Tingkatkan Pelayanan Ibadah Umrah, Dirjen PHU Gelar Sosialisasi Kepada Para Penyelenggara

gomuslim.co.id- Upaya peningkatan pelayanan ibadah Haji dan Umrah terus dilakukan pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah meresmikan pusat pelayanan haji satu atap di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Baru-baru ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar sosialisasi kebijakan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Bandung.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh PPIU dan para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis mewakili Dirjen PHU mengatakan, kegiatan sosialisasi ini salah satunya untuk menyamakan pemahaman terkait PMA Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Muhajirin mengungkapkan, mulai Januari 2017 mendatang, pembinaan umrah tidak lagi dipimpin pejabat setingkat eselon III, tapi akan dipimpin oleh pejabat eselon II seiring terbitnya PMA No 42 tahun 2016 tentang Ortaker Kemenag. “Ini semua dilakukan tentu demi meningkatkan pelayanan jamaah ibadah umrah. Kita ingin jamaah nyaman dalam beribadah di Tanah Suci,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhajirin mengatakan kepada para PPIU bahwa ke depan Ditjen PHU akan melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, uang pendaftaran jemaah umrah yang diterima PPIU akan diperiksa OJK. “Kalau calon jemaah umrah tidak bisa diberangkatkan pada tahun mendaftar, OJK akan memeriksa uang yang dihimpun dipergunakan untuk apa saja,” katanya.

Muhajirin kembali menegaskan bahwa pemerintah melarang perekrutan jemaah umrah dengan cara multilevel marketing (MLM). Apalagi, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa yang melarang penyelenggaraan umrah dengan sistem MLM. “Ini sudah ada aturannya. Jadi jangan sampai ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali,” ucapnya.

Selain itu, Muhajirin juga mengingatkan kepada PPIU agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMA dan ketentuan lainnya. Ini penting sebagai bagian perlindungan kepada jemaah dan agar masalah terkait umrah bisa diminimalisir. “Sebagai penyelenggara, kita tentu sebagai pelayan pula. Memberikan yang terbaik untuk jamaah adalah prioritasnya,” ungkapnya.

Mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo ini juga meminta para pejabat bidang Haji Kanwil untuk proaktif dalam penyelesaian kasus-kasus umrah. Menurutnya, tidak semua kasus umrah harus diselesaikan Ditjen PHU. “Sesuai ketentuan, sebelum masuk pengadilan, pejabat Kanwil agar bisa memediasi penyelesaian kasus umrah agar bisa diselesaikan dengan baik. Jika memang tidak bisa, serahkan penyelesaian kasus tersebut ke Bareskrim,” jelasnya.

Pejabat PHU di Kanwil juga bertindak proaktif dalam menertibkan biro perjalanan umrah yang tidak berizin. “Saat ini banyak spanduk penyelenggara umrah yang menjaring calon jamaah umrah tapi mereka sebenarnya tidak berizin di pemerintah melalui Kemenag. Untuk itu mari kita hentikan praktik-praktik yang merugikan jamaah seperti itu,” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini sendiri akan berlangsung sampai Jumat (02/12) mendatang. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Abdul Djamil dijadwalkan akan merilis Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) serta aplikasi berbasis android Umrah Cerdas. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top