Ekonomi Syariah Makin Dilirik untuk Solusi Keuangan Global

gomuslim.co.id- Keuangan syariah makin dipercaya mampu bertahan dalam perekonomian global. Karakter keuangan syariah menjangkau seluruh aspek, bukan hanya mahir dalam pemberantasan kemiskinan. Akan tetapi, sistem keuangan umat Muslim ini mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas. Bahkan, dapat diandalkan bisa mengatasi kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, antisipasi perubahan iklim, dan penurunan tingkat ketimpangan tingkat pendapatan.

Seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad beberapa waktu lalu, bahwa keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi dunia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan pembangunan berkelanjutan ini meliputi 17 tujuan dengan 169 capaian keberhasilan sesuai tenggat yang diberikan. Diantaranya, pemberantasan kemiskinan, peniadaan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan lain sebagainya berdasarkan kesepakatan PBB.

“Prinsip-prinsip khas keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan pengembangan sistem keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan pencapaian target-target SDGs,” kata Muliaman.

Begitu pun, seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, Bambang P.S.Brodjonegoro dalam acara "41th Annual Meeting Islamic Development Bank Group, bahwa banyak aspek dalam SDG's yang dimiliki oleh keuangan syariah, termasuk masyarakat yang inklusif, kesetaraan, kemitraan, dan keadilan sosial.

Pun Muliaman berharap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas sektor jasa keuangan di Indonesia harus dapat mendorong perkembangan sektor keuangan syariah. Kekuatan sektor syariah itu, mulai dari sektor perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah. Berdasarkan data, pangsa pasar industri perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional menunjukkan kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, meningkat dari 4,60 persen di Juli 2015 menjadi 4,81 persen pada Juli 2016. Lalu, diperkirakan akan mencapai sekitar 5,13 persen, apabila turut memperhitungkan hasil konversi BPD Aceh menjadi Bank Umum Syariah.

Kemudian, perkembangan peningkatan tersebut, terjadi karena adanya kenaikan aset perbankan syariah (BUS dan UUS) sebesar 18,49 persen (YOY), dari Rp 272,6 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 305,5 triliun (Juli 2016). Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 12,54 persen (YOY), dari Rp 216 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 243 triliun (Juli 2016) yang selanjutnya telah mendorong penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,47 persen (YOY), dari Rp 204,8 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 220,1 triliun.

Sementara itu, dari sisi kualitas pembiayaan walau mengalami penurunan, tapi profitabilitasnya meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan kecukupan permodalan perbankan syariah yang tercermin dari kenaikan rasio CAR, yaitu dari 14,47 persen pada Juli 2015 menjadi 14,86 persen di bulan Juli 2016. .

Begitu pun dengan pasar modal syariah terus membaik, dapat dilihat dari persentase nilai masing-masing efek syariah dari total efek per tanggal 23 September 2016, yaitu saham syariah sebesar 55,97 persen, sukuk korporasi sebesar 3,88 persen, reksa dana syariah sebesar 3,76 persen, dan sukuk negara sebesar 15,08 persen. Sedangkan perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah sampai Juli 2016, total aset IKNB Syariah meningkat sebesar 23,18 persen menjadi Rp 80,1 triliun. Adapun yang mendominasi pertumbuhan aset tersebut adalah penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah.

“Sukuk Indonesia di lingkup global telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan yang mencapai sekitar 23,3 persen, atau sekitar 10,15 miliar dolar AS dari total penerbitan sovereign sukuk internasional,” terang Muliaman.

Menurut data OJK, semakin banyak masyarakat yang menerapkan keuangan syariah. Salah satunya pelaku industri keuangan yang memanfaatkan bisnis keuangan syariah. "Data mengenai industri perbankan syariah berdasarkan data per Juli 2016, terdapat 12 bank umum syariah, 22 bank umum yang memiliki unit usaha syariah, serta 165 bank pembiayaan rakyat syariah," kata anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani.

Selain itu, peran OJK yang telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Menurut Firdaus, koordinasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempercepat pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, baik koordinasi dengan regulator atau otoritas, pelaku pasar maupun para penggiat keuangan syariah. Kinerja pun perlu ditingkatkan, yaitu dengan menerapkan strategi pengembangan industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah menawarkan konsep keuangan yang dibangun atas tiga pilar ekonomi syariah, yakni keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Adapun pelaksanaan dari penerapan ketiga pilar melalui program-program kegiatan dalam tiga tahun terakhir yang bertumpu pada strategi pengembangan, salah satunya penyusunan peta jalan (road map) keuangan syariah terintegrasi yang akan diterbitkan pada tahun 2017. Hal ini adalah kebijakan yang terintegrasi dari seluruh sektor industri jasa keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah.

Lebih lanjut Firman menuturkan dengan adanya 'road map' diharapkan semua kebijakan yang terkait dengan industri keuangan syariah akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dan berkontribusi signifikan dalam pengembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

Program OJK pun makin kreatif, semata untuk mengembankan keuangan syariah. Seperti Program Laku Pandai, simple iB, dan asuransi mikro yang dikembangkan untuk industri perbankan dan industri keuangan nonbank. Produk keuangan ini dengan mudah dapat dijangkau masyarakat perkotaan hingga pelosok nusantara. Industri pasar modal syariah pun ada  kampanye 'Yuk Nabung Saham Syariah', reksa dana syariah, dan sukuk korporasi. Sehingga hal itu dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk investasi syariah.

Upaya OJK untuk menguatkan komitmennya menciptakan produk syariah yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat merupakan dukungan positif. Dengan demikian perkembagan keuangan syariah di Tanah Air akan terus meningkat. Pada akhirnya, Sustainable Development Goals dapat tercapai. (iys/dbs)

 

 


Back to Top