Inilah Delapan Fatwa Baru MUI Tentang Keuangan Syariah

gomuslim.co.id- Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat jelas dari semakin banyak dan semakin meluasnya produk-produk dari aset industri keuangan syariah digunakan oleh masyarakat. Beberapa produk alternatif investasi yang telah diluncurkan seperti asuransi dan reasuransi syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah dan lembaga mikro syariah telah menjadi kebutuhan konsumen.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa seputar keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memberikan respon yang cepat terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Salah satunya adalah dengan membahas dan mengesahkan delapan fatwa baru DSN-MUI dalam rapat pleno pada Sabtu-Ahad (1-2/10) di Pakuan, Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, DSN-MUI membahas dan mengesahkan delapan fatwa baru yang meliputi: Fatwa al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah; al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk KPR Inden; Inovasi Subyektif Bersadarkan Prinsip Syariah; dan Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian fatwa tentang Jaminan untuk Pengembalian Modal dalam Akad Mudhorobah, Musyarakah, dan Wakalah bil Ististmar; Wakaf Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah; Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah; serta Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

“Pertemuan ini sangat strategis. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang cukup baik dan menunjukkan tren positif, serta kebutuhan adanya instrumen pendukung bagi kalangan industri, membuat DSN terus bekerja dengan maksimal memenuhi harapan dan keinginan bersama mengembangkan perekonomian berbasis syariah,” ujar Ketua DSN dan Ketua Umum MUI Pusat KH Dr Ma'ruf Amin.

Ma’ruf menambahkan, pembahasan dan pengesahan ini perlu dilakukan mengingat sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpeluang menjadi pusat industri keuangan syariah dunia. Namun demikian, diakuinya, masih adanya beberapa kendala sehingga produk dan perkembangan industri keuangan syariah masih belum maksimal, meski terennya cukup baik.

“Karena itulah, kita berkumpul di sini untuk membahas dan mensahkan beberapa fatwa serta program yang telah disiapkan oleh BPH untuk kepentingan dan kebutuhan industri kedepan. Kita sedang siapkan DSN Institute, juga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Syariah, serta pembentukan DSN Perwakilan Daerah,” papar Ma'ruf.

“Dengan rasio saat ini, perbankan syariah yang mencapai 5,1 persen dari market share perbankan nasional, harusnya bisa lebih dari itu. Kita akan terus berupaya agar market share tersebut terus naik di atas 10 persen, sehingga semakin memacu pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DSN-MUI, Prof Jaih Mubarak menambahkan, hingga kini, DSN MUI telah mengeluarkan total 100 fatwa, belum termasuk 8 fatwa baru tersebut. “Berbagai koreksi, yang kebanyakan redaksional, akan diperbaiki oleh tim DSN. Kita berharap delapan fatwa baru tersebut dapat segera dipublikasikan dan menjadi rujukan teknis pelaksanaan dalam waktu dekat,” ujar

Rapat pleno ini dihadiri kurang lebih 80 pengurus, terdiri Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN dan Badan Pleno DSN. Kegiatan juga dihadiri perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO).

gomuslim.co.id- Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat jelas dari semakin banyak dan semakin meluasnya produk-produk dari aset industri keuangan syariah digunakan oleh masyarakat. Beberapa produk alternatif investasi yang telah diluncurkan seperti asuransi dan reasuransi syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah dan lembaga mikro syariah telah menjadi kebutuhan konsumen.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa seputar keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memberikan respon yang cepat terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Salah satunya adalah dengan membahas dan mengesahkan delapan fatwa baru DSN-MUI dalam rapat pleno pada Sabtu-Ahad (1-2/10) di Pakuan, Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, DSN-MUI membahas dan mengesahkan delapan fatwa baru yang meliputi: Fatwa al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah; al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk KPR Inden; Inovasi Subyektif Bersadarkan Prinsip Syariah; dan Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian fatwa tentang Jaminan untuk Pengembalian Modal dalam Akad Mudhorobah, Musyarakah, dan Wakalah bil Ististmar; Wakaf Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah; Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah; serta Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

“Pertemuan ini sangat strategis. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang cukup baik dan menunjukkan tren positif, serta kebutuhan adanya instrumen pendukung bagi kalangan industri, membuat DSN terus bekerja dengan maksimal memenuhi harapan dan keinginan bersama mengembangkan perekonomian berbasis syariah,” ujar Ketua DSN dan Ketua Umum MUI Pusat KH Dr Ma'ruf Amin.

Ma’ruf menambahkan, pembahasan dan pengesahan ini perlu dilakukan mengingat sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpeluang menjadi pusat industri keuangan syariah dunia. Namun demikian, diakuinya, masih adanya beberapa kendala sehingga produk dan perkembangan industri keuangan syariah masih belum maksimal, meski terennya cukup baik.

“Karena itulah, kita berkumpul di sini untuk membahas dan mensahkan beberapa fatwa serta program yang telah disiapkan oleh BPH untuk kepentingan dan kebutuhan industri kedepan. Kita sedang siapkan DSN Institute, juga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Syariah, serta pembentukan DSN Perwakilan Daerah,” papar Ma'ruf.

“Dengan rasio saat ini, perbankan syariah yang mencapai 5,1 persen dari market share perbankan nasional, harusnya bisa lebih dari itu. Kita akan terus berupaya agar market share tersebut terus naik di atas 10 persen, sehingga semakin memacu pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DSN-MUI, Prof Jaih Mubarak menambahkan, hingga kini, DSN MUI telah mengeluarkan total 100 fatwa, belum termasuk 8 fatwa baru tersebut. “Berbagai koreksi, yang kebanyakan redaksional, akan diperbaiki oleh tim DSN. Kita berharap delapan fatwa baru tersebut dapat segera dipublikasikan dan menjadi rujukan teknis pelaksanaan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Rapat pleno ini dihadiri kurang lebih 80 pengurus, terdiri Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN dan Badan Pleno DSN. Kegiatan juga dihadiri perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO). (njs/mui)


Back to Top