Tax Amnesty Meresahkan, Muhammadiyah Keberatan dan NU Keluarkan Lima Butir Rekomendasi

(gomuslim). Terkait isu pengampunan pajak, banyak kalangan yang angkat bicara mengenai ini, karena cakupan pengaruhnya luas. Baik bagi masyarakat Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini Muhammadiyah menilai Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merugikan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Hal itu diungkapkan saat Konferensi Pers soal UU Tax Amnesty di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (31/08/2016).

Masyarakat kini sedang resah kepada kebijakan pemerintah yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, Ditambah dengan adanya UU Tax Amnesty. Muhammadiyah akan mengajukan Judicial Review (Hak uji materil) ke Mahkamah Konstitusi, ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

Keputusan Muhammadiyah mengajukan Juidicial Review UU Tax Amnesty berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah 26-28 Agustus 2016 lalu di Yogyakarta.

Di tempat yang sama, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjutak menilai UU Tax Amnesty mengusung pemufakatan jahat sejak awal, karena dimulai dengan penyusunan UU Pengampunan Nasional serta bersamaannya dengan UU Revisi KPK.

Ia menambahkan, Tax Amnesty diperuntukan untuk mengampuni para pengusaha besar yang menyembuyikan uangnya di luar negeri, namun di lapangan sebaliknya, yang terancam adalah kelompok kecil yang patuh membayar pajak.

Mengampuni dosa-dosa koruptor berubah menjadi tax amnesty, kami melihat sejak awal ada itikad tidak baik dibalik tax amnesty, ujar Dahnil.

Sementara itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang juga hadir dalam konferensi tersebut juga mengungkapkan hal senada dengan Muhammadiyah, yakni UU Tax Amnesty justru dampaknya mengerikan bagi rakyat kecil, Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Secara filosofi dasar pembentukan, dan kebijakan penampunan pajak ini cacat konstitusional. Terbukti tujuan utama Pengampunan Pajak bukan untuk menambal defisit, sebaliknya untuk memutar roda bisnis konglomerat, kata Apung Widadi Manager Advokasi dan Investigasu FITRA.

Sama halnya dengan Muhammadiyah, FITRA dengan Civil Society yang lain akan mengajukan Juidical Review Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditengah menurunnya wibawa dan kredibilitas.

Sedangkan dari pihak Nahdlatul Ulama mempunyai rekomendasi tersendiri terhadap UU Tax Amnesty, hal ini dibahas oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengenai rencana pemerintah untuk mensahkan undang-undang pemutihan pajak terhadap pengusaha pengemplang pajak yang uangnya diparkir di luar negeri. Setelah melakukan tashawwurul masalah (pendalaman materi) tentang Tax Amnesty, forum bahtsul masail PBNU menrekomendasikan lima poin penting untuk pemerintah dan anggota DPRD yang tengah menggodok UU tersebut.

Lima poin rekomendasi forum bahtsul masail PBNU mencakup sebagai berikut.

1. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak wajib membayar pajak dan negara wajib mengelola dana pajak sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.

2. Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama NU di Cirebon Tahun 2012 ditegaskan bahwa penegakan hukum/law enforcement/iqamatul hukmi wal qanun wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan. Seperti dalam hadist Rasulullah mengenai penegakan hukum,

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah melakukan kerusakan, bahwa ketika orang kuat mencuri, mereka membiarkannya. Dan ketika orang lemah mencuri, mereka memberikan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya,” (HR Bukhari dari Aisyah RA).

3. Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty wajib mempertimbangkan aspek maslahat yang muhaqqaqah (sudah pasti dan konkret) sebagaimana keputusan Muktamar XXXII NU di Makassar Tahun 2010.

4. Meminta WNI untuk menyimpan uangnya di Indonesia dan Mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan iklim investasi.

5. Mendorong pemerintah untuk melengkapi instrumen pajak dengan Polisi Pajak/IRS (Internal Revenue Services) yang bertugas memastikan uang negara dan setiap transaksi telah dibayar dengan benar. dan Federasi Pembayar Pajak (Tax Payer Federation) bertugas memastikan bahwa WP tidak dirugikan oleh pemerintah dan uang dari WP tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

Namun secara resmi NU belum menemukan kata sepakat mengenai posisi dan dan hukum kebijakan Tax Amnesty dalam pandangan Islam. (mrz/dbs)

 

 


Back to Top