Proses Harmonisasi UU Jaminan Produk Halal Segera Rampung Akhir Tahun Ini

gomuslim.co.id- Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini masih berada dalam proses pembahasan panitia antar kementerian dan lembaga terkait. Namun Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan proses pembahasan dan harmonisasi RPP JPH selesai akhir tahun ini.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kemenag RI, Imam Syaukani. Ia mengatakan bahwa saat ini Kemenag masih membahas RPP JPH bersama-sama dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Badan POM, Komite Akreditasi Nasional dan banyak lagi yang lainnya.

"Draf (RPP JPH) dari Kementerian Agama, kemudian kementerian-kementerian dan lembaga terkait memberikan masukan untuk diperbaiki dan disempurnakan," kata Imam kepada awak media, Senin (5/12).

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bawha terdapat beberapa kesepakatan bersama antara kementerian dan lembaga yang sedang dibahas. Jadi, pada prinsipnya RPP JPH belum selesai karena belum final dan semuanya masih didiskusikan oleh semua pihak.

Menurutnya, RPP JPH bisa dikatakan selesai kalau sudah tercapainya harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM. Harmonisasi diharapkan selesai pada Desember tahun ini. Kemenag juga tengah berusaha keras agar pembahasan di tingkat panitia antar kementerian bisa segera diselesaikan.

"Sehingga kita bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu harominasis di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.  Ia menegaskan, kalau harmonisasi antar kementerian dan lembaga sudah selesai, selanjutnya RPP JPH tinggal disampaikan ke presiden untuk ditandatangani. Tapi, saat ini masih proses harmonisasi.

Imam juga menambahkan, saat ini Kemenag juga sedang mencoba untuk merinci beberapa pendelegasian dari UU. Misalnya UU menyebutkan, jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. Maka, norma tersebut perlu dijelaskan, yang dimaksud jenis produk itu meliputi apa saja.

"Yang dimaksud dengan bertahap itu seperti apa, karena ini kaitannya dengan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," jelasnya.

Jadi, norma-norma yang ada di dalam UU JPH perlu dipastikan penjelasannya seperti apa. Dikatakan dia, agar kemudian UU JPH tersebut betul-betul bisa dilaksanakan. Selain itu, agar para pelaku usaha nyaman dengan UU JPH dan PP JPH. Itu sebabnya, kemenag masih berdiskusi panjang lebar dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Untuk diketahui, Kementerian Agama sejatinya menargetkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) akan rampung pada tahun ini. Hal tersebut diutarakan oleh Kasubdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Siti Aminah menjelaskan pihaknya tengah berusaha agar PP JPH tetap bisa terselesaikan pada tahun ini.

Meskipun banyak yang harus dibahas lagi setelahnya. Namun dengan hanya tinggal beberapa pekan saja tahun 2016 ini akan berakhir, proses harmonisasinya sampai sekarang belum juga selesai. (ari/dbs)


Back to Top