Apindo dan Perkomsi: UU Sertifikasi Halal Perlu Ditinjau Ulang

gomuslim.co.id- Pemerintah saat ini tengah mendiskusikan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai penerapan Undang-Undang (UU) sertifikasi halal yang telah disetujui oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Ketua Bidang Teknis dan Ilmiah Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkomsi) Dewi Rijah Sari menilai PP tersebut alangkah lebih baik tidak usah diterbitkan. Karena baginya, UU sertifikasi halal tersebut dianggap tidak perlu. Dia sebetulnya memahami apa yang dimaksudkan pemerintah dengan diterbitkannya UU sertifikasi halal tersebut, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai halal hub dunia.

"Global Islamic Indicator Indonesia itu nomor 10 di dunia, nomor 1 nya Malaysia. Malaysia tidak ada UU semacam ini, tapi mereka bisa jadi yang nomor 1," kata Dewi berdasarkan keterangan pers yang diterima gomuslim, Rabu (5/10). Dewi juga menjelaskan, UU sertifikasi halal ini terlalu kompleks. Pemerintah yang ingin untuk menjadikan Indonesia sebagai halal hub, belum tercerminkan dalam UU tersebut. "‎Alangkah lebih baik jika UU ini ditinjau ulang. Kalau memang ingin memajukan potensi bisnis halal apakah perlu UU ini. Marilah belajar dari negara yang lebih maju dari pada bahas UU ini," tegas Dewi.

Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang penerapan Undang-Undang (UU) sertifikasi halal. Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardhana menjelaskan dari beberapa pasal yang sudah tercantum dalam UU tersebut dinilai sangat kontradiktif dengan esensi yang dimaksudkan. "Jadi Undang-Undang ini tidak ada urgencynya, beberapa pasal di dalamnya juga malah kontradiktif. Definisi mengenai apa itu halal di sini juga masih terlalu luas," kata Danang. ‎Dia juga mengatakan UU ini mengibaratkan Indonesia menjadi negara yang sudah mandiri, tidak tergantung dengan negara lain. Padahal saat ini sebagai negara berkembang Indonesia masih tergantung pada produk-produk impor. Jika UU ini diterapkan, beberapa negara yang selama ini menjadi tujuan impor Indonesia dinilai akan kesulitan untuk mengikuti prosedur yang ditentukan dalam UU ini.

"Kita itu masih ada bahan-bahan atau produk yang impor, dengan demikian secara teknis kita berhubungan dengan negara lain. Kalau UU ini diterapkan, apa mereka mau mensertifikasi produknya untuk masuk ke Indonesia, kalau tidak mau, kita mau apa?," tukas Danang. Sementara itu, disahkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mencakup kehalal-an suatu produk membuat produsen makanan dan minuman mengalami kesulitan. “Pasal 4 dalam UU JPH sangat bertentangan dengan aturan makanan, di mana setiap produsen yang ingin menyatakan produknya halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Dampak dari hal ini, menbuat posisi bisnis Indonesia berubah total, karena tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya dan peraturan nasional,” kata Titie Sadarini, Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia di lokasi berbeda. Titie mengungkapkan, sebaiknya pemerintah lebih baik dalam mengatur proses dalam sertifikasi sehingga tidak membuat produsen makanan dan minuman mengalami kesulitan dalam melakukan produksi. (ari/dbs)


Back to Top