Indonesia Segera Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi Untuk Pariwisata Halal

(gomuslim). Baru-baru ini, Pemerintah sedang mempersiapkan sebuah program baru di bidang pariwisata halal, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Halal yang diharapkan jadi pendukung SDM industri pariwisata halal. Hal ini terkait dengan sudah lahirnya sebuah kebijakan LSP Keuangan Syariah.

Menurut Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata untuk Pasar Timur Tengah dan Wisata Halal Sapta Nirwandar, LSP Pariwisata Halal sedang disiapkan ini juga termasuk sertifikasi restoran, hotel, spa halal, dan lainnya. Hal tersebut jadi bagian yang harus ditingkatkan untuk pengembangan wisata halal. Kata Sapta, LSP dan sertifikasi produk itu memiliki saling terkait. Apalagi ada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Indonesia Riyanto Sofyan mengatakan saat ini sudah ada Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (Ahsin) dan akan dikembangkan jadi asosiasi pariwisata halal. Kalau itu sudah ada, baru kemudian bisa dibentuk LSP.

“Sama seperti keuangan syariah, pariwisata halal juga butuh SDM. Karena itu, kami apresiasi sekali inisiatif sekolah tinggi dan universitas yang perhatian dengan ini,” ungkap Riyanto

Komisaris PT Sofyan Hotels Tbk itu menyebutkan, STP Bandung sudah meluncurkan NHI Halal Tourism Center, Poltekpar Makassar salah satu muatan lokalnya adalah wisata halal, serta Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Sumbar yang sudah punya prodi wisata halal.

Seperti dilansir dari publikasi resmi The World Tavel and Tourism Council (WT-TC) 2015, pada 2014 kebutuhan SDM sektor pariwisata sebesar 11 juta orang. Kebutuhannya diprediksi terus bertambah rata-rata 400 ribu orang per tahun hingga 2019. Dari data Kementerian Pariwisata, SDM pariwisata tersertifikasi oleh kementerian pada 2014 mencapai 58.627 orang dan tiap tahun ditargetkan akan ada 35 ribu SDM pariwisata tersertifikasi hingga 2019.

Sementara SDM pariwisata tersertifikasi mandiri pada 2014 sebanyak 62.893 orang. Jumlah SDM pariwisata disertifikasi mandiri ini diproyeksikan akan meningkat lebih besar dibanding yang disertifkasi kementerian dengan rata-rata peningkatan 141 ribu orang per tahun hingga 2019, seperti dikutip dari harian republika. Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi pada 2014 juga baru 3,65 persen dari total kebutuhan tenaga kerja sektor pariwisata.

Tapi di sisi lain, Negeri tetangga sudah mulai tentang LSP Pariwisata Halal tersebut sejak tahun 2014. Menteri Pariwisata Dan Kebudayaan Malaysia Dato Seri Nazri Bin Tan Sri Abdul Aziz mengatakan negaranya amat serius dalam menggarap sertifikasi halal. Salah satunya demi meningkatkan kunjungan pariwisata negaranya.  Ia mengatakan, sebelumnya hotel-hotel besar di Malaysia memiliki dua dapur, satu dapur untuk menyajikan hidangan halal dan satu lagi non halal.  “Tapi kemudian itu tidak efektif dari sisi sumber daya, makanya kini hotel-hotel itu hanya punya satu dapur, yakni dapur halal,” kata Dato Seri dalam Joint Seminar on Islamic Tourism, baru-baru ini.

Menurutnya kaum bisnis di negara tersebut tak akan mau kehilangan mayoritas pangsa pasarnya dengan tidak memiliki label halal. Sementara bagi turis non muslim, mereka juga tidak keberatan mengkonsumsi makanan halal. Ia menuturkan tantangan ke depannya bukan lagi restoran dengan sertifikat halal namun label non halal terpampang bagi restoran yang memang menyediakan makanan haram.

Pada praktiknya menurut dia mayoritas restoran yang ada di Malaysia sudah memiliki label halal, termasuk restoran-restoran yang bagi penduduk domestik sudah dipastikan kehalalannya.

“Orang Malaysia atau Indonesia tahu kalau rumah makan Padang itu halal, tapi turis dari Pakistan atau Afrika Utara dan Timur Tengah belum tentu. Itulah perlunya sertifikasi halal diadopsi oleh seluruh restoran,” tukasnya. (fau/dbs)


Back to Top