Jadi Alternatif Pendalaman Keuangan Syariah, BI Dorong Peranan Zakat dan Wakaf Indonesia

gomuslim.co.id- Keuangan syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Beberapa kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta, terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah ini. Tidak terkecuali oleh Bank Indonesia (BI).

Baru-baru ini, bank sentral tersebut berencana mendorong peranan zakat dan wakaf di Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam rangka memperdalam pasar keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan pemanfaatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran keuangan syariah dalam pasar keuangan dan perekonomian nasional. “Perkembangan kedua sektor tersebut, diharapkan mampu menjadi dorongan bagi keuangan syariah, sebagai daya gedor meningkatkan perekonomian nasional,” ujarnya belum lama ini.

Dalam pertemuan sebelumnya, Agus mengungkapkan BI akan fokus pada peningkatan peran Islamic Social Finance seperti zakat dan wakaf dan melanjutkan inisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB). Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai centre of excellence sektor keuangan syariah global.

Pada kesempatan sama, Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah OCBC NISP Mohammad B Teguh menuturkan, rencana bank sentral mendorong perkembangan bank syariah merupakan hal positif. Dia menilai diperlukan koordinasi yang baik antara otoritas terkait agar kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

Teguh pun mengapresiasi langkah bank sentral yang berencana mengunakan zakat dan wakaf sebagai salah satu instrumen memperdalam pasar keuangan. Jika efektif, tentu akan memiliki dampak berkesinambungan. “Jika rencana itu berjalan, ya tentu akan banyak membantu perkembangan keuangan syariah dari instrumen yang benar-benar tidak mirroring dengan konvensional,” katanya.

Pendapat lainnya, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Agus Sudiarto menjelaskan, pengelolaan dana wakaf oleh perbankan syariah akan menjadi salah satu instrumen pendanaan murah. Menurutnya, wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak juga bisa menjadi jaminan pembiayaan pada masa yang akan datang.

BSM sendiri saat ini sudah memiliki produk tabungan wakaf. Tabungan ini memungkinkan nasabah melakukan setoran secara rutin dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Dana bagi hasil ini bisa disalurkan sebagai wakaf tunai melalui lembaga wakaf. Hanya saja, menurut Agus, perkembangan produk ini masih terbatas. “Kami masih menunggu aturan, ke depan bisa saja kami menggandeng lembaga wakaf,” jelasnya.

Padahal, pemerintah sendiri menilai zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam perekonomian. Meski begitu, kesadaran publik untuk membayar zakat dianggap belum optimal. Padahal dari sisi regulasi, sudah ada Undang-undang zakat yang menjadi dasar pendirian Badan Amil Zakat Nasional.

Di samping itu, wakaf juga telah diatur dalam UU dan Badan Wakaf Indonesia. Potensi tanah wakaf pun telah tersebar lebih dari 430 ribu lokasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp2.050 triliun. Namun, sayangnya jumlah tersebut belum bisa dioptimalisasi

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal, menilai, regulasi untuk zakat sudah mendukung. Sudah ada UU zakat yang menjadi dasar pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun, kesadaran masyarakat dirasa masih rendah. Hal ini terlihat dari kolektibilitas zakat oleh baznas yang masih relatif rendah.

Tahun lalu, nilainya baru mencapai Rp4 triliun dari potensi Rp 217 triliun. Sedangkan, jumlah aktual yang dibayar publik langsung ke mustahik tidak ada datanya karena tidak ada laporan.

“Hal ini status tanah wakaf umumnya belum bersertifikat, kemampuan nazir untuk mencari pembiayaan dan membangun tanah wakaf masih rendah,” tuturnya.

Wakaf juga sudah diatur dalam undang-undang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, lanjut Rifki, potensi tanah wakaf yang tersebar pada lebih dari 430 ribu lokasi di Indonesia dengan nilai Rp 2050 triliun belum bisa dioptimalkan.

Sementara itu, otoritas moneter akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status sertifikasi bagi tanah-tanah wakaf yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal. (njs/dbs)


Back to Top