Pendaftaran Pengawas dan Pengelola Keuangan Haji, Begini Syarat dan Ketentuannya

(gomuslim). Dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 76/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maka dalam waktu dekat akan dibentuk panitia seleksi kemudian diteruskan dengan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengelola.

“Meski telat realisasinya, Perpres 76/2016 sudah seharusnya disambut hangat. Dengan Perpres tersebut kerja-kerja pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji akan dapat dilanjutkan,”demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Mayjend TNI (Pur) Kurdi Mustofa kepada gomuslim, Senin (29/08/2016).

Menurutnya, jika mengikuti amanah UU UU No. 34/2014 tentang BPKH yang disahkan pada 17 Oktober 2014, maka seharusya setahun setelahnya, yaitu pada 17 Oktober 2015 harus sudah terbentuk, namun faktanya  Perpres-nya saja baru keluar pada pekan akhir Agustus 2016.

Dalama UU ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan: a. Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. Rasionalitas dan efisisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan c. Manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam.

Adapun yang dimaksud keuangan haji meliputi: a. Penerimaan yang meliputi: setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Alokasi Umum (DAU), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat: b. Pengeluaran (meliputi penyelenggaraan Ibadah Haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, dsb); dan c. Kekayaan.

Menurut UU ini, Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. “Pengeloaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba,” bunyi Pasal 20 Ayat (4) UU ini.

BPKH sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota negara, dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Tugas BPKH adalah mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

 Menurut UU ini, BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji. Sermentara Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.

Badan Pelaksanaan, menurut Pasal 29 UU ini, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presidn untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Adapun Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) anggota yang terdiri atas, 2 (dua) orang dari unsur pemerintah (1 dari Kementerian Keuanga, dan 1 dari Kementerian Agama), dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat (yang dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden).

Dalam struktur organisasi itu juga ada Pegawai BPKH, yaitu WNI yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Persyaratan

Lebih lanjut UU ini menegaskan, untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, seorang calon selain harus memenuhi ketentuan umum, juga harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan; tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan.

Untuk memilih dan menetapkan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi, yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

“Keanggotaan panitia seleksi ditetapkan dalam keputusan Presiden,” bunyi Pasal 36 Ayat (3) UU No. 34/2014 ini.

Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi. Selanjutnya, Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.

“DPR memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat paling lama 20 (dua pulu hari) kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden,” bunyi Pasal 38 Ayat (3) UU tersebut.

Sekali lagi, meski telat, Perpres sudah keluar, selanjutnya Presiden membentuk panitia seleksi lalu dibuka pendaftaran calon Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. (mm/b)


Back to Top