MUI Himbau Masyarakat Waspada Label Produk Halal Abal-abal

(gomuslim). Baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan masih banyak makanan dan minuman di beberapa daerah menggunakan label halal buatan (abal-abal) alias "halal sablon". Seperti dikatakan Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Syaiful Muslim, penggunakan label halal sablon ini sama artinya membohongi diri sendiri dan orang lain, karena itu dibutuhkan kesadaran para pengusaha untuk membuat sertifikat halal yang sah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Label "halal sablon", kata Syaiful, biasanya dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman dengan kalimat: 100 persen halal, yaitu dijamin halal atau hanya kata halal saja. Apalagi, MUI menemukan peredaran makanan dan minuman yang menggunakan label "halal sablon" di daerah NTB cukup banyak, namun MUI belum dapat memberikan sanksi terhadap produsen yang melakukan hal itu.

"Sanksi akan kita berikan setelah peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang tentang Jaminan Halal dikeluarkan. Karenanya, untuk sementara ini pihaknya hanya dapat memberikan saran dan sosialisasi kepada produsen yang menggunakan label "halal sablon", “ jelas Syaiful.

Pasalnya, jika label "halal sablon" dicantumkan pada kemasanan makanan dan minuman yang belum tentu dijamin kehalalannya dan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada konsumen maka produsen bisa berurusan dengan hukum. Untuk itu, produsen makanan dan minuman sebaiknya mengurus sertifikasi halal yang legal dari MUI.

Sertifikasi dan logo halal dari MUI memiliki ciri khas pada lingkaran halalnya bertuliskan Majelis Ulama Indonesia yang mudah untuk dikenali. Di sisi lain, MUI NTB, mengajak semua produsen makanan dan minuman untuk segera mengurus sertifikat halal di MUI, karena tahun ini MUI memberikan pelayanan gratis kepada usaha kecil menegah (UKM). Akan tetapi, hingga saat ini memang animo UKM masih kurang, sehingga permohonan penerbitan sertifikat halal gratis masih minim.

"UKM ini kadang enggan mengurus persyaratannya, yang antara lain harus memiliki pangan industri rumah tangga (PIRT), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan lainnya," katanya.

Padahal, sambungnya, jika produsen aktif mengurus persyaratannya, sertifikat halal bisa diterbitkan dalam waktu paling lambat 10 hari dari pengajuan setelah dilakukan audit oleh tim MUI. “Biaya untuk penerbitan sertifikat halal bervariasi tergantung besar atau kecil perusahaan, namun untuk UKM rata-rata biayanya Rp1.250.000, yang tahun ini digratiskan, “ tambah Lukman. 

Pada kesempatan berbeda, Ketua MUI Lukmanul Hakim mengatakan produk halal adalah suatu keunggulan yang dalam persaingan bisa diangkat. Ia menuturkan selama ini produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu mengedepankan kualitas dan kemasan yang menarik di pasaran. Padahal, menurutnya, produk UMKM dapat lebih bernilai jika mengedepankan produk yang dijual di pasaran bersertifikat halal yang dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menyampaikan melalui Pusat Inkubasi Bisnis Syariah, para pelaku usaha dalam negeri dapat menguasai pasar Indonesia, ASEAN, atau dunia, dengan membangun sistem produk bersertifikat halal. Seluruh produk UMKM yang sudah bersertifikat halal itu, kata dia, bisa diakses oleh semua calon pembeli di semua negara.

"Kita sudah kerja sama dengan beberapa pihak negara untuk bisa membuka akses produk Indonesia yang sudah sertifikasi halal," katanya.

Ketua MUI berharap, kemudahan akses produk halal itu dapat terus maju dan berkembang, yang bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Setelah itu, perdagangan industri kecil, menengah, mikro ini bisa berkembang, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain. Lukman juga mengatakan berdasarkan data dari pemerintah daerah ada 1,5 juta pelaku usaha makanan di Indonesia yang memiliki potensi usaha untuk bersaing dan berkembang. Industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia, kata dia, 50 juta industri kecil menengah yang ke depan diharapkan dapat berkembang menjadi industri besar. (fau/mui/dbs)

 

 

 


Back to Top