Jemaah Berpaspor Filipina Tidak Dipidana, Masyarakat Haji Minta Edukasi Umat Ditingkatkan

(gomuslim).Menteri Agama RI dan Kepolisian RI memastikan para calon jemaah haji Indonesia yang ditangkap di Manila tidak akan dipidana. Rabu hari ini (24/08/2016), Mabes Polri telah memberangkatkan empat penyidik ke Manila, sementara agen atau travel haji dan umrah yang memberangkatkan sedang dalam pengejaran petugas.

Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara haji diharap melibatkan unsur masyarakat haji dalam melakukan edukasi umat terkait ibadah dan perjalanan haji. Hal ini disampaikan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H Sam Nasir, MM.

“Pemerintah sudah melaksanakan tugasnya, tetapi masyarakat haji Indonesia lebih melekat dengan masyarakat sehingga jika dilakukan program eduakasi umat bersama, tidak akan lagi ada kasus calon Jemaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci menggunakan paspor Negara lain sampai ditahan imigrasi seperti yang terjadi di Manila lalu,”ujar  H Sam Nasir yang juga Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) ini.

Mantan Direktur Percetakan Alquran Kementerian Agama RI ini dapat memahami ada sebagian masyarakat yang tergiur tawaran berangkat lebih cepat melalui Negara tetangga yang kuotanya tidak terpakai. “Bayangkan, di Filipina ada 1000 kuota yang tidak digunakan tahun ini, sementara di tanah air ada daerah yang masa tunggunya sampai 35 tahun ke depan. Jika ada edukasi umat, bahwa berangkat haji harus legal dari langkah pertama, juga diberitahukan resikonya menempuh jalur lain, maka tidak akan terjadi kasus demikian,”jelasnya.

 

 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  juga meminta Kementerian Agama  melakukan hal yang sama agar  kasus 177 calon Jemaah haji tersebut tidak terulang.  Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris bersyukut peristiwa calon haji Indonesia yang berangkat dari negara lain bisa terungkap sehingga menjadi pelajaran bersama, karena mereka adalah korban penipuan dan telah membayar mahal.

“Sehingga membuka mata masyarakat agar jangan pernah menerima tawaran pergi haji dengan cara atau prosedur yang tidak biasa. Apalagi, dengan biaya yang besarnya beberapa kali lipat. Momentum ini harus dimanfaatkan Kemenag untuk mengintensifkan edukasi publik agar tidak terbujuk dan tertipu oknum tidak bertanggungjawab," jelas cucu mantan Ketua Umum MUI Alm. KH Hasan Basri ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).

Ia meminta Kemenag lebih mengintensifkan edukasi publik lewat berbagai saluran komunikasi dan berbagai kampanye. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan tata cara menjadi calon jemaah haji yang baik, benar, dan tidak melanggar hukum.

Fahira meyakini, kampanye itu penting untuk melindungi masyarakat dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan besarnya antusiasme masyarakat yang ingin berhaji, tetapi terhalang kuota.  Isu soal travel atau biro jasa yang bisa memberangkatkan masyarakat berhaji tanpa melalui Kemenag atau melalui Indonesia sudah sering terdengar di beberapa daerah. Biasanya  info itu tersebar lewat brosur atau selebaran. Isinya, memperkenalkan sebuah biro jasa yang menjanjikan warga bisa langsung pergi haji pada tahun yang sama saat ia mendaftar.

Menurutnya, apabila masyarakat paham tata cara dan prosedur menjadi calon jamaah haji, tawaran itu tidak masuk akal. "Ya, kembali tadi, karena keinginan yang begitu besar, terkadang banyak yang tidak berpikir panjang dan terbujuk rayuan, yang penting bisa berhaji. Makanya, celah ini harus ditutup dengan edukasi dan kampanye publik soal berhaji yang benar," tutur Fahira.

Untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang, ia melanjutkan, Komite III DPD meminta kepolisan mengusut kasus penipuan pemberangkatan haji itu hingga tuntas. Terutama, sejak kapan mereka mulai menjalankan praktik penipuan ini dan berapa banyak korban yang sudah mereka tipu.

Ia juga berharap, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, harus ditindak tegas dan dikenakan pasal berlapis karena banyak pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Ini untuk efek jera sehingga ke depan tidak ada ada lagi oknum-oknum yang berani melakukan praktik penipuan seperti ini.

"Saudara-saudara kita yang coba berangkat haji lewat Filipina itu hanya korban penipuan. Mereka harus dilindungi dan diedukasi bahwa cara yang mereka tempuh tidak benar," jelasnya.

Tidak Dipidana

Di lain kesempatan, Inspektur Jendral Kementerian Agama  M. Jasin memastikan 177 jamaah haji Warga Negara Indonesia  yang saat ini masih tertahan di Filipina dan menggunakan paspor palsu, tidak akan dipidana bila sekembalinya ke tanah air.

“Sebab mereka merupakan korban penipuan yang dilakukan biro travel haji yang tidak bertanggung jawab. Korban tidak akan dipidanakan karena mereka ditipu," ujar mantan Komisioner Pemberantasan Korupsi ini,  Selasa, (24/08/1016).

Mereka yang menjadi korban ini akan segera dikembalikan ke tanah air dan diberikan pemahaman pergi haji yang benar. Jasin berharap kasus ini juga menjadi pelajaran bagi jamaah haji lain dari Indonesia yang diiming-imingi berangkat dari negara lain.

Polri belum menetapkan tersangka terhadap Agent Travel yang tidak memiliki izin tersebut. Diduga para Agent Travel ini yang memberangkatkan sebanyak 177 WNI menggunakan paspor Pilipina.

"Kami belum menetapkan tersangka. Jadi kami masih perlu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/08/2016).

Dalam satu minggu ini penyidik berharap sudah mendapatkan keterangan dari para saksi korban. Sehingga penyidik selanjutnya dapat segera mencari para Agent Travel yang terlibat itu. "Karena selama ini kami hanya dapat data saja, itupun kami dapat dari koordinasi dengan polisi di sana," jelasnya.

Menurut Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, sebanyak empat orang penyidik Bareskrim Polri dikirim ke Pilipina Rabu (24/8) siang ini. Penyidik sengaja dikirim untuk segera membuat terang kasus tersebut.

Diketahui, sebagian besar jemaah berasal dari Makassar, dan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jakarta. Koordinasi dengan Polda setempat dilakukan untuk menyelesaikan kasus 177 WNI ini. (mm/bs)


Back to Top