Keluar Uni Eropa, Peluang Inggris Kembangkan Keuangan Syariah Makin Terbuka

gomuslim.co.id- Keluarnya negara Inggris dari Uni Eropa membuat sejumlah pihak menuai pro dan kontra. Sebelumnya pakar jasa keuangan, Karen Anderson mengungkapkan kekhawatirannya karena akan membawa dampak buruk bagi ekonomi, terutama ekonomi syariah. Dirinya  mengatakan sejak Inggris menerbitkan surat utang syariah (sukuk) pada tahun 2014 dan mencatatkannya di bursa Eropa dan Amerika Serikat, keuangan syariah mulai memasuki Eropa.

Kemudian, saat ini populasi Muslim di Eropa semakin meningkat, begitu pula dengan kebutuhan akan jasa keuangan syariah. Hal ini membuat pengusaha Timur Tengah masuk ke Eropa untuk mengembangkan jasa keuangan syariahnya.

Sekarang, lembaga jasa keuangan di Inggris, termasuk jasa keuangan syariah, berhak untuk membuka bisnis di Uni Eropa, dengan atau tanpa cabang di sana asalkan persyaratan regulasi pasar tunggal, tetap dipatuhi. Aturan ini membuat sektor-sektor keuangan seperti bank Inggris, lembaga investasi, perusahaan manajemen aset, asuransi, hingga provider e-money bisa mengakses pasar Eropa secara gratis.          

“Keluar dari Uni Eropa yang berarti membatasi akses pasar Eropa bagi perbankan dan industri jasa keuangan atau tetap tinggal tanpa ada hak untuk pemungutan suara pada Undang-Undang Jasa Keuangan,” katanya.

Namun, hal ini tidak disepakati oleh pakar lainnya yang masih tetap optimis. Salah satunya adalah Naveed Mohammed. Menurut Pendiri IslamicFinance.com dan basis data sekuritas aset sukuk, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) justru dapat memperkuat industri keuangan syariah di Inggris. Naveed mengungkapkan bahwa lingkungan di Inggris sangat sempurna bagi keuangan Islam untuk berkembang.

“Perdana Menteri sebelumya sudah menegaskan bahwa keuangan Islam merupakan target pertumbuhan yang utama bagi Inggris, oleh karena itu Brexit ini sesungguhnya akan mendorong pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih besar,” ujarnya sebagaimana dilansir Bridging and Commercial, Jumat (07/10).

Lebih lanjut Naveed menjelaskan Inggris merupakan tempat yang sangat potensial untuk mengembangkan keuangan Islam karena telah didukung oleh regulasi pemerintah yang mumpuni. Salah satunya yakni berlakunya hukum netralitas pajak. Selain itu, Inggris juga memiliki sistem hukum yang dipercaya di seluruh dunia sehingga mampu bersaing dengan negara Islam seperti Timur Tengah.

Keuangan Islam mengharuskan transaksi sesuai dengan hukum syariah, yang biasanya melibatkan perdagangan underlying asset untuk menghapus sistem bunga. Sebab, menurut hukum Islam bunga merupakan riba. Meski menrapkan prinsip-prinsip hukum Islam, namun sekitar 50 persen nasabah perbankan syariah untuk produk tabungan merupakan non muslim.

Naveed menambahkan sejumlah bank umum konvensonal yang melakukan pembiayaan untuk UKM sempat meminta saran agar bisa menstruktur produk mereka sehingga bisa compliant terhadap keuangan Islam. Dengan demikian, mereka bisa menawarkannya kepada konsumen dan sesuai prinsip syariah.

“Syariah Bank of London & the Middle East (BLME) sudah melakukan beberapa pekerjaan untuk hal tersebut. Ini hal yang menarik karena bank konvensional menunjukkan minat untuk memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Dalam hal yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Rasmala--perusahaan manajemen aset di Inggris, Zak Hydari, mengatakan keuangan syariah di Inggris tidak akan memudar akibat Brexit. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2000, Inggris berambisi mengembangkan keuangan syariah dan telah mengeluarkan kerangka kerja untuk keuangan syariah. “Keuangan syariah di Inggris tak berubah akibat Brexit,” tegasnya.

Di sisi lain, bank syariah di London, Bank of London and Middle East (BLME) menyebut tetap akan beroperasi pasca Brexit. BLME ini akan tetap beroperasi di London dan Manchester. “BLME tak ada rencana untuk berubah. BLME akan tetap bekerja sama dengan pemerintha untuk mengembangkan lingkungan keuangan syariah dan investasi bisa berkembang,” kata seorang juru bicara BLME. (njs/dbs)

 


Back to Top