Kata Halal Sudah Jadi Nomenklatur Dunia, Indonesia Butuh Perbaiki Performa dan Terapkan Standar Global

(gomuslim). Pariwisata halal semakin naik daun di bebrapa Negara di dunia. Hal tersebut ditambah dengan berkembangkan produk-produk halal dari berbagai sektor yang membuat wsiatawan muslim tertarik berkunjung untuk menikmati wisata halal di negeri tujuaan wisata mereka. Untuk Indonesia sendiri, wisata halal menjadi perhatian khusus bagi kementrian Pariwisata 9Kemenpar). Hal tersebut juga terus menerus dikembangkan, menyusul prestasi Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meraih Best Halal Destination pada tahun 2015 lalau di Uni Emirat Arab. Tapi di sisi lain, semakin mendunianya tren wisata halal tenyata menyimpan banyak masalah dan harus segera dicari solusinya.

Menurut Syarif Hidayat Ketua Pusat Halal Salman dan Yayasan Pembina Masjid Salman, saat ini kata halal sudah menjadi nomenklatur dunia. Masalahnya, kata syariah dianggap terlalu berpihak pada Islam. Hal yang sama diakui pula oleh Prof. Bambang Riyanto Trilaksono Wakil Rektor ITB. Katanya, wisata halal punya potensi besar yang harus diantisipasi dengan kegiatan yang terkait.  Untuk itu, kata Bambang, ITB sudah memulainya dengan membuat Pusat Kajian Halal ITB, yang pembukaan pertamanya sudah dilakukan. Lembaga ini secara saintifik akan melakukan penelitian tentang makanan halal, farmasi, dan memberikan konstribusi di bidang halal logistik.

Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan mengakui banyak yang harus dibenahi Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai negara Muslim terbesar. Kata Arief, inilah kekuatan sekaligus kelemahan Indonesia. Potensinya besar namun performa juga belum cukup baik.

Menpar menyebut dalam konteks wisata halal, yang dicari wisatawan bukan sekadar jumlah muslim mayoritas di tempat tujuan wisata. Tapi di dunia, yang melayani yang lebih baiklah yang diakui. Dia mencontohkan bagaimana Singapura yang bukan anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan sebagai negara yang mayoritas non-Muslim justru diakui sebagai destinasi halal dengan peminat tertinggi. Arief juga menyebut petugas imigrasi adalah garda depan yang menampilkan citra wisata Indonesia.

Solusi yang bisa dilakukan kata Menpar adalah Indonesia harus menggunakan standar global dalam melihat aspek-aspek wisata halal. "Semua harus pakai aturan global standard jika ingin menjadi global player, jangan debat semaunya sendiri. Selain menggunakan standar global ini, kita akan menargetkan pada tahun 2017 Indonesia bisa mengalahkan Malaysia sebagai pesaing wisata halal, yang secara emosional memang dekat dengan Indonesia. Sementara pada 2019 akan mengalahkan Thailand dari segi profesionalitas penanganan wisatawan. Karena itu, kita harus mengutamakan konteks dulu, bukan sekadar konten wisata," papar Menpar Arief, seperti dilansir dari publikasi resmi PesonaIndonesia.

Selain itu, Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia Riyanto Sofyan menjelaskan Kemenpar menargetkan dari 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019, 25 persennya adalah wisatawan Muslim. Maka pertumbuhan industri pariwisata halal nasional harus naik 50 persen. Seperti dilansir dari publikasi resmi Kemenpar, untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata bersama Tim Percepatan Wisata Halal memiliki strategi pencitraan (branding), pengembangan destinasi, serta pengembangan SDM dan industri. Untuk strategi pencitraan, salah satu langkah yang diharapkan ampuh adalah menjadi pemimpin industri wisata halal global yang salah satunya diukur dari peringkat dalam GMTI.

Kementerian Pariwisata dan tim menargetkan nilai wisata halal Indonesia GMTI 2017 bisa 84. Sehingga, mampu mengungguli Malaysia yang nilainya 81,9 pada GMTI 2016. Setidaknya dalam laporan GMTI tiga tahun belakangan, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan negara-negara ASEAN yang unggul di pasar wisatawan Muslim global. Di sisi daya saing, pada 2014 Indonesia baru mendapat 2 juta wisatawan Muslim mancanegara dibanding Singapura 3,9 juta orang, Malaysia 6,3 juta orang, dan Thailand 4,5 juta orang.

Karena itu, salah satu penguatan pariwisata halal nasional tahun ini adalah pencitraan dan promosi pariwisata halal. Dari survei Kementerian Pariwisata pada  2012, ada 10 destinasi kondusif untuk wisata halal, yakni Aceh, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Percontohan sendiri sudah dan sedang dilakukan di Aceh, Sumbar dan Nusa Tenggara Barat. (fau/kemenpar/dbs)

 


Back to Top