China Beri Subsidi Daging Halal untuk Kaum Muslim di Beberapa Provinsi

(gomuslim). Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten di seluruh China baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subisdi kepada kalangan Muslim China yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk membeli daging halal yang harganya cukup lumayan di negara tersebut.

Menurut otoritas setempat, kebijakan tersebut memang telah memicu kontroversi mengenai apakah negara harus mensubsidi mereka demi mendapatkan makanan halal, seperti yang telah dilansir Global Times beberapa waktu lalu.

Kebijakan tentang subsidi daging halal pertama kali diterapkan di Wuhan, provinsi Hubei pada tahun 2012 dikarenakan harga daging naik drastis pada waktu itu hingga tidak terjangkau oleh sebagian besar kaum Muslim di kota tersebut. Kemudian kebijakan tersebut pada akhirnya diadopsi ke beberapa kota di China, khususnya dalam empat tahun terakhir.

Adapun bentuk subsidi yang diberikan sangat bervariasi, tergantung kriteria di masing-masing daerah setempat. Umumnya berkisar antara 10 yuan ($ 1,50) hingga 20 yuan per-bulan setiap orang.

Untuk orang-orang yang berhak menerima subsisdi tersebut yakni masyarakat yang termasuk dari 10 kelompok etnis minoritas yang lazim mengkonsumsi makanan halal, seperti etnis Hui, Uyghur, Kazak, Uzbek, Tajik, dan etnis lainnya.

"Lanzhou telah memberikan subsidi sejak 2015 berikut kota-kota lain dan kebijakan seperti ini akan berlanjut di masa depan," Ujar Kou Zhijun, Kadiv Ekonomi Komite Etnis dan Agama di Lanzhou, Provinsi Gansu, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Kou menambahkan, bahwa sebanyak 9.501 Muslim di Lanzhou, yang masuk dalam kriteria penerima subsidi yakni kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan, menerima 20 yuan setiap bulannya untuk masing-masing orang, pada kuartal I 2016.

Dia mencatat bahwa kebijakan tersebut diberlakukan menyusul kenaikan harga daging sapi dan daging kambing sebagai bagian dari kebijakan otoritas setempat untuk mengurangi kemiskinan karena banyak Muslim tinggal di daerah pedesaan yang miskin. "Kami belum menerima keluhan dari non-Muslim mengenai langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini," tegas Kou.

Kebijakan ini mendapatkan banyak apresiasi yang setinggi-tingginya dari beberapa kalangan karena dinilai sebagai sebuah langkah maju dalam menerapkan kehidupan yang saling berdampingan terhadap kalangan lainnya. Namun, ada pihak yang pro ada pula pihak yang kontra. Salah satunya Xi Wuyi, seorang ahli Marxisme di Chinese Academy of Social Sciences yang mengatakan, “Meskipun dipuji untuk mensubsidi orang-orang dari kelompok etnis minoritas yang hidup di bawah garis kemiskinan, subsidi tidak seharusnya diberikan terbatas pada kalangan muslim saja,” Ujarnya kepada media setempat.

Lebih lanjutnya, ia juga mengatakan bahwa memberikan subsidi untuk Muslim, bukan untuk kelompok etnis minoritas, mungkin memperkuat identitas agama mereka dan juga berakibat pada terpisahnya mereka dari non-Muslim, yang akan menyakiti komunikasi dan integrasi antara masyarakat dari berbagai kelompok etnis lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mempelajari tenatang makanan halal sebelum nantinya akan merancang undang-undang untuk mengatur efektivitas makanan halal atau tidak. Penyusunan sebuah undang-undang tentang makanan halal tidak tercantum dalam rencana kerja legislatif China untuk 2016 yang pada akhirnya menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. (alp/dbs)


Back to Top