PT Waskita Beton Precast Tbk Masuk Dalam Daftar Efek Syariah 2016

(gomuslim). Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan saham PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah. Hal itu terjadi setelah Dewan Komisioner OJK dengan Nomor: KEP-40/D.04/2016 mengeluarkan keputusan tentang itu.

Masuknya PT Waskita Beton Precast Tbk dalam Daftar Efek Syariah (DES) sejauh ini telah melengkapi para pengembang lainnya yang telah terlebih dahulu masuk dalam daftar DES periode I lalu, seperti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan perusahaan-perusahaan lainnya sebanyak 26 perusahaan.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK M Noor Rachman dalam keterangannya di Jakarta, beberapa hari yang lalu, mengatakan dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan OJK terhadap pemenuhan kriteria efek syariah atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk.

"Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen pernyataan pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia kemudian mengatakan bahwa, review atas daftar efek syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria efek syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari emiten atau perusahaan publik yang  dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah. Dengan keputusan ini, jumlah efek syariah saat ini mencapai 326 saham.

Terbukti, terdapat 20 perusahaan yang terdepak dalam DES 2014, lalu sebanyak 23 perusahaan terlempar dari DES 2015, dan yang terbaru, yakni DES periode I 2016, sebanyak 26 perusahaan masuk dalam DES akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak masuk dalam DES 2015 lalu.

DES Periode I Tahun 2016 terdiri dari 321 saham Emiten dan Perusahaan Publik. Tiga di antaranya merupakan entitas syariah, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk, PT Sofyan Hotel Tbk, dan PT Bank Muamalat Tbk. Sementara itu, 318 di antaranya adalah Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria berdasarkan screening saham syariah.

Seperti diketahui, Daftar Efek Syariah merupakan panduan investasi bagi manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, investor syariah, dan penyedia indeks syariah yaitu PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index. Atau secara literal, Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.

DES yang diterbitkan Bapepam- LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. DES Periodik

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007.

2. DES Insidentil

DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

  • penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.
  • penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam- LK meliputi:

  1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
  3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
  4. Saham Reksa Dana Syariah;
  5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
  6. Efek Beragun Aset Syariah;
  7. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
  8. Efek Syariah lainnya.

Per Juni 2016, sektor perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp 306,23 triliun dan terdiri dari 12 bank umum syariah (BUS), 22 unit usaha syariah (UUS) dan 165 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Aset perbankan syariah tersebut tumbuh sebesar 11,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Industri ini mengelola 18,31 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2.557 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

Sedangkan, untuk sektor pasar modal syariah lada Juli 2016 menunjukkan bahwa jumlah saham syariah mencapai 325 saham atau 61,21 persen dari seluruh saham di pasar modal dengan nilai kapitalisasi mencapai Rp 3.172,19 triliun (berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia). 

Adapun, nilai outstanding 47 sukuk korporasi saat ini adalah Rp 10,76 triliun atau 3,97 persen dari nilai outstanding seluruh sukuk dan obligasi korporasi. Selain itu, terdapat 109 Reksa Dana Syariah dengan total NAB mencapai Rp 9,93 triliun atau 3,23 persen dari total NAB Reksa Dana. 

Sementara itu, untuk sektor IKNB Syariah pada Juni 2016 terdapat 121 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, terdiri dari 56 perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah, 40 lembaga pembiayaan syariah, 7 lembaga modal ventura syariah, 6 lembaga jasa keuangan khusus syariah dan 12 lembaga keuangan mikro syariah. 

Dari sisi aset, IKNB Syariah mengelola aset sebesar Rp 78,04 triliun, yang terdiri dari Rp 30,61 triliun dari sektor asuransi dan reasuransi syariah, Rp 29 triliun dari sektor pembiayaan syariah, Rp 1,1 triliun dari sektor modal ventura syariah, Rp 17,3 triliun dari sektor jasa keuangan khusus syariah dan Rp 60 miliar dari sektor keuangan mikro syariah. (alp/dbs)


Back to Top