IPHI dan DPR Nilai Edukasi Umat Minim, 177 Calon Jemaah Haji Indonesia Ditangkap di Filipina

(gomuslim). Pada saat pemerintah Arab Saudi menggencarkan sosialisasi permit atau ‘izin resmi haji’ atau ‘tashrih’, di pemerintah Indonesia justru kecolongan. 177 Warga Negara Indonesia berangkat haji dengan menggunakan paspor Negara lain, yaitu Filipina. Kuota haji Filipina diketahui masih tersisa lebih dari 1000 kursi yang tidak terisi, sementara di Indonesia dari 3 juta jiwa pendaftar hanya 168 ribu jemaah yang berangkat tahun ini.

 

 

Dikutip dari Arab News saat mengawali musim haji dua pekan lalu, Konsul Jenderal Filipina di Arab Saudi, Imelda Panolong, menyatakan kuota jemaah haji dari Filipina masih tersisa lebih dari 1.000 orang. Filipina memperkirakan jumlah jemaah hajinya tahun 2016 hanya 6.841 orang atau lebih sedikit dari kuota yang diberikan Pemerintah Saudi sebanyak 8.000 orang.

Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Mayjend TNI (Pur) Kurdi Mustofa menyesalkan kejadian tersbut. “Sebagai ketua organisasi masyarakat haji se-Indonesia tentu kami prihatin. Masyarakat harus diberi informasi yang mendidik agar tidak melakukan hal-hal yang sudah salah dari awal. Mungkin ibadah hajinya jika dilaksanakan dengan benar sah, tetapi perjalanannya melanggar aturan,”demikian disampaikan kepada gomuslim, Senin siang (22/08/2016).

Disebutkan, dalam melaksanakan haji, seseorang harus benar-benar dapat memahami maksud melaksanakan rukun Islam kelima bagi yang mampu tersebut. Jika Negara sebagai pelaksana belum dapat memberangkatkan pada tahun ini, maka kewajiban berangkat belum terpenuhi. Ini salah satu syarat ‘istatha’ah’ atu syarat 'mampu' yang tersebut dalah hukum fikih Islam.

“Sehing haji kita tidak mardud alais ditolak karena adanya nafsu belaka, atau sekedar makbul atau diterima kerena memenuhi syarat dan rukun. IPHI sesuai dengan visi-nya adalah mendorng masyarakat mencapai haji yang mabrur, sehingga sampai akhir hayat tetap terjaga ibadah dan akhlaknya sebagai seorang haji,”tambahnya.

Kritik juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Ia menyesalkan penangkapan terhadap 177 calon jemaah haji asal Indonesia oleh otoritas Filipina karena ketahuan menggunakan paspor ilegal. “Jangan haji dengan cara yang haram dan ilegal. Ini juga menunjukkan kurangnya edukasi dari Kemenag tentang manajemen haji,” kata Sodik melalui pesan singkat pada Minggu (21/8).

Lebih lanjut, Sodik yang seorang pendidik itu menilai Kemenag RI hingga saat ini belum mampu mengurai persoalan manajemen haji, mulai dari panjangnya antrian, kepastian haji serta keamanan masyarakat untuk bisa beribadah dengan tenang.

“Hal ini juga dampak dari lemahnya pengawasan kepada oknum-oknum travel oleh kemenag. Lemahnya pengawasan oleh aparat hukum dan keamanan tehadap para petualang yang suka melakukan penipuan haji,” jelas politikus dari Dapil Jawa Barat itu.

Seperti diketahui, aparat Filipina menangkap 177 jemaah haji Indonesia yang menggunakan dokumen palsu untuk menggunakan kuota haji Filipina. "Hari ini staf Kementerian Luar Negeri dan Tim KBRI Manila bekerjasama dengan Otoritas Imigrasi Filipina melakukan tanya jawab dan pendalaman kasus dengan 177 orang tersebut," kata Lalu Muhammad Iqbal, Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Jumat (19/08/2016)

Awalnya para petugas Bandara Internasional Manila menemukan sejumlah penumpang tujuan Jeddah ýang paspornya mencurigakan, lalu diselidiki dan ternyata benar mereka menggunakan paspor illegal.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila dikabari hal ini oleh imigrasi Bandara dan langsung melakukan pengecekan. Setelah dilakukan verifikasi awal memang ditemukan bahwa terdapat sekitar 177 orang diyakini adalah WNI yang hendak menunaikan ibadah haji menggunakan quota Filipina. Mereka diduga kuat menggunakan dokumen palsu yang diatur oleh sindikat di Filipina.

General Manager Bandara Internasional Ninoy Aquino, Ed Monreal, mengatakan kecurigaan aparat saat mengetahui mereka tidak bisa berbicara dan tidak paham bahasa Filipina. Para WNI itu kemudian mengakui mereka tiba di Filipina sebagai turis sejak beberapa pekan lalu.

Komisioner Imigrasi Filipina Jaime Morente menambahkan lima warga Filipina yang diduga mengawal warga Indonesia juga telah ditangkap oleh otoritas. Kelimanya ikut menjadi subjek penyelidikan.

Berdasarkan keterangan pihak Imigrasi Filipina, seperti dikutip dari Associated Press (AP), 177 jemaah haji itu masuk ke Filipina sebagai turis. Masing-masing jemaah membayar sekitar US$ 6.000- US$ 10.000 (Rp 78,9 juta-Rp 131,6 juta) untuk diberangkatkan sebagai calon jemaah haji ke Saudi dengan Philippine Airlines yang dijadwalkan terbang sebelum fajar hari Jumat.

Dampingi KBRI

KBRI di Manila, sudah melakukan pendampingan kepada 177 calon jemaah haji tersebut hingga tuntas. “KBRI Manila telah mendapatkan informasi mengenai hal ini dan sudah mendapat akses kekonsuleran bagi WNI yang ditahan. KBRI juga telah memberikan bantuan berupa makanan dan minuman kepada WNI yang sedang ditahan di detensi Imigrasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir.

Menurut Arrmanatha, KBRI Manila juga telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan Kemlu Filipina terkait kasus itu.  Mayor Antonette Mangrobang dari Biro Imigrasi Filipina mengatakan, berdasarkan penyelidikan awal, para jemaah Indonesia itu mencoba berangkat dengan paspor Filipina karena sistem kuota haji dari Saudi membatasi jemaah haji asing, ditambah kuota haji untuk warga Indonesia sudah penuh.

Biro Imigrasi Filipina juga sudah berkoordinasi dengan KBRI Manila untuk memastikan identitas 177 WNI itu sebelum proses deportasi. Mereka harus menjalani penyelidikan termasuk dengan Kemlu Filipina dan penegak hukum, atas dugaan penerbitan paspor palsu tersebut. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua kalangan, bahwa berhaji harus mematuhi aturan sejak langkah pertama hingga kembali ke rumah. (mm/bs)


Back to Top