LPPOM MUI Jatim Ajak Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Produk Halal

gomuslim.co.id- Industri produk halal di Tanah Air terus bergeliat. Para pelaku usaha terus berupaya meningkatkan kualitas dan kehalalan produk mereka. Dorongan dari pemerintah pun terus dilakukan demi menjaga hak-hak Muslim dalam memperoleh produk halal. Seperti yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa Timur belum lama ini. Mereka terus mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan produknya memperoleh sertifikat halal.

Demikian disampaikan Sekretaris LPPOM MUI Jatim, Mochamad Khoirul Anwar. Ia mengatakan, dalam enam tahun terakhir, jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal dari LPPOM Jatim terus meningkat. Tercatat dalam data LPPOM MUI Jatim, pada 2011 di Jatim terdapat 5.424 produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Sedangkan pada 2015 LPPOM MUI telah menerbitkan sertifikat halal untuk 10.381 produk.

“Urgensi sertifikat halal adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. Produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat halal tersebut berasal dari berbagai perusahaan besar maupun UMKM. Dan kedepan akan lebih banyak lagi produk yang bersertifikat halal, karena kami terus mendorong mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan LPPOM MUI selalu bekerja sama dengan berbagai SKPD agar UMKM yang notabene terbatas sumber dayanya dapat menempuh sertifikasi secara gratis. “Kita kerja sama dengan Disperindag, Kemenag, dan pendukung lainnya yang cakupannya hampir merata di seluruh Jatim,” katanya.

Dengan demikian, kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal makin tinggi. “Biaya bukan lagi alasan untuk menunda sertifikasi halal. Tahun ini hingga Agustus 2016 tercatat sudah ada 19.197 produk di Jatim yang sudah bersertifikat halal yang meliputi 402 perusahaan,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Halal Qualified Industry Development Universitas Brawijaya, Sucipto berpendapat pemerintah perlu menciptakan sistem yang lebih sederhana dalam proses sertifikasi halal. Sistem yang sederhana dinilai akan semakin mendorong masyarakat untuk mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal.

Menurutnya, sistem yang sederhana dipandang penting mengingat Indonesia dibidik untuk menjadi pasar halal. “Kalau kita tidak gerak cepat maka bisa-bisa malah Indonesia yang dibanjiri produk halal dari luar negeri. Ini tantangan pemerintah dan pelaku usaha di masa depan,” ungkapnya.

Sucipto menambahkan, saat ini kesadaran mengurus sertifikasi halal di kota Malang masih minim. Padahal kota Malang terkenal sebagai kota wisata halal. “Kesadaran untuk mengurus itu sampai saat ini belum mencapai 15 persen, masih minim,” ujarnya.

Menurut Sucipto, kendala mengurus sertifikat halal tidak hanya masalah biaya. Tetapi karena konsumen juga belum menuntut agar produk-produk bersertifikat halal. “Produsen pun akhirnya tidak melakukan karena tidak ada tuntutan dari konsumen,” jelasnya.

Untuk itu, Sucipto berharap semua pihak harus bergerak agar produk-produk bersertifikat halal. “Baik itu konsumen, produsen, pemerintah, LSM nya. Begitu pula dengan perguruan tinggi, mereka harus ikut berperan seperti dalam pendampingan ke UMK dan lewat penelitian-penelitiannya. Kolaborasi semua pihak ini sangat penting. Harus mulai bergerak sekarang agar tidak ketinggalan dan bisa ekspor,” paparnya.

Jika tidak, dikhawatirkan serbuan produk halal justru dari produk import. Sehingga produsen dalam negeri hanya gigit jari. Dengan jumlah penduduk muslim dominan di Indonesia, produk halal bakal menjadi ceruk pasar menggiurkan. (njs/dbs)


Back to Top