Ini Pentingnya 'Hedging Syariah' untuk Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

gomuslim.co.id- Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi. Beberapa instantsi terkait terus mendorong laju perkembangan ini. Seperti yang dilakukan oleh bank sentral di Indonesia. Melalui kebijakan yang dikeluarkannya belum lama ini, Bank Indonesia (BI) telah melakukan sosialisasi transaksi lindung nilai (hedging) sesuai dengan prinsip syariah. Hedging syariah bertujuan sebagai solusi pengelolaan risiko sekaligus mitigasi risiko nilai tukar.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai asuransi valuta asing (valas) syariah atau hedging syariah (tahawwuth al islami) ini sudah digagas BI sejak 2012 lalu. Hadirnya transaksi lindung nilai syariah merupakan elemen penting transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Hal demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara saat memberikan keynote speech dalam acara Seminar International Islamic Financial Market (IIFM). Acara bertajuk “Sukuk and Islamic Trade Finance-Prospect and Challenges” itu digelar pada hari Senin (5/12) kemarin, di Bahrain.

Kehadiran Deputi Gubernur Senior BI ini mewakili Bank Indonesia sebagai pendiri dan anggota tetap IIFM. Selain BI, ada juga Islamic Development Bank (IDB), Bank Sentral Bahrain, Monetary Authority of Brunei Darussalam, Bank Negara Malaysia dan Central Bank of Sudan.

Untuk diketahui, IIFM sendiri merupakan lembaga yang menetapkan standar layanan industri keuangan syariah yang memiliki fokus pada standarisasi perjanjian keuangan syariah dan bentuk produk terkait dengan pasar uang dan modal, keuangan korporasi dan transaksi keuangan dari layanan industri keuangan syariah.

Dalam sambutannya, Mirza Adityaswara menuturkan Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini untuk melayani lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi valuta asing.

“Ini berdasarkan dua model yaitu transaksi lindung nilai sederhana (‘Aqd al Tahawwuth al-Basith) dan transaksi lindung nilai kompleks (‘Aqd al Tahawwuth al-Murakkab). Di Indonesia, dana haji dan wisata syariah menjadi target utama dari implementasi ketentuan mengingat jumlahnya yang cukup besar, namun sensitif terhadap pergerakan nilai tukar,” paparnya.

Produk sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi karena pertumbuhannya yang tinggi, beragamnya komposisi investor, serta tersedianya sukuk dengan tenor pendek. Hal ini turut membantu manajemen likuiditas dan pembiayaan pemerintah.

Pada kesempatan berbeda, Deputi Gubernur BI Hendar menyatakan, hedging Syariah memiliki karakteristik yang unik. Pertama, hedging syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif sehingga wajib memiliki underlying.

“Kedua, transaksi ini hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan, Dan terakhir adanya penggunaan akad muwa’adah,” jelasnya.

Akad muwa'adah mengatur bahwa transaksi lindung nilai syariah akan didahului oleh forward agreement atau rangkaian forward agreement. Rangkaian ini untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.

Hendar menjelaskan, instrumen lindung nilai syariah bukan instrumen baru. Pada tahun 2012, instrumen ini pertama kali diusulkan BI, kemudian pada periode tahun 2012 sampai 2015. Usulan tersebut dibahas bersama Working Group Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Akhirnya pada tanggal 2 April 2015, fatwa atas Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar diterbitkan MUI. Ketersediaan instrumen pasar valas yang sesuai dengan prinsip syariah, merupakan salah satu bentuk dukungan BI terhadap pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia. “Lindung nilai atau hedging syariah diperlukan untuk memitigasi kerugian karena ketidakpastian nilai tukar,” katanya.

Sementara, pada seminar tersebut juga turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalangan seperti pelaku pasar, lembaga keuangan, pemerintah, bank sentral dan akademisi dari berbagai negara di kawasan Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah. (njs/dbs)


Back to Top