah seperti akidah, akhlak, tarikh, hadis, dan lain-lain yang  hanya bisa didapatkan dari sekolah diniyah, tambahnya.

"Jadi menurut saya, usulan full day school ini perlu dicermati secara seksama khususnya oleh umat Islam Indonesia," kata Tengku.

Masing-masing pendapat mengenai Fullday School ini awalnya untuk memberi solusi bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Semuanya baik, namun memang dari setiap kebijakan harus dipertimbangkan sesuai manfaat dan mudlaratnya. Apakah bisa diterapkan di semua daerah atau tidak, inilah yang harus dipertimbangkan.

Sikap Mendikbud harus menunjukkan bahwa konsep tersebut masih perlu digodok lebih matang agar dapat diambil keputusan secara bijak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. (mrz/dbs).


Back to Top