Jemaah Tidak Resmi Banyak Terbengkalai di Tanah Suci, WNI Diminta Gunakan Jalur Resmi

(gomuslim). Terkait penangkapan calon Jemaah haji Indonesia di Manila Filipina akhir pekan lalu,  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil mengimbau warga negara Indonesia yang akan berhaji menggunakan jalur resmi.  Selain tidak ada jaminan pelayanan, di Saudi sendiri sedang dilakukan pengetatan pemeriksaan izin atau ‘tashrih’ bagi Jemaah haji.

"Saya tentu mengimbau jangan menggunakan modus seperti itu. Apalagi, meminta visa di negara lain," katanya usai rapat persiapan penyelenggaran haji, di Jeddah. Ia meminta warga yang ingin berhaji mendaftarkan diri sedini mungkin karena ketersediaan kuota dan minat memang tidak berimbang. Dengan jalur resmi, semua terjamin kepastiannya, baik terkait keberangkatan, bimbingan manasik, maupun akomodasi.

Dalam praktiknya, jemaah haji  yang dulu dikenal dengan 'paspor hijau' (kunjugan) banyak yang terbengkalai, tidak ada yang mengurus perjalanan dari tempat satu ke lainnya, demikian juga pemondokannya tidak jelas, termasuk makannya.  Saat di Arafah jemaah yang dijuluki rombongan liar atau 'romli' ini berteduh tidak di tenda, tetapi di bawah pohon-pohon, demikian juga saat di Mina tidak mendapat jatah tenda dari muassasah. Selain dari tanah air, mereka kebanyakan dari negara lain. Oleh karena itu, WNI agar menimbang matang-matang tawaran haji dari jalur tidak resmi.

Selasa hari ini (23/08/2016), media massa di Manila melaporkan bahwa paspor palsu yang dipegang para WNI itu diperoleh dari sekelompok warga Filipina yang bekerja pada jasa layanan pemberangkatan ibadah haji di Filipina. Dengan membayar 6.000 s.d. 10.000 dolar mereka dapat berangkat haji yang menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina. Para anggota jemaah itu dicurigai karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Filipina, kemudian diproses di imigrasi setempat.

Sebagian besar Jemaah adalah warga Sulawesi Selatan. Selebihnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, dan Lampung.

Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Abd Wahid Thahir mengatakan saat ini Kemenag sedang menelusuri delapan travel haji yang memberangkatkan 177 calon jamaah haji melalui Filipina menggunakan passport negara tersebut. Kedelapan travel tersebut merupakan travel tidak resmi.

"Saat ini sebanyak 46 travel haji dan umrah yang memiliki izin penyelenggaraan haji dari Kemenag di Sulsel tetapi delapan travel tidak termasuk travel berizin. Tertahannya calon jamaah haji di Filipina ini karena adanya pelanggaran dokumen, dan mereka adalah korban penipuan," jelas Wahid. Saat ini pihaknya dan Timsusgakum Kemenag pusat sedang menelusuri travel bermasalah tersebut.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan sebanyak 50 persen dari 177 jamaah calon haji merupakan WNI asal Sulawesi Selatan. Mereka menggunakan paspor Filipina untuk beribadah haji dan saat ini masih tertahan di Detensi Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila. 

Polri Minta Keluarga Melapor

Merespon kejadian tersebut, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berharap, keluarga dari 177 warga negara Indonesia (WNI) yang menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina melapor kepada pihak yang berwajib. Laporan tersebut nantinya bisa dijadikan bahan penelusuran lebih lanjut, mengapa kasus tersebut bisa terjadi.

"Kami sampaikan kepada masyarakat, jika ada keluarganya yang merupakan calon jamaah haji dan termasuk menghadapi masalah hukum di Filipina kami imbau untuk melaporkan kepada yang berwajib. Laporan itu untuk bisa dilakukan langkah-langkah penelusuran lebih lanjut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan.

Laporan masyarakat tersebut nantinya bisa dijadikan data awal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya kejahatan dalam pendaftaran 177 calon haji tersebut. Selain itu, laporan masyarakat tersebut juga bisa mengungkap alasan masyarakat tergiur untuk menjalnankan ibadah haji dengan menggunaka paspor Filipina.

Hingga saat ini Polri belum mendapatkan data-data keberadaan biro perjalanan haji yang memfasilitasi perjalanan haji WNI dengan menggunakan paspor Filipina. Namun, dugaan sementara, agen perjalanan tersebut berada di Indonesia.

"Patut diduga agen perjalanannya ada di Indonesia. Karena kita kan sampai sekarang belum ada data," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 177 WNI menggunakan paspor Filipina agar bisa berangkat haji ke Tanah Suci Mekkah. Kini mereka masih tertahan di Filipina dan akan segera dideportasi. WNI tersebut diduga memiliki paspor ganda yakni Filipina dan Indonesia.

Kasus demikian terjadi karena daftar tunggu di Indonesia makin lama, yakni hingga 15 – 35 tahun ke depan. Sementara itu di Filipina masih ada  kouta 1000 kursi yang belum terisi untuk musim haji 2016 ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usul, agar  kuota haji Negara-negara tetangga dibicarakan pemanfaatannya. Kementerian Agama dapat memulai pembicaraan setelah musim haji tahun selesai. Demikian usulnya seperti dipublikasi di media sosial Fahri. (mm/bs)


Back to Top