Minim Sertifikasi Halal, Perkosmi Imbau Perusahaan Kosmetik Patuhi Regulasi

gomuslim.co.id– Meskipun Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi negara dengan umat muslim terbesar di dunia, nyatanya label produk halal masih kalah dengan jumlah merek yang ada di pasaran global. Salah satunya untuk produk kosmetik, berbeda dengan produk makanan yang banyak tersedia beserta  bersertifikat halal.
 
Untuk produk kosmetik sendiri, jumlah perusahaan kosmetik yang memiliki sertifikat halal masih minim. Hal ini berdasarkan data dari Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi). Menurut Ketua Bidang Teknis dan Ilmiah Perkosmi Dewi Rijah Sari, bahwa baru sekitar 70 perusahaan kosmetik yang memiliki sertifikat halal. Padahal, jumlah perusahaan kosmetik sendiri berdasarkan data Kementerian Perindustrian sebanyak 760 perusahaan. "Baru sekitar 70 perusahaan saja yang mengantongi sertifikat halal, jadi masih banyak sisanya yang belum memiliki sertifikasi halal," ungkapnya.
 
Tidak hanya itu, Dewi menjelaskan bahwa dari 760 jumlah perusahaan tersebut, mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya 23 perusahaan yang bekategori besar. Artinya, kata Dewi, sertifikasi halal bisa menjadi salah satu kendala bagi UMKM. Sementara itu, peluncuran suatu produk kosmetik biasanya mengikuti tren atau mode. Dalam satu tahun kosmetik akan mengikuti musim yang ada sehingga perubahannya akan cepat. Dewi khawatir apabila sertifikasi halal untuk kosmetik diwajibkan, maka prosesnya akan memakan waktu lama, padahal tren cepat berubah sehingga kosmetik tidak bisa segera dipasarkan.
 
Sedangkan, komoditi kosmetik saat ini sudah mengikuti regulasi harmonisasi di ASEAN. Konsekuensinya adalah kosmetik tidak perlu diregistrasi tetapi cukup dinotifikasi sebelum dipasarkan ke konsumen. Dulu, sebelum dipasarkan ke konsumen, suatu produk kosmetik membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk melakukan pendaftaran. Namun sekarang hanya 14 hari kerja, kemudian melakukan notifikasi ke Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), dan kosmetikpun bisa dipasarkan. Dengan adanya sertifikasi halal, maka proses tersebut akan memakan waktu lebih lama, yakni 42 hari kerja. Inilah yang dianggap sebagai penghambat dari perusahaan untuk mendaftarkan sertifikat halal mereka.
 
Dewi juga menegaskan, adanya rencana perusahaan kosmetik dari Korea Selatan yang hendak mengincar pasar halal di Indonesia. Namun Dewi yakin, kemampuan produsen kosmetik lokal tidak akan kalah bersaing dengan produsen dari luar. Keharusan sertifikasi halal ini salah satunya lantaran pemerintah khawatir akan adanya penggunaan gelatin dari hewan. Padahal, saat ini sudah banyak bahan yang tidak berasal dari hewan melainkan dari sintetis kimia atau tumbuhan. Apalagi teknologi bahan baku kosmetik sudah sangat canggih sehingga kekhawatiran terhadap gelatin hewan tidak perlu berlebihan. Dewi pun berharap pemerintah bisa mengkaji ulang sertifikasi halal kosmetik dengan mempertimbangkan dampak dari hulu ke hilir.
 
"Pertimbangkan urgensinya, ini kan pemakaian luar. Kami harap semua peraturan yang disusun disinergikan dengan program paket kebijakan ekonomi di mana ada debrokratisasi dan deregulasi sehingga pengusaha tidak dibebankan peraturan berat," tukasnya. (ari/dbs)
 
 
 
 

Back to Top