Jemaah Tertangkap di Manila Siap Dipulangkan, MUI dan KPHI Apresiasi Langkah Pemerintah

(gomuslim).  Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) H Sam Nasir menghargai langkah pemerintah, dalam hal ini diwakili Kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama RI yang secara maksimal menyelesaikan kasus tertangkapnya 177 calon Jemaah haji Indonesia di Manila beberapa hari lalu. Namun untuk penyelesaian antrean panjang calon haji yang menjadi penyebabnya perlu dilakukan sejumlah kebijakan dan langkah yang terukur.

“Pertama, saya sampaikan apresiasi kepada Kepolisian, Kemenlu  dan Kemenag yang dalam waktu cepat dapat menyelesaikan soal ini sekaligus memberi perlindungan dan edukasi kepada para korban, namun saya menilai, kasus ini disebabkan karena daftar antrian panjang di tanah air sehinga Jemaah mudah diberi jalur lain dari Negara lain, sekalipun harus menggunakan paspor Negara lain. Padahal dalam undang-undang, pemegang paspor Negara lain berisiki hilangnya hak kewarganegaraan sendiri,”ujarnya, Kamis (01/09/2016).

Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi agar tidak kembali terjadi kasus seperrti di atas? Mantan Direktur Pencetakan Alquran dan masih aktif sebagai Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ini merinci dalam  hal, yaitu:

1. Tata ulang sistem pembagian kuota nasional ke daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kurang adil.

 2. Terapkan dengan sungguh-sungguh syarat ‘Istitaah’ secara komprehensif,  baik dari  aspek finansial, pengetahuan, kesehatan, dan keamanan.

 3. Tetapkan regulasi badal haji sebagai solusi calon Jemaah haji yang tidak ‘Istitaah’ di tanah air.

 4. Tingkatkan profesionalisme dan kepedulian petugas di daerah agar peka dan cermat seperti dalam hal mengurus dokumen secara cermat sehingga tidak banyak ‘open seat’. Jika  ada potensi penyimpangan jangan tunggu laporan tetapi pro-aktif sehingga dapat dicegah.

5. Masslah dana talangan perlu dihentikan karena menjadi pemicu ledakan daftar antrian.

“Jadi, menuru saya, mengatasi agar tidak terulang kasus tersebut, harus diselesaikan di hulu masalah, yaitu antrian panjang harus ditata.

Sementara itu, terkait hal yang sama,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban penipuan calhaj Indonesia di Filipina. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi, menyatakan MUI mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah bekerja maksimal memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban penipuan calon jemaah haji Indonesia di Filipina dari mulai pemberian bantuan hukum, proses imigrasi sampai dengan pemulangan kembali ke Indonesia.

MUI berharap agar penanganan korban penipuan calon jemaah haji Indonesia di Filipina dilakukan secara gratis dan tidak dibebankan biaya sepeser pun serta tidak dituntut secara hukum.

"Mereka adalah korban penipuan yang sudah kehilangan harta benda dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang sangat dirindukan," kata Zainut Tauhid Saadii.

MUI juga mengimbau kepada seluruh umat Islam agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran yang berharga supaya tidak terulang kembali di kemudian hari.

Berita terkini terkait kasus Manila,  bahwa 168 dari 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang tertipu paspor palsu di Filipina akan segera dipulangkan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. (mm)


Back to Top