Kembangkan Ekonomi Islam, OJK Buat Peraturan Khusus Unit Usaha Pegadaian Syariah

gomuslim.co.id– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendorong perkembangan keuangan syariah demi mencapai target pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tidak hanya itu, keuangan syariah juga tidak hanya menjangkau aspek pemberantasan kemiskinan, tetapi juga mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan antisipasi perubahan iklim, serta penurunan ketimpangan tingkat pendapatan.

Karenanya, sebagai otoritas sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK berupaya terus mendorong perkembangan sektor keuangan syariah, mulai dari sektor perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah, termasuk pasar modal syariah. Berkaca dari hal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengusulkan adanya pembentukan unit usaha syariah di bidang pergadaian sebagai salah satu cara untuk meningkatkan target pembangunan tersebut.

Terkait hal ini, Direktur Bisnis Pegadaian Hariyanto menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, peraturan ini akan membesarkan industri keuangan syariah nasional. "Kalau kompetitor jelas ada, tapi satu hal yang harus diingat bahwa dengan adanya pemain yang banyak maka industri akan bertambah besar," ujar Hariyanto di Jakarta, Minggu (9/10).

Lewat peraturan tersebut, nantinya akan banyak perusahaan pergadaian swasta yang akan meningkatkan portofolio mereka dan menyebabkan Pegadaian bukan lagi menjadi pemain tunggal. Menanggapi hal tersebut, Hariyanto menjelaskan, sampai saat ini pertumbuhan bisnis Pegadaian belum berpengaruh besar terhadap industri keuangan non bank syariah secara keseluruhan.

Hariyanto menambahkan, dengan persaingan yang besar, maka nantinya Pegadaian dapat memanfaatkan pangsa pasar yang besar pula karena telah dibesarkan secara bersama-sama. "Menurut saya persaingannya akan lebih fair, karena aturannya sama. Tinggal nanti kita akan berkompetisi, mana yang paling efisien dan mana yang pelayanannya paling baik," kata Hariyanto.

Untuk diketahui, sampai dengan saat ini Pegadaian sudah memisakan unit usaha Pegadaian syariah dengan konvensional. Hanya saja menurut Hariyanto, dalam laporan keuangan masih belum ada pemisahan modal dan hal ini yang sekarang sedang dikerjakan. Akan tetapi, laporan keuangan secara keseluruhan sudah terpisah dengan yang konvensional.

Hariyanto mengatakan, Pegadaian tidak membatasi untuk melakukan channeling produk syariah. Menurutnya, tidak ada masalah apabila produk syariah dijual di berbagai outlet Pegadaian karena hal ini merupakan upaya untuk membesarkan keuangan syariah.

Pegadaian Syariah sendiri, salah satu layanan yang paling dicari adalah yaitu ARRUM. Layanan ARRUM ini memudahkan para pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan yang dijadikan jaminan tetap ditangan pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari. Dan layanan ARRUM ini dalam pengembalian modalnya menggunakan Sistem Angsuran yang dapat dipilih sendiri pembayarannya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Edy Setiadi mengatakan, nantinya dalam pergadaian syariah harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Dengan demikian, ketika sebuah perusahaan pergadaian mengeluarkan produk, maka harus dibuktikan oleh DPS bahwa produk tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

"DPS yang akan melegalkan apakah ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nanti akan ada aturan spin off juga ke depannya," kata Edi (ari/dbs)


Back to Top