Terkait Logo dan Sertifikat Halal Palsu, Berikut Peraturan dan Sanksinya

(gomuslim). Hidup di Negara berpenduduk mayoritas muslim saja masih berhadapan dengan berbagai masalah seputar produk halal. Banyak kasus muncul, dari pemalsuan sertifikat dan stiker halal, hingga pencampuran bahan baku halal dengan bahan baku haram. Namun pemerintah telah mengantisipasi dengan sanksi tegas, tinggal masyarakat luas yang mengontrol dan melaporkan jika ada pelanggaran aturan.

Berdasarkan kajian di Majelis Ulama Indonesia, tingginya minat masyarakat terhadap produk halal ini kemudian dimanfaatkan segelintir pelaku usaha curang untuk memalsukan sertifikat halal MUI. Dalam penelusuran tim LPPOM MUI,  setiap tahun masih ditemukan sejumlah sertifikat halal yang dipalsukan oleh pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. 

“Oleh karena itu, masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen diimbau untuk lebih cermat lagi sebelum membeli produk halal. Pastikan bahwa produk atau bahan produksi yang hendak digunakan benar-benar telah bersertifikat halal MUI,” pesan Wakil Direktur Bidang Auditing dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, baru-baru ini.

 Sebelumnya juga terjadi pemalsuan secara sistematis dan massif. Seorang follower Halal Corner Community mengadukan kasus perihal sertifikat halal palsu melalui grup komunitas atas ditemukannya produk skincare berlabel Lamour Skincare. Dalam sertifikatnya, Lamour mengklaim produknya sudah halal. Lamour mengaku memiliki sertifikat halal dari Tim Halal Corner Community Indonesia, Surabaya. Sertifikat yang dikeluarkan 14 Agustus 2014 tersebut juga berisi cap mengatasnamakan komunitas.

"Kami tidak pernah mengeluarkan sertifikasi halal, kami tidak berwenang untuk hal tersebut," kata Founder Halal Corner Community Aisha Maharani. (tentang Aisha, silahkan baca link berikut ini:      ).

Terkait hal tersebut, MUI Pusat memerintahkan segera mencabut sertifikasi halal milik perusahaan-perusahaan yang memalsukan sertifikat maupun mengubah formula menjadi tidak halal saat menjalankan proses usahanya.

“Kalau seenaknya mengubah formula di tengah jalan maka tak ada peringatan lagi, kecuali dicabut sertifikatnya,” ujar Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin dalam pelantikan DPW Indonesia Halal Watch Jatim di Masjid Al-Akbar Surabaya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, MUI Pusat mengakui banyaknya perusahaan yang memasang logo sertifikat halal tanpa mengikuti sertifikasi terlebih dahulu sehingga dinilai sangat meresahkan masyarakat. “Tidak hanya dari dalam negeri, makanan dari luar negeri ada yang memasang logo halal, padahal tidak pernah tersertifikasi halal, baik dalam maupun luar negeri,” sambungnya.

Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan peraturan dan sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut sebagaimana diatur di bawah ini:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

………………………..
Pasal 10
(1). Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyatan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

(2). Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11
(1). Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tesebut pada Lembaga Pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tatacara yang ditetapkan oleh Mennteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompentensi di bidang tersebut

BAB V
TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 61
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Peringatan secara tertulis;
b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan atau;
f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b.c.d.e dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

 


Back to Top